JAKARTA – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mendukung agar aturan ambang batas pencalonan presiden 20 persen dihapus. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai besaran presidential threshold 20 persen berbahaya buat negara.

"Keberadaan presidential threshold 20 persen membuat polarisasi mengeras, berbahaya buat bangsa dan negara. Demi sebuah jabatan, banyak pihak yang maju terkadang menghalalkan isu-isu SARA, isu perpecahan diangkat, isu-isu kerakusan untuk menduduki jabatan sehingga terpolarisasi bahkan sampai selesainya pilpres dan pileg. Ini berbahaya buat negara ini," kata Said dalam konferensi pers secara daring, Ahad (6/2).

Terkait sejumlah partai yang berencana akan melakukan judicial review terhadap presidential threshold 20 persen, Said mengatakan Partai Buruh akan mencermati terlebih dahulu terhadap langkah itu.

"Kita cermati dan Partai Buruh ada waktunya kita putuskan untuk maju sebagai penggugat,  sebagai penggugat agar presidential threshold menjadi 0 persen. Sekarang kita cermati masih ada waktu. Kanpemilu 2024 ya, 14 Februari 2024 masih ada waktu 2 tahun." ungkapnya.

Di samping presidential threshold, Partai Buruh berencana juga berencana melayangkan gugatan terhadap parliamentary threshold. Said justru mengusulkan agar dibentuk ambang batas fraksi.

"Harusnya jangan parliamentary treshold, misal parliamentary treshold misal 20 kursi, Partai Buruh dapat 19 kursi, tinggal satu kursi lagi, masa gara-gara satu kursi 19 kursi Partai Buruh dibagi ke partai partai besar, kan nggak adil, Ideologinya kan beda. Suara distribusi itu nggak adil," terangnya.

"Maka tawaran Partai Buruh dalam JR nanti bukan parliamentary threshold tapi fraksional threshold, jadi yang  threshold yang dibatasi itu adalah fraksi, misal dalam satu fraksi disyaratkan 25 kursi, jadi kalau partai partai kecil, Partai Buruh dapat 19 kursi tidak memenuhi 25 kursi, maka Partai Buruh bisa ikut ke fraksi yang seideologi. Suara rakyat tidak hilang, bisa aja partai buruh ikut ke PDIP, bisa aja partai buruh ikut ke fraksi-fraksi yang secara ideologisnya sama," imbuhnya.

Partai Berkarya juga mendukung ihwal wacana dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (sekjen) Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang, menyikapi langkah sejumlah partai yang berencana melakukan judicial review terhadap presidential threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hakim MK Anwar Usman (tengah) bersama Hakim MK Maria Farida Indrati (kiri), dan Hakim MK Saldi Isra memimpin Sidang Uji Materi Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, beberapa waktu lalu. - (Republika/ Wihdan)

SHARE    

"Kalau sudah ada partai yang mengajukan saya kira cukup, kita mengaminkan saja," kata Badaruddin kepada Republika, Ahad (6/2).

Selain presidential threshold, Partai Berkarya juga menginginkan agar parliamentary threshold 4 persen juga dihapus menjadi 0 persen. Hal itu untuk mengantisipasi agar suara rakyat tidak terbuang sia-sia, sehingga partai kecil dan partai baru bisa mengisi kursi parlemen di Senayan.

"Jadi tidak hanya presidential thershold tapi parliamentary threshold juga sekalian di 0 persen kan, biar adil," ujarnya.

Namun demikian Partai Berkarya belum mau berkomentar terlalu jauh terkait wacana tersebut. Partainya kini tengah fokus persiapan verifikasi calon partai peserta Pemilu 2024.

"Kami lagi fokus persiapan verifikasi calon partai peserta Pemilu 2024, jadi masalah presiden/wakil tunggu hasil rapat partai untuk berkomentar jauh," ungkapnya.

Untuk diketahui sebelumnya Partai Gelora berencana melakukan gugatan terhadap presidential threshold dalam waktu dekat. Selain presidential threshold, Partai Gelora juga akan mengajukan judicial review terhadap parliamentary threshold.

"Sebagian dari upaya reformasi total terhadap sistem politik ini akan kita ajukan dalam bentuk judicial review tiga hal itu tadi, untuk presidential threshold, parliamentary threshold, dan pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres," kata Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, dalam diskusi daring, Rabu (5/1) lalu.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat