Mahasiswi yang dilarang memasuki kelas mereka karena berhijab, berjalan menuju kampus mereka di Udupi, India, Jumat (4/2/2022). | Bangalore News Photos via AP

Internasional

Larangan Jilbab Pecah Pengadilan Tinggi India

Peraturan larangan penggunaan jilbab bagi siswi dan mahasiswi di ruang kelas tetap diterapkan.

NEW DELHI – Sebuah panel di pengadilan tinggi India terpecah soal keputusan mengizinkan penggunaan hijab di ruang kelas. Masalah tersebut dirujuk kepada ketua hakim, yang akan mendirikan pengadilan lebih besar untuk mendengar kasus tersebut.

“Kami memiliki perbedaan pendapat,” kata Hakim Hemant Gupta, salah satu dari dua hakim panel, saat menyampaikan keputusan pada Kamis (13/10). Namun dia tak mengungkapkan, kapan pengadilan yang lebih besar akan dibentuk atau kapan sidang berikutnya bakal diadakan.

Kasus pelarangan penggunaan hijab di ruang kelas muncul di Negara Bagian Karnataka, India, pada Februari lalu. Pemerintah Karnataka meluncurkan perintah atau aturan demikian pada 5 Februari. Peraturan tersebut didukung perintah sementara Pengadilan Tinggi Karnataka.

Meski menuai protes luas, peraturan larangan penggunaan hijab bagi siswi dan mahasiswi di ruang kelas tetap diterapkan. Pada 9 Februari lalu, Pengadilan Tinggi Karnataka menggelar sesi untuk mendengar petisi yang diajukan para remaja dan gadis Muslim di sana.

Dalam petisinya, mereka meminta pemerintah mengizinkan pemakaian hijab di lembaga pendidikan. Advokat senior yang menjadi pengacara para gadis Muslim tersebut, Devadatt Kamat, mengatakan, praktik penggunaan hijab dilindungi di bawah konstitusi kebebasan beragama. Hal tersebut dijamin konstitusi India.

photo
Massa yang tergabung dalam Front Persaudaraan Islam bersama Persaudaraan Alumni 212 melakukan aksi di depan Kantor Kedutaan Besar India, Jakarta, Jumat (17/6/2022). Aksi tersebut buntut dari perkataan yang kontroversial dari politikus partai Bharatiya Janata (BJP) India, Nupur Sharma tentang Nabi Muhammad SAW. Republika/Thoudy Badai - (Republika/Thoudy Badai)

Oleh sebab itu, dalam pandangan Kamat, negara tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pelarangan. Dalam sebuah sidang pada 18 Februari lalu, Advokat Jenderal Karnataka Prabhuling Navadgi mengatakan, hijab bukan merupakan praktik agama Islam yang penting atau esensial. Menurut Navadgi, mencegah pemakaiannya tidak melanggar jaminan konstitusional kebebasan beragama.

"Kami telah mengambil sikap bahwa mengenakan hijab bukanlah bagian penting dari agama Islam," ujar Navadgi di hadapan Ketua Hakim Ritu Raj Awasthi, Hakim JM Khazi, dan Hakim Krishna M Dixit.

Dia mengatakan, tak ada pelanggaran hukum saat pemerintah Karnataka meluncurkan aturan larangan pemakaian hijab dan syal safron di ruang kelas. "Tidak ada masalah hijab dalam aturan pemerintah. Perintah pemerintah itu sifatnya tidak berbahaya. Itu tidak mempengaruhi hak-hak para pemohon," kata Navadgi.

Ia menjelaskan, sikap negara sadar tidak ingin ada campur tangan dalam masalah agama. "Bisa dibilang hijab bertentangan dengan sekularisme dan ketertiban serta bisa dikatakan tidak boleh. Padahal tidak. Itu adalah sikap negara yang dinyatakan. Kami tidak mau campur tangan," ujarnya. 

Jaksa Agung telah menolak tuduhan sejumlah mahasiswi Muslim yang menyebut larangan pemakaian hijab di ruang kelas melanggar Pasal 25 Konstitusi. Pasal itu memberikan kebebasan hati nurani dan profesi, praktik, serta penyebaran agama yang bebas kepada warga negara India.

Menurut Navadgi, peraturan larangan hijab di ruang kelas yang dirilis pemerintahan Karnataka juga tak menubruk Pasal 19(1) (a) Konstitusi. Pasal itu menjelaskan tentang jaminan kebebasan berbicara dan berekspresi bagi semua warga India. 

Sejak Perdana Menteri Narendra Modi yang didukung partai sayap kanan Hindu BJP naik tampuk, diskriminasi terhadpa umat Islam di India kian tampak. Pada akhir September lalu misalnya, kelompok sayap kanan India, Hindu Janajagruti Samiti memulai kembali kampanye mereka melawan pedagang Muslim dan produk halal. Mereka telah mengimbau umat Hindu untuk membeli barang hanya dari pedagang Hindu di seluruh Karnataka selama perayaan Dasara.

Jubir kelompok itu, Mohan Gowda telah mengimbau umat Hindu untuk melakukan belanja terkait festival hanya di toko-toko milik umat Hindu. Seluruh umat Hindu di Karnataka merayakan Navaratri dengan megah dan penuh semangat.

"Kami juga merayakan Ayudha pooja di mana kami melakukan pooja. Pada hari ini, biasanya, kami mengkonsumsi daging, kami mengimbau umat Hindu untuk merayakan Dasara ini dengan membuatnya bebas Halal,"katanya dilansir dari News Nine, Kamis (29/9).

"Manufaktur halal selangkah lebih dekat ke Islamisasi. Uang yang dihasilkan darinya digunakan untuk kegiatan teroris melawan India. Kami mengimbau umat Hindu untuk membeli daging di toko-toko milik umat Hindu di mana pemotongan jhatka dilakukan," kata Gowda.

Pemimpin kelompok pro-Hindu itu juga meminta masyarakat untuk berbelanja Dasara hanya di toko-toko Hindu. “Selama Dasara, kami membeli barang-barang seperti pakaian, barang-barang pooja, kami menghimbau kepada orang-orang untuk membeli barang-barang seperti itu hanya di toko-toko milik umat Hindu. Orang-orang yang tidak menghormati Konstitusi dan hukum kami, kami harus menghindari segala jenis transaksi dengan mereka. Kami akan menyebarkan pesan ini melalui media sosial dan pura," katanya.

Kelompok pro-Hindu telah melarang pedagang Muslim di dekat kuil selama pameran kuil di Karnataka. Masalah pemotongan Halal lawan pemotongan jhatka juga dibahas dan diperdebatkan secara luas di seluruh negeri. 

Di Balik Gudang Tua Jakarta

Batavia sebagai titik nol mengalibrasi waktu hingga jarak

SELENGKAPNYA

Dinamika Atmosfer dan Cuaca Ekstrem

Agar kita tidak mengalami masalah akibat peningkatan curah hujan, perlu dilakukan penataan lingkungan

SELENGKAPNYA

Toyota Luncurkan All New Vios

Jarak sumbu roda yang makin jauh menambah kenyamanan dan memperkuat handling.

SELENGKAPNYA