LOMBOK TENGAH -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong akselerasi upaya penurunan angka stunting Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebelumnya, Kabupaten Lombok Timur memiliki memiliki angka stunting yang lebih tinggi di antara kabupaten lainnya.

"Saya yakin tahun ini posisi Lombok Timur akan naik," kata Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo pada acara Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Bergerak yang berlangsung secara hybrid di Selong, Selasa (20/9).

Ia mengingatkan keberhasilan upaya penurunan stuntingdengan bergotong royong dan penekanan pada upaya pencegahan. Upaya pencegahan relatif lebih mudah dibanding penanganan, begitu pun penanganan stunting untuk usia di bawah dua tahun.

"Gotong-royong bersama masyarakat dan seluruh jajaran, baik swasta maupun pemerintah itu menjadi kunci yang penting," katanya.

Ia juga meminta Pemkab Lombok Timur mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, termasuk dana alokasi khusus (DAK). Salah satu isu dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia adalah meningkatkan konvergensi, intervensi sensitif, dan spesifik.

"Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting mengingatkan pentingnya konvergensi program dan kegiatan dalam mencapai target penurunan stunting tahun 2024 menjadi 14 persen," katanya.

Bupati Kabupaten Lombok Timur M Sukiman Azmy mengatakan, angka stunting di Lombok Timur mencapai 47 persen pada 2018. Pemkab Lombok Timur berhasil menurunkan angka stunting ini menjadi 17 persen hingga pekan kedua September 2022. 

Dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB, Lombok Timur berhasil mencapai urutan ke-6 dari sebelumnya di posisi ke-9. "Lombok Timur memiliki 152.696 keluarga berisiko stunting dari 255.891 keluarga sasaran (59,67 persen). Sementara itu jumlah sasaran pendampingan sebanyak 9.970 calon pengantin, 25.887 ibu hamil dan 25.887 ibu pascasalin," katanya.

Petugas kesehatan memberikan vitamin A kepada seorang anak usia di bawah lima tahun (balita) saat berlangsung Bulan Penimbangan Anak di Posyandu Kampung Jawa, Banda Aceh, Aceh, Selasa (2/8/2022). - (ANTARA FOTO/Ampelsa)

SHARE    

Sebelumnya, BKKBN telah memutakhirkan data 39 juta keluarga pada 2022. Pemutakhiran data keluarga 2022 itu melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kemenkominfo dan Badan Informasi Geospasial.

Data ini di antaranya digunakan oleh Kemenko PMK untuk Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data ini juga mendukung kebijakan intervensi Kementerian PUPR untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.

Bukti kepemilikan tanah dari kediaman yang ditinggali sebuah keluarga sangat mempengaruhi program PUPR dalam memberikan intervensi pada keluarga berisiko stunting. Kementerian PUPR memastikan penanganan lingkungan bagi keluarga yang berisiko mengalami kekerdilan (stunting) sesuai dengan kepemilikan tanah yang ditinggali oleh keluarga bersangkutan. 

"Misalnya, saya tinggal di sana, apakah tanahnya hak milik saya atau tidak? Jadi itu informasi yang kami dapatkan dari Pendataan Keluarga 2021 (PK21)," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra usai Rakornas Pemutakhiran PK22 di Jakarta, Senin (19/9). 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.