JAKARTA -- Penerapan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) telah didorong lewat adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah. Hal ini pun disambut positif oleh para pabrikan otomotif.

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto mengatakan, inpres tersebut merupakan salah satu cara untuk terus mengakselerasi penggunaan kendaraan elektrifikasi. "Dengan semangat itu, maka potensi penggunaan model-model elektrifikasi akan semakin masif. Sehingga, dampaknya juga lebih positif baik dari aspek penggunaan bahan bakar fosil yang lebih efisien maupun impact pada pengurangan emisi karbon," kata Henry kepada Republika, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa Toyota sangat mendukung upaya elektrifikasi ini. Upaya itu diwujudkan dengan penyiapan kendaraan elektrifikasi yang lebih banyak baik itu dalam format hibrida, plug in hybrid, maupun kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB).

"Untuk KLBB, kami sudah mengakomodasinya dengan memasarkan Lexus UX300E. Ke depan, kita akan tambah lagi produk KLBB yang dipasarkan termasuk produk dari brand Toyota," ucapnya.

Kemungkinan besar, produk full listrik yang akan segera dipasarkan oleh pabrikan Jepang itu adalah Toyota bZ4X. Sinyal itu pun makin ketara setelah Toyota memperkenalkan produk tersebut dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022, beberapa waktu lalu.

Hingga saat ini, TAM telah menjual produk elektrifikasi sebanyak 6.600 unit. Angka itu merupakan akumulasi dari penjualan beberapa produk elektrifikasi, mulai dari hybrid, plug in hybrid, maupun full listrik.

Pengamat otomotif, Bebin Juana menambahkan, inpres itu merupakan salah satu upaya yang sangat jitu. "Ini langkah yang tepat. Dengan instruksi ini, maka instansi pemerintah pusat dan daerah bisa berperan sebagai pelopor dan contoh dalam penerapan kendaraan listrik," kata Bebin kepada Republika.

Artinya, dengan makin banyaknya penerapan EV, otomatis masyarakat bisa makin yakin akan sejumlah keunggulan yang ditawarkan oleh EV. Mulai dari fungsionalitas, efisiensi, kepraktisan, dan keandalan dari kendaraan ramah lingkungan tersebut.

Meskipun di satu sisi, dia menyadari, hal ini bisa menjadi polemik. Karena nantinya instansi pemerintah pusat dan daerah akan memerlukan anggaran yang cukup besar untuk pengadaan EV.

Ini mengingat, mayoritas EV yang dipasarkan di Indonesia saat ini masih dibanderol dengan harga yang relatif tinggi. "Jika dilihat dari sudut pandang pengadaan memang bisa membutuhkan anggaran yang besar. Tapi, kita harus melihat dengan sudut pandang bagaimana EV bisa menekan penggunaan BBM dengan signifikan," ujarnya.

 

 

Banyak regulasi lain yang bisa disiapkan. Mulai dari regulasi soal skema kredit EV yang lebih ringan hingga insentif parkir dan tol.

 

 

SHARE    

Sudut pandang itu dinilai cukup penting. Karena, penggunaan BBM dalam jumlah besar memiliki implikasi negatif yang cukup masif dari aspek lingkungan hingga devisa negara.

Dia pun sangat mendorong agar instruksi ini bisa segera diterapkan secara masif. Setelah itu, lanjut dia, pemerintah juga masih perlu menyiapkan sejumlah strategi agar kemauan masyarakat untuk migrasi ke EV bisa makin besar.

"Banyak regulasi lain yang bisa disiapkan. Mulai dari regulasi soal skema kredit EV yang lebih ringan hingga insentif parkir dan tol serta berbagai insentif lainnya yang makin membuat EV jadi lebih menggoda dibanding kendaraan konvensional," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat