WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mendesak pelarangan senjata serbu dan magasin berkapasitas tinggi setelah serangkaian penembakan massal terjadi di negara tersebut. Biden secara terbuka menyalahkan Partai Republik atas terjadinya insiden-insiden berdarah tersebut.

“Kita perlu melarang senjata serbu dan magasin berkapasitas tinggi. Jika kita tidak bisa melarang senjata serbu, kita harus menaikkan usia untuk membelinya dari 18 (tahun) menjadi 21 (tahun),” kata Biden dalam pidatonya di Gedung Putih pada Kamis (2/6) malam.

Biden menjelaskan, pada 1994, AS telah mengesahkan undang-undang (UU) pelarangan senjata serbu yang memperoleh dukungan bipartisan di Kongres. Ada sembilan kategori senjata semiotomatis yang termasuk dalam larangan, seperti AK-47 dan AR-15.

Biden mengeklaim, selama UU itu berlaku, kasus penembakan massal di AS menurun. Namun dia menyayangkan, Partai Republik membiarkan UU itu berakhir pada 2004. “Setelah Partai Republik membiarkan undang-undang itu berakhir pada 2004 dan senjata-senjata diizinkan untuk dijual lagi, penembakan massal meningkat tiga kali lipat. Itulah fakta-faktanya,” ujarnya.

Dalam situasi saat ini, Biden mendesak agar pemeriksaan latar belakang individu yang ingin memiliki senjata diperluas. Hal itu agar senjata-senjata tak jatuh ke tangan orang yang keliru, seperti penjahat, buronan, dan orang-orang di bawah perintah penahanan.

“Ada terlalu banyak sekolah lain, terlalu banyak tempat hari lain yang telah menjadi ladang pembantaian, medan perang, di sini, di Amerika,” katanya.

Pada kesempatan itu, Biden sempat menyampaikan laporan baru-baru ini yang dirilis Centers for Disease Control and Prevention Center (CDC). Laporan itu menyebutkan, senjata menjadi penyebab utama kematian di antara anak-anak.

“Selama dua dekade terakhir, lebih banyak anak usia sekolah yang tewas akibat senjata api daripada gabungan petugas polisi dan militer yang bertugas aktif,” ujar Biden.

Ia berpendapat, kini saatnya Senat AS mengambil tindakan. Biden pun mendesak 10 senator Partai Republik turut serta dalam upaya pengetatan kepemilikan senjata. “Fakta bahwa mayoritas Senat Republik tidak ingin proposal ini diperdebatkan atau diajukan untuk pemungutan suara, menurut saya, tidak masuk akal. Kita tidak bisa mengecewakan rakyat Amerika lagi,” kata Biden.

Kendati demikian, dalam pidatonya, Biden menekankan, tujuan dari hal itu bukan untuk menentang amendemen kedua. Biden tetap memperjuangkan mereka yang membeli dan menyimpan senjata secara legal. “Kami percaya, kita harus memperlakukan pemilik senjata yang bertanggung jawab sebagai contoh bagaimana setiap pemilik senjata harus berperilaku,” ujarnya.

Warga berkumpul di depan lokasi penembakan massal di Buffalo, New York, Sabtu (14/5/2022). - (AP Photo/Joshua Bessex)

SHARE    

Dorongan pengetatan kepemilikan senjata di AS sebelumnya telah ditolak mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di hadapan anggota National Rifle Association (NRA), politikus Partai Republik itu mengatakan, eksistensi kejahatan di dunia bukan alasan untuk melucuti senjata warga yang taat hukum. Menurutnya, eksistensi kejahatan adalah salah satu alasan terbaik untuk mempersenjatai warga yang taat hukum. 

Menurut Trump, berbagai kebijakan pengendalian senjata tak akan memberi dampak apa pun untuk mencegah aksi kekerasan bersenjata. Oleh sebab itu, Trump memandang upaya kontrol senjata sebagai hal yang aneh. 

Seusai penembakan Texas, Biden menyerang kelompok lobi prosenjata api yang mendukung para politisi yang menolak rancangan undang-undang tersebut. Senat terpecah menjadi dua kelompok, 50 anggota Demokrat dan 50 Partai Republik. Perlu 60 suara untuk mengatasi manuver politik yang dikenal sebagai filibuster yang artinya sebuah undang-undang perlu dukungan bipartisan atau dari kedua belah pihak.

“Satu-satunya ruang di Amerika di mana Anda tidak bisa menemukan dukungan 60 persen lebih banyak pada pemeriksaan latar belakang universal adalah di ruang Senat AS,” kata wakil presiden kelompok anti-kekerasan senjata api, Christian Heyne.

Menurut data Gun Violence Archive (GVA), sepanjang tahun ini, AS sudah melaporkan 233 kasus penembakan massal, termasuk yang paling terbaru di Natalie Medical Building di Tulsa, Oklahoma, Rabu (1/6) lalu. GVA mencirikan penembakan massal sebagai empat atau lebih tembakan atau korban terbunuh, tidak termasuk pelaku.

GVA juga mencatat, hingga 2022 sudah lebih dari 18 ribu orang Amerika tewas karena kekerasan senjata api, baik melalui pembunuhan maupun bunuh diri.

Kanada, Australia, dan Inggris memberlakukan hukum yang lebih ketat perihal senjata api setelah terjadi penembakan massal di negara mereka. Melarang kepemilikan senapan serbu dan meningkatkan pemeriksaan latar belakang.

Selama dua dekade, AS dilanda penembakan massal di sekolah, toko, tempat kerja dan ibadah tanpa meloloskan satu pun legislasi tentang senjata api.

Sebagian besar pemilih AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, mendukung undang-undang senjata api yang lebih ketat. Namun, politisi Partai Republik di Kongres dan sejumlah politisi Demokrat menghalangi langkah itu selama bertahun-tahun.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat