RAMALLAH -- Israel akan memotong pasokan listrik di beberapa bagian wilayah pendudukan Tepi Barat. Pemotongan pasokan listrik ini sebagai tanggapan karena perusahaan listrik yang dikelola Palestina, Jerusalem District Electricity Company (Jdeco) belum membayar utang.

Perusahaan listrik Israel yaitu Israeli Electricity Company (IEC) telah mengancam Jdeco dengan memotong aliran listrik selama enam jam, sebanyak enam kali sebulan. Direktur Jenderal Jdeco, Hisyam Al-Omari, mengatakan  perusahaannya menerima peringatan kedua dari IEC, yang mengancam untuk mengurangi pasokan bagi Jdeco.

Dilansir Middle East Monitor, Selasa (10/5), Al-Omari menegaskan bahwa, warga Palestina yang tinggal di Ramallah, Yerusalem, Betlehem, dan distrik Jericho akan menghadapi pemadaman listrik selama enam jam dalam sehari, mulai pukul 09:00 waktu setempat. Pemadaman listrik akan berlangsung selama enam kali sebulan.

Al-Omari mengecam perusahaan Israel karena merugikan kesejahteraan warga Palestina untuk menekan Jdeco agar membayar utang. Pemadaman listrik ini akan merugikan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi Palestina. Sementara itu, perusahaan berupaya melakukan kontak dengan berbagai pihak untuk mencegah pemadaman listrik.

Polisi perbatasan Israel berjaga di pintu masuk menuju Desa Burqa di Nablus, Tepi Barat, Selasa (9/4/2022). - (AP/Nasser Nasser)

SHARE    

Ini bukan pertama kalinya Israel memotong pasokan listrik di wilayah pendudukan Tepi Barat. Pada Desember 2019, IEC memadamkan listrik selama tiga jam setiap hari. Hal ini mengganggu pasokan listrik ke sejumlah kota-kota Palestina.

Jdeco harus membayar utang sebesar 519 juta dolar AS kepada IEC. Jdeco membeli listrik dari IEC dan kemudian menjualnya kepada pelanggan di Tepi Barat. Jdeco menandatangani perjanjian pinjaman dengan beberapa bank Palestina untuk membayar utang. Sekitar 95 persen pasokan listrik warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat disuplai dari IEC.

Kritikan UE

Dalam perkembangan berbeda, Uni Eropa (UE) pada Selasa mengkritik rencana Israel untuk mengusir keluarga Palestina dari wilayah pendudukan Tepi Barat. Kecaman ini muncul sebagai tanggapan atas keputusan Mahkamah Agung Israel dalam kasus penggusuran Masafer Yatta.

“Perluasan permukiman, pembongkaran, dan penggusuran adalah ilegal menurut hukum internasional,” ujar Kepala Juru Bicara Diplomatik Uni Eropa, Peter Stano, dilansir Middle East Monitor.

Pada 5 Mei 2022, Pengadilan mengakhiri perselisihan hukum antara Israel dan orang-orang Palestina yang tinggal di South Hebron Hills selama beberapa dekade. Israel menetapkan wilayah South Hebron Hills sebagai zona tembak pada 1981. Keputusan itu secara praktis menyetujui penggusuran 1.200 warga Palestina dari delapan desa di wilayah tersebut.

"Uni Eropa mengutuk kemungkinan rencana seperti itu dan mendesak Israel untuk menghentikan pembongkaran dan pengusiran," kata Stano.

Stano mendesak Israel untuk menghormati kewajiban internasionalnya. Dia memperingatkan bahwa penggusuran dan penghancuran serta pemindahan penduduk secara paksa, termasuk orang Badui. Langkah ini mengancam solusi dua negara dan meningkatkan lingkungan yang sudah tegang.

Steno mengatakan, pembentukan zona tembak tidak dapat dianggap sebagai "alasan militer yang mendesak" untuk memindahkan penduduk di bawah wilayah pendudukan. Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dipandang sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional. Hal ini membuat semua permukiman Yahudi yang dibangun di wilayah itu adalah ilegal.

Sebagian besar komunitas internasional, termasuk Uni Eropa tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang telah didudukinya sejak 1967. Sejak 2001, Uni Eropa telah berulang kali meminta Israel untuk mengakhiri semua aktivitas permukiman dan membongkar permukiman Yahudi yang sudah dibangun. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat