JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan, hal yang perlu diperhatikan menjelang pemilihan umum (pemilu) duplikasi keanggotaan partai politik (parpol). Sebab, bisa saja satu orang yang sama terdaftar di sejumlah parpol berbeda. 

Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM Baroto meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) hati-hati saat verifikasi pendaftaran partai politik peserta pemilu agar keanggotaan ganda tidak terjadi mengingat banyaknya parpol di Indonesia. Dampak dari multipartai, yakni mudahnya anggota berpindah parpol. 

Dia mengatakan, Kemenkumham berupaya menyaring setiang permohonan, yakni adanya pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjadi anggota parpol lain, dan mengecek ke parpol terkait. “Kami sangat hati-hati sekali dengan duplikasi keanggotaan," ujar dia pada acara daring, Kamis (7/4). 

Saat ini, Baroto mengatakan, terdapat 75 partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum di Kemenkum HAM. Dari jumlah itu, hanya 32 partai yang aktif secara administratif seperti melakukan perubahan kepengurusan. 

"Ada yang melakukan mungkin kongres, munas, dan sebagainya yang kemudian disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM, yang lain tidak sama sekali," kata dia. 

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengingatkan partai politik agar tidak mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 di pengujung waktu. Parpol dapat segera menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan sebelum masa pendaftaran dibuka pada 1-7 Agustus 2022. 

Koalisi pilpres

DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, sepakat jadwal pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pada Pemilu 2024, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memprediksi tiga poros, yaitu poros koalisi PDIP-Gerindra, poros Golkar, dan poros Nasdem-Demokrat," jelasnya.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, tiga poros itu terbentuk berdasarkan lima faktor, yakni ideologi, komunikasi antara elite partai, posisi tiga besar partai saat ini, intensitas partai menjadikan kadernya sebagai capres, pertimbangan elektabilitas calon.

Saat ini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ada di posisi teratas.

Ia mengatakan, elektabilitas ini membuat sangat mungkin membuat mereka dilirik untuk posisi capres. Survei SMRC terbaru menunjukkan, jika pilpres diikuti oleh para ketua umum partai politik maka Prabowo meraih elektabilitas tertinggi  dengan 42,2 persen. 

Namun, elektabilitas Ganjar Praowo tertinggi dalam survei simulasi semi terbuka. Dari 43 nama tokoh, Ganjar memperoleh dukungan 18,1 persen. "Kami menemukan Ganjar mendapatkan dukungan 18,1 persen," kata dia. 

Sementara itu, Anies memiliki peluang besar jika berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pasangan Anies-AHY berpotensi menang dalam pemilu jika pemilu digelar hari ini. 

"Jika Anies berpasangan dengan AHY, lalu Ganjar berpasangan dengan Airlangga, lawan Prabowo berpasangan dengan Puan, kami menemukan bahwa pasangan Anies-AHY  mendapatkan dukungan 29,8 persen," kata Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas dalam paparannya secara daring, Kamis (7/4).

Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto mendapat dukungan sebesar 28,5 persen. Lalu pasangan Prabowo-Puan sebesar 27,5 persen. "Yang belum tahu sekitar 14,3 persen," ujarnya.

Dalam simulasi berikutnya, pasangan Anies-AHY kembali unggul dengan 32,3 persen. Kemudian Prabowo-Puan di angka 29 persen, lalu Airlangga-Ganjar hanya mendapat 22,6 persen. Yang belum tahu sekitar 16,1 persen. 

"Jika Ganjar yang jadi presiden, dan Airlangga menjadi wakilnya, dukungannya jadi lebih baik, dan relatif lebih seimbang dibanding dengan Anies-AHY maupun Prabowo-Puan," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat