Sejumlah mobil melintas di jalan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). Dalam Pasal 6 UU IKN telah diatur mengenai cakupan wilayah IKN yang meliputi daratan seluas 2 | ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Ekonomi

IKN akan Menyeimbangkan Rumah Hunian dan Kawasan Komersial

Aplikasi BTN Properti for Developer diluncurkan khusus bagi para developer atau pengembang perumahan.

JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menerapkan pembangunan yang seimbang antara hunian dan kawasan komersial.

"Dalam tiga klaster Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) masing-masing menggunakan mix (campuran) antara hunian dan komersial. Sehingga diharapkan kota ini bukan hanya pemerintahan, nanti jadi sepi kemudian mahal," kata Basuki dalam diskusi daring Beranda Nusantara "Menuju Ibu Kota Negara Baru" yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Basuki menjelaskan KIPP seluas 6.671 hektare di IKN Nusantara terbagi menjadi tiga klaster, yaitu klaster kawasan inti pemerintahan, klaster pendidikan, dan klaster kesehatan.

Menurut dia, setiap klaster dirancang agar dapat memenuhi kebutuhan hunian dan kawasan komersial. Hal tersebut bertujuan agar pembangunan kota tidak hanya berisi pusat pemerintahan saja.

Namun demikian, pembangunan di IKN Nusantara tetap memperhatikan ketersediaan lahan hijau yang ada. "6.671 hektare ini mungkin sebesar Jabodetabek. Di kawasan ini 70 persennya harus (area) hijau, lalu 20 sampai 30 persen itulah yang bangunan," ujarnya.

Lanjut dia, pembangunan KIPP masuk dalam fokus utama pembangunan IKN tahap pertama.Sejalan dengan itu, pada tahap pertama yang juga akan dilakukan pemerintah adalah melakukan reboisasi hutan-hutan di kalimantan.

Basuki menegaskan pembangunan IKN Nusantara harus sesuai dengan konsep smart forest city, di mana dikelilingi oleh hutan hijau yang asri dengan teknologi modern sebagaimana visi Presiden Joko Widodo.

Layanan digital perumahan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berupaya melakukan inovasi melalui pengembangan layanan sektor digital. Bank pelat merah tersebut meluncurkan aplikasi BTN Properti for Developer khusus bagi para developer atau pengembang. Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, aplikasi ini sesuai dengan strategi perseroan dalam menggarap ekosistem perumahan digital.

“Peluncuran aplikasi BTN Properti for Developer merupakan salah satu langkah BTN untuk melengkapi ekosistem perumahan digitalnya. Aplikasi ini ditujukan khusus bagi para pengembang atau developer untuk melengkapi konsep One Stop Housing Ecosystem yang telah diusung BTN selama ini,” kata Nixon saat konferensi pers virtual, Rabu (23/2).

Sementara itu, Direktur IT, Operation & Digital Banking BTN Andi Nirwoto menambahkan, BTN Properti for Developer untuk memudahkan pengembang dalam melakukan setiap aktivitas operasional dalam kaitannya dengan perbankan. Hal ini mencakup pengajuan pinjaman KPR, pembaruan manajemen stok, dan pemantauan status KPR konsumen dapat dilakukan secara langsung, mudah, dan transparan. 

Menurut Andi, aplikasi BTN Properti for Developer juga telah terintegrasi dengan portal properti BTN sehingga proses penginian data stok unit dapat dilakukan dengan mudah dan tersentral. Pengembang juga bisa melakukan interaksi dengan konsumen dalam memasarkan unit mereka. Harapannya, Andi menambahkan, pengembang semakin mudah memasarkan produknya sekaligus memantau pengajuan KPR dari para peminat properti mereka.

“Hal ini akan berpengaruh dalam membantu mempercepat pemrosesan kredit dari BTN. Jadi, jika dibandingkan dengan cara konvensional, pengajuan kredit secara online melalui BTN Properti for Developer dapat memangkas 50 persen waktu yang dibutuhkan dibandingkan pengajuan biasa jadi dari 40 jam menjadi 20 jam,” kata Andi.

Saat penjualan properti secara daring, fitur yang paling dibutuhkan pengembang selain manajemen stok, yakni fitur pembuatan dokumen surat pemesanan rumah untuk konsumen secara otomatis. Hal ini pun telah dapat diakomodasi dalam aplikasi tersebut.  Sebagai informasi, saat ini developer yang menjadi mitra dan memanfaatkan platform BTN Properti sebanyak 3.204 developer. “Pada 2022, melalui berbagai inovasi baru kami, maka BTN optimis akan memiliki lima ribu rekanan developer melalui konsep One Stop Housing Ecosystem,” ujar Andi.

Dengan tren peningkatan transaksi belanja daring dan pengguna internet yang terus meningkat di Indonesia, Andi menilai penjualan rumah secara daring melalui platform digital BTN juga terlebih lagi akan makin meningkat adanya platform BTN Properti for Developer dan BTN Properti.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja menyambut baik aplikasi anyar dari BTN tersebut. Menurut dia, pengembangan aplikasi BTN Properti For Developer mengadaptasi perkembangan zaman, digitalisasi akan terus mendominasi dunia usaha, aplikasi BTN Properti for Developer tentunya akan membantu kerja developer. 

“Apabila aplikasi ini bisa membantu mempercepat persetujuan, dampak meningkatkan jalur komunikasi antarbank dan pengembang, maka aplikasi akan menjadi super-sukses,” kata Endang. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat