Petugas gabungan dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Barat serta personel kepolisian Polres Aceh Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) apotek di Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (22/10/2022). | ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

Kabar Utama

Pengadaan Obat Gagal Ginjal Akut Dikebut

Dari hasil pemberian obat Fomepizol di RSCM, sebanyak 10 dari 11 pasien terus mengalami perbaikan klinis.

JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, obat antidotum fomepizol terbukti ampuh sebagai penawar penyakit gangguan ginjal akut (GGA). Untuk mempercepat penanganan kasus gagal ginjal, pemerintah akan memperluas sumber pasokan obat dari negara lain.

Pemerintah sebelumnya sudah mendatangkan obat antidotum fomepizol dari Singapura sebanyak 26 vial dan dari Australia sebanyak 16 vial. Selanjutnya, pemerintah akan mendatangkan ratusan vial dari Jepang dan Amerika Serikat. Penawar ini akan segera didistribusikan ke RS rujukan pemerintah dan diberikan secara gratis kepada pasien.

“Efikasi obat ini bagus. Sekarang kita sedang finalisasi untuk beli dari Amerika dan Jepang,” kata mantan Wakil Menteri BUMN tersebut.

Dari hasil pemberian obat Fomepizol di RSCM, sebanyak 10 dari 11 pasien terus mengalami perbaikan klinis. Tidak ada kematian dan tidak ada perburukan lebih lanjut. Pasien anak yang mengalami gagal ginjal sudah mulai dapat mengeluarkan air seni (BAK).

photo
Petugas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mengumpulkan obat jenis sirop yang dihentikan sementara distribusinya di gudang farmasi, Banda Aceh, Aceh, Senin (24/10/2022). - (ANTARA FOTO / Irwansyah Putra)

Dari hasil pemeriksaan laboratorium, kadar etilen glikol (EG) dari 10 anak tersebut sudah tidak terdeteksi zat berbahaya tersebut. Hingga Senin (24/10), terdapat 251 kasus gagal ginjal akut yang berasal dari 26 provinsi. Sekitar 80 persen kasus terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, Sumatra Barat, Bali, Banten, dan Sumatra Utara.

Komisi IX DPR mengingatkan agar kasus gagal ginjal menjadi perhatian khusus pemerintah. Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, penanganan harus dilakukan semaksimal mungkin mengingat kasus gagal ginjal telah melebihi 200 kasus dan tersebar di 26 provinsi.

Persentase angka kematian kasus ini pun cukup tinggi, yakni mencapai 141 kasus atau sebesar 57,6 persen. Oleh karena itu, ia mendorong adanya investigasi secara menyeluruh, khususnya terkait kandungan atau zat yang membuat kasus tersebut menjadi masif.

"Ini yang harus segera kita cari penyebabnya. Ini semua butuh penjelasan hasil investigasi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kepada publik," ujar Melki lewat pesan suara, Rabu (26/10).

Di samping itu, ia mendorong agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) segera duduk bersama. Tujuannya untuk mengevaluasi peredaran obat di Indonesia.

Melki mengatakan, DPR saat ini masih menjalani masa reses hingga akhir Oktober. Jika sudah memasuki masa sidang berikutnya, Komisi IX akan langsung mengagendakan pembahasan kasus gagal ginjal akut.

"Kami mendorong agar Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) untuk bisa segera duduk bersama dan memberikan keterangan secara bersama-sama antara tiga pihak ini," ujar Melki.

"Poin-poinnya dijelaskan bersama sehingga bisa memberikan pesan yang jernih dan tegas kepada seluruh pihak. Dengan duduk bersama, mudah-mudahan betul-betul masyarakat luas bisa dapat gambaran utuh dan tidak lagi menimbulkan kegamangan seperti yang terjadi hari ini," katanya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta agar produsen obat diusut secara hukum apabila ada unsur kesengajaan dan kelalaian terkait kasus gagal ginjal. Dia mengatakan, BPOM dan institusi terkait harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap obat-obatan yang diedarkan. Tujuannya agar semua produk konsumsi dan obat-obatan yang diedarkan ke publik sudah dipastikan aman.

photo
Pekerja menata sirop di etalase di salah satu apotek di kota Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (25/10/2022). Pengelola apotek mengaku omzet penjualan obat jenis sirop turun hingga 30 persen sejak merebaknya kasus gagal ginjal akut akibat mengkonsumsi sirop yang mengandung etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang menyebabkan sedikitnya 133 anak di Indonesia meninggal. - (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

"Kami mendesak agar Badan POM dan institusi terkait melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh produk konsumsi dan obat-obatan yang diedarkan di Indonesia agar hal serupa tidak terulang," ujar Charles.

Sebaran merata 

Dinas kesehatan di daerah menyatakan mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengatasi permasalahan gagal ginjal akut. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi mengatakan, dari total 41 kasus, 16 di antaranya meninggal dunia.

Dia mengatakan, mayoritas pasien gagal ginjal akut menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, tetapi penyebaran kasus dapat dibilang merata pada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Nina juga menegaskan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Gagal Ginjal Akut di tingkat provinsi.

“Tapi, sekarang IDAI sudah ada satgas sendiri, jadi kita sedang tunggu koordinasinya,” kata Nina.

Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Yana Akhmad mengatakan, saat ini hanya tersisa satu pasien gagal ginjal akut yang masih menjalani perawatan di RSHS. Dia mengatakan, dari total 12 pasien yang ditangani, 50 persen lebih di antaranya meninggal dunia.

“Alhamdulillah, hingga hari ini belum ada kasus baru, laporan masih sama, pekan lalu ada tiga, satu bisa pulang, satu meninggal, dan satu masih ditangani, itu dari total 12. Jadi, yang meninggal delapan pasien,” kata Yana saat ditemui di RSHS, Rabu (26/10).

Dia mengatakan, RSHS tengah mengupayakan pengadaan antidotum, obat untuk melawan reaksi keracunan pasien gagal ginjal akut. Pengajuan pengadaan obat telah dilakukan dari Singapura.

“Kami sudah menyampaikan, sudah kami minta obatnya, tapi belum, mudah-mudahan dapat segera (tiba),” ujarnya.

Sementara itu, di DKI Jakarta, terdata sebanyak 111 kasus terduga gagal ginjal akut. Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salama mengatakan, data itu didapatkan setelah Pemprov DKI Jakarta menyisir semua rumah sakit di DKI atas instruksi Kementerian Kesehatan pada 1 Agustus 2022.

Ngabila mengatakan, dari 111 kasus itu, hanya sekitar 72 pasien (65 persen) yang tinggal di Jakarta. Menurutnya, kasus yang ada di DKI umunya berasal dari Jawa Barat sekitar 22 pasien (20 persen), Banten 15 kasus (13 persen), dan sisanya dari Jawa Timur dan Riau. Tempat perawatan mayoritas yang digunakan, kata dia, ada di RS Vertikal sekitar 84 atau 80 persen kasus.

Dari kasus tersebut, sekitar 56 orang atau 50 persen meninggal dunia. Sementara itu, pasien dalam perawatan ada 23 kasus atau 21 persen dan sudah sembuh sekitar 32 orang atau 29 persen. “Dinkes DKI memastikan tidak ada data ganda pencatatan,” ujar dia.

Polri Utamakan Tindak Produsen 

Polri menilai apotek ataupun toko obat tak dapat disalahkan atas keberadaan produk-produk farmasi berupa obat sirop yang mengandung cemaran zat etilen glikol (EG) dan dietlien glikol (DEG). Lewat surat telegram, Kepala Bareskrim Polri meminta agar kepolisian di daerah-daerah tak melakukan penindakan ataupun merazia obat-obatan sirop di apotek-apotek dan toko-toko obat. 

photo
Petugas gabungan dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Barat serta personel kepolisian Polres Aceh Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) apotek di Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (22/10/2022). - (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Polri menilai, yang patut disalahkan atas obat-obat sirop penyebab gagal ginjal akut pada anak adalah produsen-produsen produk farmasi.

Dalam Surat Telegram (ST)/192/RES.4/X/2022 Bareskrim tertanggal 5 Oktober 2022 mengatakan, hasil dari pemantauan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) disebutkan adanya obat-obat sirop yang beredar di masyarakat mengandung cemaran EG dan DEG, yang melebihi ambang batas. Hasil uji menyimpulkan penggunaan obat berupa sirop tersebut terkait dengan kejadian gagal ginjal akut. 

Sehubungan dengan situasi tersebut, TR tersebut memerintahkan Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Obat-obat Terlarang (Dirtipid Narkoba) melakukan koordinasi intensif dengan BPOM. Koordinasi dilakukan dari level pucuk, sampai tingkat daerah. Namun, TR tersebut melarang implementasi koordinasi lintas struktur tersebut dengan melakukan penindakan ataupun razia-razia di apotek dan toko obat-obatan.

“Agar seluruh jajaran, tidak melaksanakan sidak razia, gakkum (penegakan hukum) terhadap apotek atau toko obat yang melakukan penjualan sirop atau obat dengan merek-merek tertentu yang mengandung EG maupun DEG melebihi ambang batas,” begitu dalam TR yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (26/10). Karena menurut Bareskrim, toko-toko farmasi ataupun apotek bukan pihak yang patut disalahkan atas keberadaan obat-obatan tersebut. “Pada dasarnya apotek atau toko obat, sama sekali bukan pihak yang harus disalahkan,” begitu isi TR tersebut.

Wakil Direktur Tipid Narkoba, Komisaris Besar (Kombes) Jayadi ketika dikonfirmasi membenarkan sebaran TR tersebut. Ia menjelaskan, TR tersebut sebetulnya semacam imbauan kepada direktorat terkait untuk tak melakukan penegakan hukum yang keliru terhadap apotek ataupun toko obat. “Karena memang kalau mencermati isi TR itu yang seharusnya dilakukan penindakan adalah di tingkat produsen-produsennya,” kata Jayadi, Rabu (26/10). 

Jayadi menerangkan toko obat ataupun apotek memang menjadi mata rantai pendistribusian produk-produk farmasi tersebut. Akan tetapi, pendistribusian produk obat-obatan yang sudah dicap berbahaya itu, menurut Jayadi, sudah didahului dengan adanya izin edar. 

Karena itu, menjadi tak tepat jika apotek ataupun toko obat yang menjual produk farmasi yang sudah memiliki izin edar dan penjualan, disalahkan atas penyebaran sirop-sirop berbahaya itu. “Jadi yang akan disasar dalam hal ini, bukan toko obatnya. Lebih kepada produsennya yang nantinya akan dilakukan penindakan,” kata Jayadi. 

Namun sampai saat ini, Jayadi mengatakan, tim dari Dirtipid Narkoba belum mendapatkan data dari BPOM ataupun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait daftar produsen-produsen sirop-sirop, yang mengandung EG dan DEG melampaui batas itu.

Mabes Polri pada pekan lalu, sudah membentuk tim besar untuk melakukan penyelidikan terkait penyakit gagal ginjal akut Tim besar itu terdiri atas Dirtipid Narkoba, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum), dan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus). Tim besar penyelidikan tersebut dikepalai Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipiter) Bareskrim Mabes Polri. 

Tim gabungan itu diminta untuk melakukan penindakan hukum atas kasus-kasus gagal ginjal pada anak-anak tersebut. Kemenkes dan BPOM meyakini penyakit gagal ginjal itu disebabkan oleh konsumsi obat-obatan sirop yang mengandung kadar EG dan DEG melebih batas ketentuan. Saat ini tercatat ada 102 merek obat yang teridentifikasi, dan dilarang peredarannya oleh pemerintah. 

Prof Sunario Sastrowardoyo Sang Konseptor Kongres Pemuda

Sunario termasuk salah satu tokoh perintis kemerdekaan yang sangat disegani jasa-jasanya.

SELENGKAPNYA

Menjaga Asa Wisata 

Muncul sinyal pertumbuhan positif industri pariwisata meski kondisi ekonomi global kurang kondusif.

SELENGKAPNYA

Recruiting Fee dan Keagenan

Fee yang menjadi haknya itu jelas disebutkan, baik berbentuk nominal, persentase, maupun rumus.

SELENGKAPNYA