Sejumlah warga menaiki angkutan umum Si Benteng di Terminal Cimone, Kota Tangerang, Banten, Selasa (6/9/2022). Pemerintah Kota Tangerang menggratiskan biaya naik angkutan umum milik Pemerintah Kota Tangerang sebagai upaya meringankan beban masyarakat di t | ANTARA FOTO/Fauzan/tom.

Kabar Utama

Daerah Siapkan Bansos dan Operasi Pasar

Operasi pasar akan digencarkan guna mengendalikan harga bahan pokok.

SOLO -- Pemerintah daerah (pemda) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Operasi pasar akan digencarkan guna mengendalikan harga bahan pokok.

Pemda juga mengalokasikan dana alokasi umum (DAU) hingga belanja tidak terduga (BTT) untuk bantalan sosial hingga menyubsisi sektor transportasi.

Di Jawa Tengah, Pemerintah Kota Surakarta menyatakan menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,2 miliar untuk bantuan sosial khusus sektor UMKM dan transportasi. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan, anggaran tersebut bersumber dari DAU. "(Bantuan) Terutama untuk transportasi yang berperan membawa bahan pangan dari luar kota ke Solo. Ini yang akan bisa mengendalikan inflasi," kata Gibran, Selasa (6/9).

Ia mengatakan, penerima bansos tersebut merupakan warga yang ber-KTP Surakarta dan bergerak di bidang penyaluran suplai. Beberapa calon penerima bansos, antara lain, juru parkir, taksi, sopir truk, bus antarkota, dan ojek online. Langkah tersebut sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membuat program bantalan sosial bagi masyarakat rentan menyusul kenaikan harga BBM.

Calon penerima bantuan sosial masih dalam tahap pendataan oleh dinas-dinas terkait untuk memastikan tidak ada penerima ganda.  Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surakarta Ahyani mengatakan, nggaran yang disiapkan tersebut diperuntukkan kepada sekitar 7.000 penerima.

Selanjutnya, setiap penerima bantuan, baik UMKM maupun sektor transportasi akan memperoleh sebesar Rp 600 ribu. "Kemungkinan sekitar 7.000 orang tetapi ini belum diputuskan, masih pengumpulan data," katanya.

photo
Sejumlah warga menaiki angkutan umum Bus Trans Tangerang di Kota Tangerang, Banten, Selasa (6/9/2022). Pemerintah Kota Tangerang menggratiskan biaya naik angkutan umum milik Pemerintah Kota Tangerang sebagai upaya meringankan beban masyarakat di tengah naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). - (ANTARA FOTO/Fauzan/tom.)

Pemerintah pusat menyiapkan tiga program bantalan sosial seiring adanya kenaikan harga BBM. Pertama, pemberian bantuan langsung tunai (BLT) oleh Kemensos sebesar Rp 150 ribu sebanyak empat kali kepada KPM. Kedua, bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta/bulan.

Adapun program ketiga melibatkan pemda. Pemda diminta mengalokasikan anggaran sebanyak dua persen dari dana transfer umum (DTU), yakni DAU dan dana bagi hasil (DBH) untuk subsidi sektor transportasi, antara lain angkutan umum, ojek, nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan, selain dukungan anggaran dua persen dari DTU, pemerintah daerah juga bisa menggunakan dana reguler APBD berupa belanja tidak terduga untuk kepentingan pengendalian inflasi daerah. Dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk program bansos bagi masyarakat terdampak, dengan jumlah alokasi maksimal 30 persen dari pagu dana desa.

Di daerah lain, Pemkab Purbalingga sedang memperbarui informasi harga barang kebutuhan pokok sebagai langkah awal pengendalian inflasi akibat kenaikan harga BBM. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan telah meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memantau pergerakan harga komoditas.

"Kalau memang semuanya naik, kita harus menyalurkan BLT," kata dia.

Bupati yang akrab disapa Tiwi tersebut mengatakan, Pemkab Purbalingga juga akan melakukan operasi pasar jika kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas. Oleh karena itu, dia berharap ada data tingkat inflasi khusus untuk Kabupaten Purbalingga. Sebab sejauh ini, data inflasi Purbalingga masih mengacu pada Kabupaten Cilacap dan Banyumas.

Menyikapi adanya bantalan sosial yang kemungkinan akan disalurkan oleh Kemensos, Tiwi menekankan pentingnya keakuratan data penerima dan pemerataan. Hal ini dilakukan agar bantuan-bantuan tersebut tidak tumpang tindih.

