Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat seremoni pembukaan "Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20", di Jakarta, Kamis (17/2/2022). | AP/Mast Irham/EPA POOL

Ekonomi

BI: Normalisasi Harus Dikomunikasikan

Perpajakan sektor digital diperkirakan akan efektif mulai 2023.

JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) meminta langkah normalisasi kebijakan yang dilakukan negara maju harus melalui komunikasi, perencanaan, dan kalibrasi yang baik. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan risiko terhadap pemulihan negara berkembang.

“Di negara maju yang mulai menormalisasi harus mengedepankan kata well calibrated, well planned, dan well communicated,” ungkap Perry saat webinar The Official G20 Finance Track Side Event High Level Discussion bertajuk Recover Together: Synergy on Safeguarding the Momentum, akhir pekan lalu.

Perry menyampaikan, salah satu rencana normalisasi kebijakan tersebut, yakni kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/Fed). BI pun telah memprediksi Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak empat kali.

Perry menekankan, rencana itu perlu disampaikan kepada pasar agar dapat menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko. "Hal itu penting agar dampak dari rencana normalisasi kebijakan dapat diperhitungkan oleh pasar dan negara berkembang ke dalam pembuatan kebijakan moneter masing-masing negara," ucapnya.

Perry menyampaikan, BI juga menyiapkan langkah untuk memperkuat ketahanan eksternal dengan menjaga fundamental makroekonomi baik stabilitas keuangan, fiskal, maupun moneter. Dia mengatakan, kebijakan moneter di Indonesia akan bersifat pre-emptive, forward looking, dan extraordinary serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan koordinasi fiskal.

“Bagaimana kami melakukannya? Indonesia mengalibrasi tiga instrumen kebijakan moneter, yaitu stabilitas nilai tukar, likuiditas, dan kebijakan suku bunga,” ujar Perry.

 

 

Pada pekan lalu, Indonesia telah memimpin pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral sebagai bagian dari Presidensi G20. Sepanjang pertemuan tersebut, ada enam agenda yang dibahas antara lain perekonomian dan kesehatan global, arsitektur keuangan internasional, isu sektor keuangan, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, dan perpajakan internasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, berbagai isu tersebut menjadi hal penting sesuai dengan prioritas presidensi Indonesia. “Seperti kita ketahui, finance track ini kami bahas enam hal yang sangat penting, sangat relevan bagi Indonesia dan dunia,” ujarnya.

Sri menjelaskan, agenda pertama membahas laporan dari Joint Finance-Health Task Force yang dibuat antara menteri keuangan dan menteri kesehatan dalam rangka menangani dan menciptakan pencegahan, kesiapan, serta respons untuk menghadapi pandemi.

“Dibahas juga mengenai isu pandemi dan bagaimana dunia bisa menyiapkan diri sebab kita semua tahu semua dunia terpengaruh karena pandemi. Sisi ekonomi dampaknya sangat berat, banyak ekonomi mengalami kontraksi bahkan belum pulih,” ucapnya.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Bank Indonesia (bank_indonesia)

Pertemuan menkeu dan gubernur bank sentral perdana dalam presidensi Indonesia ini juga membahas masalah sektor keuangan dan keuangan berkelanjutan. Hal yang mengemuka, yakni peran sektor keuangan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim untuk menciptakan tindakan yang kredibel.

"Kemudian, juga mengenai infrastruktur karena pandemi mempengaruhi kecepatan dan kondisi pembangunan infrastruktur di berbagai negara," ucapnya.

Sesi lain yang tak kalah penting, ungkap Sri, yaitu pembahasan mengenai pajak internasional, termasuk pemajakan sektor digital.

Sri menyampaikan, dua pilar prinsip perpajakan internasional, yakni mengenai perpajakan sektor digital dan global minimum taxation akan menjadi kebijakan yang efektif mulai 2023. Hal ini mengingat dua pilar perpajakan menjadi salah satu isu krusial di antara negara G20 ataupun negara lain di dunia.

photo
Delegasi bertemu pada hari kedua pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, di Jakarta, Jumat (18/2/2022). Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan G20 pada tahun ini. - (Mast Irham/Pool Photo via AP)

“Dalam pertemuan kali ini disepakati pilar pertama dan kedua bisa dijalankan sebagai suatu kebijakan yang efektif pada 2023 dan telah disepakati bagaimana mekanisme perpajakan terutama menyangkut sektor digital yang bergerak secara global,” ujarnya.

Sementara itu, terkait global minimum taxation akan membahas instrumen perpajakan bagi perusahaan yang bergerak antarnegara. Hal ini disiapkan untuk mencegah praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Dengan adanya komitmen tersebut, semua negara akan berupaya menghilangkan potensi penghindaran pembayaran pajak.

“Pasti banyak negara yang membutuhkan bantuan atau technical assistance mulai dari membangun legislasi atau aturannya untuk menjalankan kesepakatan ini maupun dari sisi kapasitas dari direktorat jenderal pajak mereka,” ucapnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat