WASHINGTON — Pengakuan Rusia terhadap kemerdekaan Donetsk dan Luhansk di wilayah Ukraina timur memicu ancaman dari negara-negara Barat. Amerika Serikat (AS) memutuskan menjatuhkan sanksi terhadap bank militer Rusia, yaitu VEB dan Promsvyazbank, termasuk terhadap elite Rusia dan anggota keluarga mereka.

“Saya akan mulai menjatuhkan sanksi sebagai tanggapan jauh melampaui langkah-langkah kami dan sekutu, serta mitra yang diterapkan pada 2014,” ujar Presiden AS Joe Biden merujuk sanksi yang diberikan AS kepada Rusia atas aneksasi Krimea pada 2014, seperti dilansir Bellingham Herald, Rabu (23/2).

Menurut Biden, pengakuan Rusia atas Donetsk dan Luhansk merupakan langkah awal invasi ke Ukraina. Ia menyatakan, akan menambah sanksi jika Rusia melangkah lebih jauh menginvasi Ukraina. Di antara sanksi yang dijatuhkan diyakini akan banyak memengaruhi lembaga keuangan terbesar negara itu.

Terkait Rusia yang tidak menarik pasukannya dari Belarus ke utara Ukraina, Biden mengatakan, dia telah mengizinkan pergerakan tambahan pasukan dan peralatan AS yang sudah ada di Eropa untuk memperkuat Estonia, Latvia, dan Lithuania. Biden mengatakan, AS telah melakukan langkah defensif dan tidak berniat melawan Rusia.

Perempuan dan anak-anak melintasi pos pemeriksaan di wilayah yang dikuasai separatis pro-Rusia di Novotroitske, Ukraina timur, Senin (21/2/2022). - (AP/Evgeniy Maloletka)

SHARE    

“Kami tidak berniat melawan Rusia. Kami ingin mengirim pesan yang jelas bahwa Amerika Serikat bersama dengan sekutu kami akan mempertahankan setiap inci wilayah NATO,” ujar Biden.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memutuskan untuk membatalkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang direncanakan pada Kamis (24/2). Blinken mengatakan, AS telah setuju bertemu Lavrov jika Rusia tidak menginvasi Ukraina. “Sekarang kita melihat invasi dimulai dan Rusia telah memperjelas penolakannya terhadap diplomasi, tidak masuk akal untuk melanjutkan pertemuan itu saat ini,” kata Blinken.

AS juga menjatuhkan sanksi tambahan kepada lima pejabat Rusia yang berhubungan dengan Kremlin. Mereka yang terkena sanksi, di antaranya Direktur Layanan Keamanan Federal dan anggota tetap Dewan Keamanan Federasi Rusia Aleksandr Bortnikov beserta putranya. Pejabat Rusia lainnya yang terkena sanksi, yaitu Wakil Kepala Staf Pertama Kantor Kepresidenan Sergei Kiriyenko beserta putranya, serta CEO Perusahaan Saham Gabungan Publik Promsvyazbank Petr Fradkov.

Uni Eropa juga menyetujui sanksi baru yang akan memasukkan lebih banyak politisi, anggota parlemen, dan pejabat ke daftar hitam. Termasuk melarang investor Uni Eropa berdagang obligasi negara Rusia serta menargetkan sanksi impor dan ekspor dengan entitas separatis.

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan, Berlin memutuskan menunda meresmikan pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia. Pengumuman ini menandakan Barat mulai mengambil langkah ‘hukuman’ pada Moskow mengenai krisis Ukraina. Scholz mengatakan, langkah itu diambil sebagai respons tindakan Rusia di Ukraina.

Sebelumnya, Jerman menolak membatalkan proyek tersebut walaupun sudah ditekan AS dan sejumlah negara Eropa. Selama bertahun-tahun AS berpendapat membangun pipa gas alam dari Rusia ke Jerman akan meningkatkan ketergantungan Eropa pada pasokan energi Rusia.

Seperempat kebutuhan energi Jerman terpenuhi dengan gas alam yang diperkirakan terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Jerman akan menutup tiga pembangkit listrik tenaga nuklir dan menghentikan penggunaan batu bara. Hampir setengah gas alam Jerman berasal dari Rusia.

Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov mengecam sanksi AS kepada Rusia. Sanksi tersebut, katanya, akan merugikan pasar keuangan dan energi global hingga warga sipil.

Menurut unggahan di Facebook resmi Kedutaan Besar Rusia, Antonov mengatakan, sanksi tidak akan menyelesaikan apa pun terkait Rusia. Dia meminta AS meninjau kembali kebijakan luar negerinya.

Pengungsi dari wilayah Donetsk dan Luhansk yang dikuasai separatis pro-Rusia beristirahat di aula yang diubah menjadi pengungsian di Taganrog, Rusia, Senin (21/2/2022). - (AP/ap)

SHARE    

“Tidak ada keraguan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada kami akan merugikan pasar keuangan dan energi global. Amerika Serikat tidak akan merasakannya, tetapi warga biasa akan merasakan konsekuensi penuh dari kenaikan harga,” ujar dia.

Jepang juga telah bergabung dengan sanksi terhadap Rusia. Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan, langkah tersebut termasuk melarang penerbitan obligasi Rusia di Jepang dan membekukan aset individu Rusia tertentu serta membatasi perjalanan mereka ke Jepang.

“Tindakan Rusia sangat jelas merusak kedaulatan Ukraina dan bertentangan dengan hukum internasional. Kami sekali lagi mengkritik langkah-langkah ini dan sangat mendesak Rusia kembali ke diskusi diplomatik,” kata Kishida.

Pasokan gas Iran

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) keenam Forum Negara Pengekspor Gas (GECF) di ibu kota Qatar, Doha, Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan, Iran sebagai salah satu pemegang cadangan gas alam terbesar di dunia, punya kapasitas memasok gas alam ke seluruh dunia.

Sanksi yang dijatuhkan oleh AS, kata Raisi, tidak menghalangi Iran mengekspor gas alam. Dia mendesak kerja sama yang lebih erat di antara negara-negara pengekspor gas untuk memotong sanksi. “Sanksi yang dijatuhkan oleh kekuatan hegemonik terhadap negara bebas, tidak lagi efektif,” ujar Raisi.

Pernyataan Raisi muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Barat terkait krisis di Ukraina. Konflik ini akan mengganggu pasar energi global.

Harga minyak pada Selasa (22/2) menyentuh 100 dolar AS per barel atau tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Sementara, gas alam berjangka Eropa naik lebih dari 13 persen. Kenaikan disebabkan Rusia memasok lebih dari sepertiga konsumsi gas di Eropa.

Pernyataan Raisi dinilai sebagai pernyataan solidaritas dengan sekutu regional utama Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, mendesak semua pihak menahan diri dan menyelesaikan ketidaksepakatan melalui pembicaraan dalam kerangka damai.

Dia mengatakan, Iran meyakini bahwa semua pihak harus menghindari setiap tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan.

Sekjen PBB Serukan Deeskalasi

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan deeskalasi di wilayah timur Ukraina. Dia turut menyoroti langkah Rusia yang mengerahkan pasukan ke dua wilayah di timur Ukraina yang telah diakui kemerdekaannya, yakni Luhansk dan Donetsk.

“Kita perlu menahan diri dan rasional. Kita membutuhkan deeskalasi sekarang,” kata Guterres dikutip laman United Nations News, Rabu (23/2).

Dia memperingatkan para pihak terkait untuk tidak mengambil tindakan atau mengeluarkan pernyataan yang dapat membuat situasi semakin berisiko dan berbahaya.

Langkah Rusia mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk, kata Guterres, adalah pelanggaran terhadap integritas teritorial serta kedaulatan Ukraina. Keputusan Rusia bertentangan dengan prinsip-prinsip Piagam PBB dan Deklarasi Hubungan Persahabatan Majelis Umum PBB.

Di sisi lain, pengakuan kemerdekaan Luhansk dan Donetsk juga pukulan keras bagi Perjanjian Minks yang didukung Dewan Keamanan PBB. Perjanjian yang melibatkan Rusia, Ukraina, Jerman, dan Prancis itu mengatur tentang gencatan senjata di wilayah timur Ukraina.

Guterres secara tersirat turut menyinggung langkah Rusia mengirim apa yang disebutkan sebagai ‘pasukan perdamaian’ ke Luhansk dan Donetsk. Ia mengingatkan, ketika pasukan suatu negara memasuki negara lain tanpa persetujuannya, mereka bukan pasukan perdamaian yang netral. “Mereka sama sekali bukan penjaga perdamaian,” ujar Guterres.

Dia pun menegaskan, sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum, PBB berdiri sepenuhnya di belakang kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Kendati demikian, Guterres tetap mendukung para pihak yang bertikai untuk berdialog.

“Sudah saatnya untuk kembali ke jalur dialog dan negosiasi. Kita harus bersatu dan menghadapi tantangan ini bersama untuk perdamaian serta untuk menyelamatkan rakyat Ukraina dan sekitarnya dari bencana perang. Saya berkomitmen penuh untuk semua upaya menyelesaikan krisis ini tanpa pertumpahan darah,” ujar Guterres.

Sementara itu, warga sipil yang dievakuasi dari wilayah Donbas, Ukraina timur, telah menetap di 15 wilayah Rusia pada Selasa (22/2). Evakuasi dimulai pada 18 Februari dan masih berlanjut hingga saat ini.

Warga sipil Donetsk dan Luhansk dibawa ke wilayah Rostov, Rusia, yang dekat dengan perbatasan Ukraina melalui jalur darat dan kereta api. Mereka ditempatkan di pusat akomodasi sementara yang didirikan di Rostov.

Beberapa warga sipil lainnya yang dievakuasi dari Donbas dikirim ke berbagai wilayah di Rusia, termasuk Moskow. Lebih dari 7.000 orang, termasuk 3.200 anak-anak, telah ditempatkan di tenda, asrama, dan hotel di kota-kota, di Rostov.

Pihak berwenang Rusia membuat 200 titik akomodasi sementara dengan kapasitas sekitar 14 ribu orang. Warga sipil yang telah menetap di 15 wilayah tersebut berjumlah lebih dari 90 ribu.

Menurut Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), di wilayah Donetsk terjadi 2.158 pelanggaran gencatan senjata, termasuk 1.100 ledakan selama akhir pekan. OSCE mengatakan, 1.073 pelanggaran gencatan senjata, termasuk 926 ledakan, juga tercatat di wilayah Luhansk.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat