vp,,rm
Dampak Luas Perang Rusia-Ukraina | republika

Opini

Menyikapi Dampak Konflik Rusia-Ukraina pada Presidensi G-20

Anggota G-20 semestinya bersikap adil dan proporsional terhadap sikap presidensi Indonesia.

MUKTI ALI QUSYAIRI; Ketua LBM PWNU DKI Jakarta, Ketua Rahim Perdamaian Dunia

Dampak konflik Rusia-Ukraina secara gelobal, yaitu krisis pangan —khususnya bagi negara-negara yang makanan pokoknya adalah gandum-- krisis ekonomi dan inflasi, krisis energi, dan krisis kemanusiaan. Rusia dan Ukraina merupakan negara penghasil gandum terbesar dan Rusia punya kekayaan gas, energi yang melimpah.

Dampak konflik Rusia-Ukraina bagi rakyat Indonesia, yaitu keterbelahan sosial dan pro-kontra atau polarisasi. Sebagian ada yang mendukung Rusia dengan kritis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan sekutunya yang selama ini juga menginvasi Irak, Afghanistan, dan proses Ukraina menjadi anggota Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sebagai wujud invasi ke Blok Timur. Sebagian lagi ada yang mendukung AS dan sekutu menjatuhkan sanksi ke Rusia dan meminta Rusia menghentikan perang.  

Dampak konflik Rusia-Ukraina bagi Indonesia yang secara langsung dirasakan cukup serius adalah ancaman boikot dan penyampaian sikap dari AS dan negara-negara NATO. Mereka mengancam tidak akan hadir pada G-20 di Indonesia jika Presiden Vladimir Putin diundang. 

Komitmen pada kesepakatan

Seluruh perwakilan negara-negara anggota G-20 telah menyepakati bersama bahwa Indonesia sebagai presidensi G-20 di Bali. Ini terjadi jauh sebelum konflik Rusia-Ukraina meletus. Sudah selazimnya seluruh anggota G-20 komitmen terhadap kesepakatan ini.

Seluruh anggota G-20 sudah selazimnya menghormati posisi Indonesia yang sudah didaulat secara aklamasi sebagai tuan rumah atau presidensi G-20 untuk mengundang seluruh anggota tanpa terkecuali, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

Rusia adalah anggota G-20 yang sah dan legal. Seluruh anggota G-20 komitmen untuk menghormati satu dengan yang lain sebagai anggota yang memiliki hak untuk diundang.

 
Seluruh anggota G-20 sudah selazimnya menghormati posisi Indonesia yang sudah didaulat secara aklamasi sebagai tuan rumah atau presidensi G-20.
 
 

Dalam tradisi keindonesiaan atau kenusantaraan, ada pepatah bahwa tamu adalah raja. Artinya bahwa tamu harus dihormati semaksimal mungkin dari undangan, jamuan, sambutan hangat, tempat tinggal, hidangan, dan berdiskusi serta bercengkerama dengan baik. Ini biasa disebut dengan tradisi ketimuran.

Agama-agama yang berkembang di Indonesia, semisal Islam, mengafirmasi tadisi ketimuran itu dengan sebuah hadits Nabi, “Barangsiapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliyakan tamunya.” (HR Bukhari).  

Adil dan proporsional

AS dan negara-negara NATO yang tergabung dalam keanggotaan G-20 semestinya bersikap adil dan proporsional. Acara G-20 di Bali satu hal dan konflik Rusia-Ukraina hal lain.

Bersikap proporsional dan meletakkan persoalan pada tempatnya masing-masing sebagai wujud adil, sehingga tidak mengaitkan antara acara G-20 di Bali dengan konflik Rusia-Ukraina. 

Menghormati prinsip politik luar negeri Indonesia sebagai bagian dari negara-negara Non-Blok dan politik bebas aktif serta mematuhi hukum internasional. Meniscayakan persahabatan dengan seluruh negara, baik dengan Blok Barat maupun Blok Timur.

Dalam perspektif filsafat Dialektika Hegel, Barat (AS dan sekutu NATO) dan Timur (Rusia dan sekutunya) adalah tesa dan antitesa yang akan terus berdialektika, gesekan, saingan, bahkan pada titik ekstrem bisa sampai pada konflik dan perang. Sebab, tesis dan antitesis adalah pengiyaan dan pengingkaran atau kekuatan negasi dan afirmasi, yang senantiasa kontradiksi.

 
Tesis dan antitesis adalah pengiyaan dan pengingkaran atau kekuatan negasi dan afirmasi, yang senantiasa kontradiksi. Indonesia menempatkan diri sebagai sintesis antara tesis dan antitesis.
 
 

Indonesia menempatkan diri sebagai sintesis antara tesis dan antitesis. Kekuatan sintesis merupakan kekuatan yang dapat mengompromikan dan mendamaikan kedua kekuatan tesis dan antitesis pada saat-saat genting.  

Selain Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diharapkan Indonesia --dan negara-negara Non-Blok lain-- dapat berperan menjadi juru runding dan juru damai kepada mereka yang sedang berkonflik dan berperang. Sebab, tidak terlibat dan bukan bagian dari golongan yang berkonflik. 

Pernyataan sikap AS dan negara-negara NATO tidak mau hadir di G-20 jika Presiden Putin diundang sebagai wujud protes terhadap sikap Putin yang ‘menginvansi’ Ukraina adalah tidak relevan dan kurang bijak. Terlebih jika ‘menekan’ Indonesia untuk tidak mengundang Presiden Putin ke acara G-20 hal ini sama artinya menarik Indonesia dari posisi netral dan nonblok ke posisi yang tidak netral dan nge-blok.

Hal ini sikap tidak menghormati prinsip politik luar negeri Indonesia yang bersifat nonblok dan politik bebas aktif. Biarkan dan hormati Indonesia konsisten dan istikamah dengan prinsipnya. 

Sikap bersahabat dengan Blok Barat dan Blok Timur sehingga dapat berbicara dan berdiskusi dengan keduanya tanpa ada beban psikologi dalam keadaan apapun untuk bekerja sama dan mencari solusi.

 
Biarkan dan hormati Indonesia konsisten dan istikamah dengan prinsipnya.
 
 

Jika semua negara komitmen terhadap terwujudnya perdamaian, maka tahapan yang paling minimal yang dapat dicapai adalah dengan meminimalisasi dan melokalisasi konflik hanya antara Rusia dan Ukraina an sich, sembari melakukan upaya diplomasi. Sebab, jika Blok Barat mengajak negara-negara lain —seperti negara-negara Non-Blok semacam Indonesia— untuk sama-sama bersikap vis-à-vis Rusia maka ini justru memperlebar skala konflik dan bukan solusi melainkan menambah masalah baru.

Selain itu, boikot dan berbagai sanksi yang dilancarkan AS dan NATO terhadap Rusia pun tidak efektif dan tidak berpengaruh sama sekali serta tidak dapat menahan sikap Rusia terhadap Ukraina. Ada negara-negara kecil —jika dibandingkan Rusia— seperti Korea Utara dan Iran yang sekian lama diberi sanksi oleh AS, akan tetapi mereka tetap eksis dan survival.

Apalagi negara sebesar dan sekuat Rusia, maka alih-alih ingin memberi sanksi terhadap Rusia, malahan Rusia balik membalas dengan sanksi yang tak kalah beratnya seperti mengancam setop gas dan gandum ke Uni Eropa dan negara-negara yang dianggapnya tidak bersahabat. Saling berbalas sanksi ini sejatinya memperbanyak aspek-aspek konflik dan perang, yaitu perang energi, pangan, ekonomi, dan yang lainnya. Pendekatan yang relevan untuk digunakan adalah persuasif, dialog, dan diskusi.

Perdamaian dunia

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dikatakan bahwa kewajiban atas Pemerintah Indonesia untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sehingga, Presiden Joko Widodo anjangsana ke Rusia dan Ukraina dalam rangka mengamalkan UUD 1945, sebuah ikhtiar dalam menciptakan perdamaian dunia sebagai tujuan bangsa Indonesia. 

Yang wajib dilakukan adalah ikhtiar atau usaha serta proses dengan berbagai diplomasi dan diskusi mewujudkan perdamaian dan memecahkan berbagai kebuntuan. Dalam satu kaidah fikih dikatakan, “ma la yudraku kulluh ya yutraku kulluh” (sesuatu yang tidak bisa diraih seluruhnya, maka jangan meninggalkan seluruhnya).

Artinya, jika perdamaian seutuhnya masih belum bisa diraih, maka setidaknya beberapa aspek krisis dan kebuntuan akibat perang dapat dicarikan solusi dan dipecahkannya seperti soal krisis energi dan pangan seperti gandum.

 
Jika perdamaian seutuhnya masih belum bisa diraih, maka setidaknya beberapa aspek krisis dan kebuntuan akibat perang dapat dicarikan solusi dan dipecahkannya.
 
 

Semangat perdamaian adalah semangat persahabatan dan persaudaraan. Dalam perspektif NU, persaudaraan yang harus dijaga adalah ukhuwah Islamiyah (persaudaraan antar umat Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan antar warga negara), dan ukhuwah insaniyah/basyariyah (persaudaraan antar umat manusia sedunia).

Dalam perspektif Islam, ada dalil-dalil yang menganjurkan terciptanya perdamaian. “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik” (QS an-Nisa: 128); ”Dan apabila dua golongan orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah antara keduanya.” (QS al-Hujurat: 9).

NU senantiasa membersamai sikap dan kebijakan Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila dalam konteks politik dunia dengan prinsip-prinsip dasar, yaitu menjaga persaudaraan antar umat manusia sedunia tanpa terkecuali, tanpa ada permusuhan dengan siapapun; wathaniyah, nasionalisme dan menjaga kepentingan nasional; tawazun (keseimbangan) politik dunia; wasathiyah (moderat) dan berada di tengah, la syarqiyah wa la gharbiyah (tidak Barat dan tidak Timur); i’tidah, keadilan sosial; al-shulhu, perdamaian dunia.

Sindir Indonesia, Dubes Ukraina Dipanggil Kemenlu

Indonesia mengundang seluruh presiden G-20 dan sejumlah presiden lain.

SELENGKAPNYA

Ukraina Kembali Pasok Kebutuhan Pangan

Presiden Jokowi menegaskan kembali pentingnya menjaga pasokan pangan nasional.

SELENGKAPNYA