NUSA DUA -- Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Bank Pembangunan Islam (IsDB) mengurasi 10 proposal untuk masuk dalam skema Awqaf Properties Investment Fund (APIF).

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Arief Hartawan mengatakan, ini merupakan tindak lanjut dari upaya pemanfaatan wakaf yang lebih luas dalam pemulihan ekonomi global. "Kita sudah menerima sekitar 100 proposal dari nazir nasional untuk masuk dalam skema APIF. Kita seleksi terakhir sudah ada 10 proposal yang sedang ditinjau untuk dapat pembiayaan APIF ini," kata Arief dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, akhir pekan lalu.

Arief mengatakan, para nazir juga diikutsertakan dalam program workshop terkait upaya implementasi APIF tersebut. Diharapkan ini menjadi langkah peningkatan investasi di Indonesia yang bekerja sama dengan lembaga nazir lokal.

Menurut Arief, banyak proposal yang masuk dalam upaya pemanfaatan aset wakaf dalam pembangunan aset properti. Hal itu mulai dari proyek rumah sakit, universitas, pusat bisnis, perkantoran, hingga apartemen.

APIF mensyaratkan minimal sebesar 25 persen dana untuk investasi proyek berasal dari dana wakaf nazir lokal. Pembiayaan proyek tersebut memiliki tenor 5-15 tahun untuk proses pengembalian dananya.

"Kalau ini kita bisa garap, bisa turut memaksimalkan potensi keuangan sosial syariah untuk pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Arief mengatakan, masih ada tantangan dalam penerapan APIF, khususnya terkait dana minimal keterlibatan nazir lokal. Minimal nilai proyek APIF adalah lima juta dolar AS atau Rp 75,3 miliar. Kemudian, alokasi minimal 25 persen dari total nilai proyek harus dikontribusikan oleh nazir lokal.

Arief menilai, angka sekitar Rp 1,25 miliar tersebut juga masih terlalu tinggi untuk sejumlah nazir di Indonesia. Menurut dia, BI akan bekerja sama dengan Kementerian Agama, BWI, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menegosiasi ketentuan tersebut. "Kalau saya lihat di negara-negara lain itu nilainya di bawah itu," kata Arief.

Indonesia punya daya tawar lebih karena merupakan anggota aktif di IsDB salah satunya melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Diharapkan, IsDB dapat memberikan kemudahan implementasi APIF tersebut.

Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Muhammad Sulaiman al Jasser mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan peran keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi dunia. Ia menggarisbawahi, pandemi membuat berbagai negara terjebak dalam utang yang kini jumlahnya naik tiga kali lipat hanya dalam dua tahun.

Menurut dia, peran keuangan sosial syariah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi celah kebutuhan pembiayaan dalam pemulihan ekonomi. "Tidak hanya itu, keuangan sosial syariah dapat mengurangi ketidakmerataan sumber daya atau kapasitas sekaligus menonjolkan berbagi kesejahteraan sosial bersama yang inklusif," ujarnya.

APIF memiliki misi tidak hanya memobilisasi sumber daya dari kolaborasi dana sosial dan komersial, tetapi juga mendorong dampak sosial di masyarakat. Pengembangan APIF saat ini telah menjalin kerja sama dengan berbagai penerima manfaat nirlaba, mulai dari pemerintah, pusat riset, hingga organisasi amal.

Ia berharap, berbagai kerja sama strategis dapat dimulai juga di Indonesia. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara anggota IsDB yang paling aktif. Total kontribusi dari Group IsDB untuk Indonesia mencapai sekitar enam miliar dolar AS seperti untuk asuransi dan sukuk.

Senegal adalah salah satu negara yang telah sukses menerapkan skema APIF. Menteri Ekonomi, Perencanaan, dan Kerja Sama Republik Senegal Amadou Hott menyampaikan, Senegal sangat mementingkan inovasi dan inklusi finansial.

"Maka dari itu, ketika IsDB menawarkan APIF, kami langsung ikut dan merasakan manfaat sejak 2015," katanya.

Senegal membuat lembaga wakaf yang mengatur skema APIF tersebut untuk diterapkan. Sejumlah proyek strategis telah dijalankan dengan melibatkan manfaat di beragam sektor tidak hanya pendidikan dan kesehatan, tetapi juga UMKM.

Menurut dia, program ini cocok untuk UMKM. Hal ini mengingat Senegal adalah negara berpendapatan rendah dengan banyaknya UMKM yang sangat membutuhkan dana-dana pinjaman murah. Ia mencontohkan, APIF berinvestasi pada lembaga yang fokus membiayai UMKM sehingga memberikan keuntungan juga pada beneficiary.