"Jadi jangan sampai bantuan-bantuan itu tumpang tindih, sudah dapat BPNT nanti dapat lagi BLT Dana Desa. Jadi kita harus berdasarkan skala prioritas untuk yang benar-benar perlu kita bantu," katanya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan bakal menggelar pasar murah di sejumlah kecamatan imbas kenaikan harga BBM subsidi. Kerja sama akan dilakukan bersama Bulog dan pihak swasta lain untuk memberikan layanan komoditas murah.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Elly Wasliah mengatakan, harga empat komoditas pangan mengalami kenaikan setelah ada penyesuaian harga BBM. "Beberapa komoditas yang harganya naik adalah beras medium, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan daging sapi," kata dia.

photo
Warga berbelanja kebutuhan pokok, di Pasar Senen, Jakarta, Senin (5/9/2022). Menurut pedagang setempat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengakibatkan ongkos kirim berbagai kebutuhan pokok mengalami kenaikan. - (Prayogi/Republika.)

Hasil pemantauan Disdagin per 5 September, harga beras medium naik dari Rp 9.750 menjadi Rp 10.580 per liter. Cabai rawit merah dari Rp 53 ribu menjadi Rp 57 ribu per kg, cabai merah keriting dari Rp 62 ribu menjadi Rp 73 ribu perkg, dan daging sapi naik menjadi Rp 142 ribu dari sebelumnya Rp 136 ribu per kg.

Disdaging Kota Bandung akan bekerja sama dengan Bulog untuk pasar murah dengan menjual beras medium Rp 8.300 per kilogram dari harga pasar Rp 10.500 per kilogram.

Terkait bansos, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung Sony Bakhtiyar mengatakan, progres penyaluran BLT BBM di Kota Bandung masih dalam proses koordinasi antara Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial, PT Pos Indonesia, dan bank penyalur BLT BBM. Pemkot Bandung terus melakukan validasi dan pendataan, mengingat hingga saat ini data penerima BLT BBM masih fluktuatif.

"Jumlah penerima berdasarkan data hingga saat ini sebanyak 69.390 orang, semuanya sudah masuk DTKS. Jika datanya sudah pasti, pekan depan sudah mulai proses penyaluran BLT,” kata Sony saat dihubungi Republika, Selasa (6/9).

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, Pemkot Bogor siap mengawasi penyaluran BLT BBM. Menurut dia, ada sebanyak 43.353 keluarga penerima manfaat di Kota Bogor.

photo
Warga beraktivitas di pemukiman bantaran rel kereta api di kawasan Petamburan, Jakarta, Kamis (1/9/2022). Pemerintah berencana akan menyalurkan bantuan sosial sebagai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun guna meringankan beban masyarakat ditengah tekanan berbagai kenaikan harga. - (Republika/Thoudy Badai)

Bima menambahkan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, pemda juga didorong mengalokasikan BTT yang bisa digunakan untuk pemberian bantuan sosial. “Itu akan kita rumuskan nanti berapa dan targetnya kemana,” tuturnya.

Selain itu, ada kewajiban bagi pemda untuk mengalokasikan dua persen dari DAU untuk digunakan sebagai bansos di bidang transportasi dan UMKM. Bima Arya mengatakan, Pemkot Bogor akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,6 miliar.

“Kita akan arahkan nanti untuk pengemudi angkot, mungkin ojek online dan UMKM. Namun kita masih menunggu juklak juknisnya terkait dengan besaran dan bagaimana penyalurannya secara teknis, tapi dananya sudah siap, yaitu Rp 4,6 miliar,” kata dia.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mencairkan bansos agar tidak terjadi perlambatan konsumsi masyarakat. “Pengalihan subsidi harus tepat sasaran, mengingat kenaikan harga BBM berdampak langsung pada kenaikan biaya transportasi dan berpotensi menaikkan harga komoditas barang lain," kata Puan, Selasa.

Rencananya, bantalan sosial sebesar Rp 24 triliun akan diberikan sebagai dampak kenaikan harga BBM yang terbagi untuk BLT BBM Rp 12,4 triliun, BSU Rp 9,6 triliun, dan Subsidi Transportasi Angkutan Umum Rp 2,17 triliun. Puan mendorong Pemerintah mempercepat pengucuran program bansos tersebut.

“Konsumsi masyarakat tentu akan terimbas dengan adanya berbagai peningkatan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya akibat kenaikan harga BBM. Bansos sangat dibutuhkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” ucapnya.

Program subsidi transportasi umum akan digulirkan kepada sopir angkutan umum, ojek online, dan nelayan. DPR berharap pemerintah juga mempertimbangkan memberikan bantuan kepada pengemudi mobil atau truk pengangkut logistik barang. 

Harga-Harga Mulai Naik

Sektor transportasi umum juga mulai menyesuaikan tarif setelah adanya kenaikan harga BBM.

SELENGKAPNYA

BBM Subsidi Tetap akan Dibatasi

Meski harga sudah naik, potensi shifting ke Pertalite tetap ada.

SELENGKAPNYA

Momentum Beralih Gaya Hidup

Membangun budaya baru naik transportasi publik, berjalan kaki di trotoar, hingga bersepeda.

SELENGKAPNYA