Foto Raisan Al FarisiPersiapan Keberangkatan Calon Jamaah HajiSeorang dokter memasukan vaksin meningitis di puskesmas Pondok Asrama haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Ahad (31/8). Hari ini, kloter 1 sebanyak 455 calon jamaah haji mulai memasuki asrama haji | Republika/Raisan Al Farisi

Khazanah

Regulasi Vaksin Meningitis Belum Berubah

Indonesia berkoordinasi dengan otoritas Saudi soal kebijakan vaksin meningitis.

JAKARTA – Upaya untuk mengatasi kelangkaan vaksin meningitis terus dilakukan. Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama perwakilan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) menggelar rapat secara daring untuk mencari solusi masalah tersebut.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, animo masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah sangat besar dan terus meningkat. Dalam dua bulan terakhir, lebih dari 200 ribu jamaah umrah Indonesia berangkat ke Tanah Suci.

Namun, saat ini, penyelenggaraan umrah dihadapkan pada kondisi kelangkaan vaksin meningitis. Padahal, regulasi Kemenkes masih mengharuskan calon jamaah umrah mendapat vaksin meningitis terlebih dahulu.

“Regulasi dari Kemenkes, sampai saat ini masih sama. Para jamaah dan PPIU tetap diminta untuk menaati regulasi yang ada tentang vaksin meningitis,” kata Hilman melalui laman resmi Kemenag, Rabu (28/9).

 

 

Para jamaah dan PPIU tetap diminta untuk menaati regulasi yang ada tentang vaksin meningitis

HILMAN LATIEF Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag
 

 

 

Merespons kelangkaan vaksin meningitis saat ini, menurut dia, dibutuhkan win win solution dari pemerintah dan pelaku usaha agar tidak menimbulkan kegagalan jamaah berangkat umrah. Hilman mengaku mendengar informasi bahwa vaksin meningitis sudah tidak diwajibkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Informasi yang dia dengar menyebutkan bahwa vaksin meningitis sifatnya anjuran saja. Namun, belum ada pernyataan resmi terkait hal itu dari Pemerintah Arab Saudi.

“Kemenag melalui perwakilan Pemerintah RI di Arab Saudi akan berkoordinasi dengan otoritas berwenang di Arab Saudi untuk mendapatkan kejelasan tentang kebijakan vaksin meningitis di sana,” ujarnya.

Sementara, Direktur Umrah dan Haji Khusus Ditjen PHU Kemenag Nur Arifin menyampaikan, dari hasil pertemuan antara Kemenag dan Kemenkes disebutkan syarat vaksinasi meningitis bagi jamaah umrah bisa dihapus jika ada surat resmi dari Arab Saudi.

"Kementerian Kesehatan siap mengubah kebijakan tidak mewajibkan vaksin meningitis calon jamaah umrah, dengan syarat sudah ada surat atau dokumen berkekuatan hukum, yang membatalkan aturan Saudi tentang kewajiban vaksin meningitis," kata Nur kepada Republika, Rabu (28/9).

 

 

Kementerian Kesehatan siap mengubah kebijakan tidak mewajibkan vaksin meningitis calon jamaah umrah

 

NUR ARIFIN Direktur Umrah dan Haji Khusus Ditjen PHU Kemenag
 

Berkaitan dengan adanya informasi bahwa Saudi tidak lagi mewajibkan vaksin meningitis untuk jamaah umrah, Nur menyebut, pihaknya sedang berkoordinasi dengan KJRI Jeddah. Hal ini untuk memperoleh dokumen yang berkekuatan hukum, bahwa vaksin meningitis sudah tidak diperlukan.

Mengenai peristiwa kegagalan berangkat sejumlah calon jamaah umrah di Bandara Juanda, Surabaya, Senin (26/9) lalu, Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Yudhi Pramono memastikan, jajarannya di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) selalu siap siaga melayani jamaah umrah.

Dia berkomitmen, ke depan tidak akan ada lagi kegagalan keberangkatan jamaah umrah akibat ketidaksiapan petugas KKP dalam memberikan pelayanan.

Terkait kelangkaan vaksin meningitis, dia akan berkonsultasi dengan Dirjen P2P Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu untuk memberikan kebijaksanaan dan solusi terbaik mengantisipasi kelangkaan vaksin meningitis.

“Kami minta PPIU tetap mematuhi ketentuan dan regulasi penyelenggaraan ibadah umrah, baik regulasi dari Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,” kata dia.

Sementara itu, Konsul Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam menyampaikan, pihaknya secara intensif terus melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan beberapa pihak lainnya. Pada 20 September lalu, misalnya, Nasrullah bertemu Wakil Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Aziz Wazzan salah satunya membahas syarat vaksin meningitis.

“Saat itu, Abdul Aziz Wazzan tegas mengatakan bahwa vaksin meningitis itu sifatnya hanya dianjurkan, tidak wajib. Abdul Aziz Wazzan juga sudah mengonfirmasi hal itu dengan otoritas lainnya di Saudi dan mendapat penegasan bahwa itu tidak wajib,” ujar Nasrullah.

Lebih lanjut, dia mengatakan, skema penerbitan visa umrah sudah tidak ada syarat menginput data vaksin meningitis. “Beda dengan visa haji yang baru keluar kalau sudah ada sertifikat vaksin yang di-input ke sistem,” katanya. 

Eropa Kian Suram

Inflasi di Eropa meningkat signifikan menjadi 9,1 persen pada Agustus 2022.

SELENGKAPNYA

Sukarno: Ini Gerakan Keblinger!

Setelah mendengar laporan itu, Presiden Sukarno memerintahkan agar gerakan G-30-S dihentikan.

SELENGKAPNYA

Xi Hilang dari Publik karena Isolasi Mandiri

Xi kali ini menghilang dari publik beberapa pekan sebelum kongres Partai Komunis Cina digelar.

SELENGKAPNYA