JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menjanjikan pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin, dapat terlaksana. Menurut dia, saat ini pengurusan pencabutan Pergub itu sedang diproses di Kemendagri.

“Nanti saya cek, tapi yang jelas bahwa itu (pergub) akan dicabut,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/8).

Menurut Anies, pihaknya sudah membahas pencabutan pergub terkait penggusuran itu sejak beberapa bulan sebelum Lebaran. Pergub Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak itu dibuat pada masa gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Anies menyebut pihaknya akan memantau perkembangan proses pencabutan pergub tersebut, termasuk mengecek apabila ada kendala.

Petugas menggunakan alat berat saat membersihkan puing-puing bangunan yang digusur di Jalan Soepomo, Tebet, Jakarta, Selasa (30/3). Bangunan kios yang berada di pinggir saluran Kali Baru itu digusur karena tidak memiliki sertifikat dan berdiri di lahan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

"Nanti coba saya cek tapi intinya sudah (di Kementerian Dalam Negeri) bahkan kami sudah bahas itu beberapa bulan lalu sebelum Lebaran," ujarnya.

Ditanya target waktu pencabutan pergub itu, Anies tak menjawabnya. Namun, dia menyatakan pencabutan itu seharusnya sudah selesai di Kemendagri. “Nanti saya coba cek mandeknya di mana,” kata dia.

Tinggal proses

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu sebelumnya mengaku sudah menyiapkan pergub pencabutan yang saat ini dalam harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau sekarang membuat pergub baru harus ada persetujuan harmonisasi dengan Kemendagri. Jadi, pergub pencabutan sudah dibuat, sudah proses. Jadi, kami sudah menyiapkan pergub pencabutannya," kata Anies.

Ia berjanji sebelum masa jabatannya selesai pada Oktober 2022, pergub terkait penggusuran itu sudah rampung dicabut. "Itu sudah dibuat beberapa bulan yang lalu, tinggal proses saja," kata Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) mengamati Monumen Kemanusiaan saat peresmian Kampung Susun Produktif, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (25/8/2022). Kampung susun tersebut dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta untuk 75 Kepala Keluarga korban penggusuran di kawasan Bukit Duri pada 2016 lalu. - (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

SHARE    

Pernyataan Gubernur DKI menjawab desakan sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP). KRMP sebelumnya beberapa kali mendatangi Balai Kota Jakarta menuntut pencabutan pergub tersebut.

Perwakilan KRMP dan pengacara publik LBH Jakarta, Jihan Fauziah Hamdi, mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa pergub itu telah dalam proses pencabutan di Kemendagri. Namun, dia mengkritik proses transparansi pencabutan pergub tersebut.

Sebelumnya, KRMP meminta Anies menindaklanjuti proses pencabutan Pergub 207 Tahun 2016. Permintaan tersebut disampaikan beberapa kali secara tertulis maupun langsung. “Sampai hari ini nihil respons, tanggapan,” kata Jihan.

Meskipun meyayangkan beberapa surat KRMP tidak ditanggapi, Jihan mengapresiasi Gubernur DKI mengupayakan tindak lanjut pencabutan pergub.

“Karena tentu ini adalah tindakan yang seharusnya sudah dilakukan oleh Bapak Anies,” katanya.

Sejumlah pengunjung melintas di dalam Kampung Susun Produktif, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (25/8/2022). Kampung susun seluas 4000 meter persegi ini dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta untuk 75 Kepala Keluarga korban penggusuran di kawasan Bukit Duri pada 2016. - ( ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

SHARE    

Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengapresiasi langkah Anies yang menjanjikan akan mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin. Namun, dia mempertanyakan alasan pencabutan yang dilakukan pada akhir masa jabatan.

“Karena sekali lagi, walaupun ada apresiasi itu sifatnya juga pertanyaan. Kenapa baru sekarang?” kata dia.

Menurut dia, pencabutan pergub itu akan memengaruhi sistem pemerintahan yang berkelanjutan. Sehingga, dia berharap siapa pun yang bisa melanjutkan pemerintahan Anies juga bisa melakukan penataan.

“Tapi, di sini Pak Anies tidak konsisten karena sekarang ini tidak mungkin melakukan pembangunan tanpa melakukan relokasi. Anies tidak mau menghadapi itu karena dia kadung janji tidak melakukan penggusuran,” katanya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.