Seorang warga menunjukkan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (17/3/2022). | ANTARA FOTO/Fauzan

Nusantara

08 Jun 2022, 03:45 WIB

Sebanyak 34 Juta Sertifikat Tanah Dibuat dalam Lima Tahun

Sebanyak 34 juta sertifikat tanah dibuat sepanjang 2017 sampai akhir Mei 2022.

JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan, sebanyak 34 juta sertifikat tanah dibuat sepanjang 2017 sampai akhir Mei 2022. Dengan demikian, total terdapat 80 juta sertifikat tanah yang telah dibuat.

"Kita mulai pendaftaran untuk pembuatan sertifikat tanah di 2017. Tapi 2017 sudah terdaftar 46 juta sertifikat tanah, jadi dari 2017 sampai sekarang sudah bertambah sekitar 34 jutaan sertifikat," kata Sofyan di Jakarta, Selasa (7/6).

Percepatan pembuatan sertifikat tanah ini sesuai dengan perintah Presiden Jokowi agar pemilik tanah mendapatkan kepastian hukum. Perluasan sertifikasi tanah juga diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, mengingat sertifikat tanah bisa digunakan sebagai jaminan saat mengakses layanan lembaga keuangan formal seperti perbankan.

photo
Warga memeluk kerabatnya setelah berhasil menerima sertifikat tanah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Bendan Ngisor, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/2/2022). Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menggenjot pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat melalui Program PTSL. - ( ANTARA FOTO/Aji Styawan/nym.)

Berdasarkan catatan Kementerian ATR/BPN, Sofyan menyebutkan, baru delapan juta sertifikat tanah yang dijadikan jaminan untuk mengakses layanan keuangan formal. Nilai itu baru mencapai 10 persen dari total sertifikat tanah di Indonesia yang sebanyak 80 juta.

Selain meningkatkan jumlah sertifikat tanah, pihaknya akan terus melakukan perbaikan layanan Kementerian ATR/BPN, termasuk empat layanan terkait sertifikat tanah secara elektronik. "Pada saat yang sama, kami terus memperbaiki layanan yang tadinya manual sekarang kita menuju layanan elektronik. Saat ini sudah empat layanan elektronik yang kita lakukan," ucapnya.

Salah satu layanan elektronik, yakni pengecekan sertifikat tanah. "Kami terus mencoba memperbaiki layanan supaya ada kepastian hukum dan yang paling penting bagaimana layanan BPN berimplikasi kepada perbankan, harta masyarakat, dan inklusi keuangan," katanya.

photo
Seorang warga, Susmiyono menunjukkan surat penunjukan sementara atas tanah miliknya tahun 1974 untuk ditukarkan dengan sertifikat tanah baru saat penyerahan sertifikat tanah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Bendan Ngisor, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/2/2022). - (ANTARA FOTO/Aji Styawan/nym.)

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Suyus Windayana mengatakan, perbaikan layanan elektronik untuk pengecekan sertifikat tanah telah dimulai sejak 16 Mei 2022. Sebanyak 130 ribu permohonan telah masuk.

"Dari total permohonan pengecekan yang masuk, sekitar 60 sampai 70 persen yang selesai (lolos pengecekan). Memang ada keterlambatan, ini sedang kita cek karena ada juga berkas masuk tapi berkas yang dikirim oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) belum sesuai ketentuan," kata Suyus.

Ia berharap proses pengecekan sertifikat akan lebih efisien ke depan setelah perbaikan selesai dilakukan dalam waktu satu bulan. “Harapan kami, kita sudah punya cikal bakal untuk sertifikat tanah elektronik akhir tahun," katanya.

Pada 2023, Suyus berharap proses jual atau beli tanah yang dibebani hak atas tanggungan dapat dilakukan tanpa perlu mendatangi kantor BPN. "Dengan demikian diharapkan satu juta transaksi bisa dilakukan dalam satu kali proses," katanya. ';

Tak Cukup Lagi Hanya Jual Narasi

Gelombang PHK di usaha rintisan diperkirakan masih akan terus berlangsung.

SELENGKAPNYA

Lima Riyal Nenek Ruminah Antar Erlangga ke Baitullah

Sejumlah jamaah berusia muda ditemui di Tanah Suci.

SELENGKAPNYA

Daerah Kaji Peralihan Honorer ke Outsourcing

Pemerintah berjanji akan terus mencari solusi terbaik bagi para guru non-ASN.

SELENGKAPNYA
×