JAKARTA -- Pemerintah akan kembali memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 7,5 triliun. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memastikan, nantinya dana PMN akan digunakan untuk restorasi atau perbaikan pesawat. 

"PMN untuk perbaikan pesawat, bukan untuk bayar utang," kata Irfan kepada Republika, Jumat (26/8).

Irfan menjelaskan, untuk menambah jumlah armada yang digunakan, dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama dari dana operasional, kedua dari kerja sama dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan ketiga dari PMN. Realisasi PMN pun tinggal menunggu peraturan pemerintah.

Irfan mengakui, jumlah pesawat yang dioperasikan Garuda saat ini masih sedikit. Dia menargetkan, hingga akhir tahun Garuda dan Citilink bisa menambah jumlah pesawat yang dioperasikan. 

"Buat Garuda (targetnya hingga akhir 2022) ada 60 pesawat atau lebih terus Citilink juga 60. Jadi, 120 pesawat, tapi ini kan butuh waktu dan dana untuk restorasi," ujar Irfan. 

Irfan menuturkan, pesawat yang direstorasi bukan berarti dalam keadaan rusak. Pandemi Covid-19 membuat jumlah penumpang turun drastis sehingga operasional pesawat juga berkurang. "Seharusnya pesawat dapat perawatan rutin, tapi karena pandemi tidak banyak penumpang. Jadi, pesawat kita diamkan," kata Irfan.

 

 

Garuda Indonesia kami akan berikan penyelamatan sebesar Rp 7,5 triliun setelah mereka mencapai settlement 365 kreditur atau 95,07 persen dari kredit. Ini suatu capaian yang diharapkan bisa memberi awalan baru bagi Garuda bisa terbang kembali dan sehat.

 

 

SHARE    

Dalam merestorasi, Irfan mengatakan, prosesnya dilakukan bertahap hingga semester I 2023. Fokusnya pun pada mesin yang akan diperiksa satu per satu.

Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, PMN akan diberikan jika sebanyak 365 debitur menyetujui proposal restrukturisasi dari Garuda melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

"Garuda Indonesia kami akan berikan penyelamatan sebesar Rp 7,5 triliun setelah mereka mencapai settlement 365 kreditur atau 95,07 persen dari kredit. Ini suatu capaian yang diharapkan bisa memberi awalan baru bagi Garuda bisa terbang kembali dan sehat," kata Sri Mulyani menjelaskan.

Kementerian Keuangan masih menunggu laporan dari Kementerian BUMN dan jajaran direksi Garuda terkait skema penyelamatan maskapai tersebut.

Diambil dari APBN 

PMN akan masuk melalui skema rights issue sebesar Rp 7,5 triliun dan rencananya akan dilaksanakan pada kuartal III 2022 dan membuat porsi kepemilikan saham pemerintah naik dari 60,54 persen menjadi 65 persen. Pada tahap kedua, rights issue akan dilaksanakan sebagai pendanaan dari mitra strategis sehingga kepemilikan pemerintah turun menjadi 51 persen.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, PMN bagi Garuda sudah diputuskan sejak 1,5 tahun yang lalu, sebelum pandemi Covid-19. Setelah restrukturisasi melalui PKPU selesai, Garuda dan Citilink akan mulai menambah jumlah pesawatnya kembali.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.