JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut gugurnya prajurit TNI di wilayah Papua belakangan ini akibat adanya perubahan situasi dalam pendekatan baru aparat keamanan di Tanah Cenderawasih. Mahfud mengatakan, saat ini pendekatan yang dilakukan TNI bersifat bertahan.

"Itu merupakan perubahan situasi baru di dalam pendekatan baru. Sekarang TNI itu bersifat defensif, tidak ofensif. Tapi (itu) satu kemajuan yang harus kita pelihara," tutur Mahfud usai memimpin rapat rapat koordinasi bersama yang dilakukan secara virtual, Jumat (28/1).

Pemerintah memang mengganti Operasi Nemangkawi menjadi Operasi Damai Cartenz mulai Senin (17/1). Operasi ini diklaim fokus untuk melindungi rakyat sipil dan mendahulukan peran pembinaan masyarakat, intelijen, dan kehumasan. Mahfud mengeklaim, dengan pendekatan baru tidak ada lagi korban masyarakat atau warga sipil di Papua.

Sejak itu pula sasaran para kelompok kriminal bersenjata (KKB) tertuju pada aparat keamanan, baik itu TNI maupun Polri. "Nah ini dulu, masyarakat sipil, warga sipil, harus dijaga dulu keselamatannya. Sekarang bagaimana cara intensif dengan pendekatan baru itulah yang menurut Pak Panglima tadi akan segera dievaluasi dan disempurnakan," tegas Mahfud.

Setidaknya dalam sepekan terakhir terjadi dua kali serangan yang dilakukan KKB dan mengakibatkan empat prajurit TNI meninggal dunia. Serangan pertama terjadi di perbatasan Kampung Kamat dan Kampung Faan Kahrio, Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis (20/1) pagi.

Saat itu, sejumlah personel TNI sedang memperbaiki jembatan yang rusak. Satu prajurit meninggal dunia dan empat prajurit lainnya mengalami luka tembak dalam penyerangan tersebut.

Serangan berikutnya terjadi di Bukit Tepuk, Kampung Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (27/1) pagi. KKB menyerang Pos Koramil Gome, Satgas Kodim YR 408/Sbh. Tiga personel TNI AD gugur dalam kontak tembak dan satu prajurit dalam kondisi kritis akibat luka tembak. 

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pun mengklaim bertanggung jawab atas dua serangan itu. Serangan ini pun terjadi tak lama setelah Polri mengumumkan pergantian nama operasinya di Papua menjadi Operasi Damai Cartenz. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga mengungkapkan pola pendekatan yang berbeda dalam penanganan konflik di Papua. 

Pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas menilai, serangan yang terjadi ini semakin membuktikan bahwa pendekatan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Justru hanya akan semakin memperkeruh masalah.

"Dan ini terjadi di Papua. Yang berganti hanyalah nama, namun tidak ada perubahan mendasar dari cara pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua," kata Anton kepada Republika, Kamis (27/1).

Menurut Anton, dalam menyelesaikan masalah Papua tidak bisa parsial ataupun hanya dengan mengedepankan pendekatan pembangunan semata. Ia menyebut, tanpa adanya perubahan signifikan dari cara pandang pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua, maka jatuhnya korban baru tidak bisa dihindarkan.

"Semestinya pemerintah belajar dari sejarah bahwa pendekatan kekerasan tidak menyelesaikan konflik di Indonesia. Pendekatan dialog dan nonkekerasan sudah semestinya disiapkan serta dikedepankan," jelas dia.

"Soal format siapa dan bagaimana dialog dilakukan tentu nanti bisa didiskusikan. Tetapi, mengedepankan pendekatan damai atau nonkekerasan tidak ada salahnya dicoba karena pendekatan itu tidak akan menyebabkan orang meninggal dunia," tambahnya.

Dikejar

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan, para pelaku penembakan prajurit TNI di Kabupaten Puncak, Papua, hingga meninggal dunia harus bertanggung jawab atas aksi terornya. Dia mengaku sudah mengantongi nama-nama pelaku.

"Pelaku penembakan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami sudah memiliki beberapa nama para pelaku penembakan dan kita kejar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujar Andika saat konferensi pers di Mimika, Papua, Jumat (28/1).

Panglima TNI menegaskan, pada saat kejadian semua prajurit TNI melakukan tugas rutin. Ketika itu mereka diserang oleh anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB). Andika menyebutkan, apa yang pelaku lakukan adalah cara-cara yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

"Berdasarkan penjelasan dari beberapa individu yang juga berada di Ilaga kompleks, termasuk barusan juga dengan seluruh jajaran di Kodam Cenderawasih. Intinya, sebetulnya dari pihak TNI tidak ada sedikit pun usaha-usaha yang memprovokasi, tidak ada," kata Panglima TNI.

Menyikapi kejadian tersebut, Panglima TNI mengatakan telah melakukan evaluasi. Dia juga telah melakukan pembahasan tentang apa yang harus dilakukan TNI ke depan, khususnya bagi para prajurit yang bertugas di Papua.

Andika mengungkapkan, pihaknya tidak mau melakukan tindakan pidana yang melanggar hukum nasional.

Prajurit TNI mengusung peti jenazah Serda Anumerta Miskel Rumbiak saat prosesi upacara pelepasan di lapangan Yon Zipur 20 PPA Sorong, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Jumat (21/1/2022). Serda Anumerta Miskel Rumbiak dari Yon Zipur 20/PPA menjadi korban meninggal dunia usai kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Maybrat saat perjalanan misi kemanusiaan menuju lokasi pembangunan jembatan di Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat. - (ANTARA FOTO/Olha Mulalinda)

SHARE    

"Kalau dari pihak kami, TNI, tidak ada lagi korban yang timbul atau jatuh akibat tindakan-tindakan kami, atau tindakan TNI. Bahkan tidak melakukan tindakan-tindakan pidana yang memang melanggar hukum nasional, Negara Republik Indonesia," jelas Andika.

Tindakan para pelaku penembakan yang membuat jatuhnya korban dari pihak TNI seperti yang terjadi di Maybrat, Papua Barat dan di Gome, Kabupaten Puncak, Papua, Andika sebut sebagai tindakan yang melawan hukum. Para pelaku, kata dia, telah melakukan tindak pidana berupa pembunuhan.

"Tentang apa langkah selanjutnya, sudah saya lakukan untuk kesekian kalinya, tapi semakin detail, semakin menggunakan dua insiden terakhir sebagai bahan evaluasi. Untuk penambahan pasukan tidak ada, tetap menggunakan mereka yang bertugas di sana untuk melakukan tugas-tugas Kodim dan Koramil," kata Andika.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat