Sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) korban penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) turun dari helikopter milik TNI AD di Lapangan Frans Kaisepo Makodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Jumat (17/9/2021). Sembilan dari 11 tenaga kesehatan Pusk | ANTARA FOTO/Indrayadi TH

Nasional

25 Jan 2022, 03:28 WIB

Tokoh Adat Biak Dukung Penangkapan KKB Maybrat

Aparat akan menindak tegas KKB Maybrat

MANOKWARI -- Tokoh adat Biak bersama wakil lembaga kultur di Provinsi Papua Barat berharap kedamaian dan keamanan wilayah itu terjamin dari berbagai teror kelompok kriminal bersenjata (KKB). Mereka menilai kehadiran KKB berupaya menghambat pembangunan. 

Kepala Suku Biak wilayah Provinsi Papua Barat, Mananwir Hengky Korwa, mengatakan, kebrutalan kelompok bersenjata di Maybrat bukan bagian dari budaya orang asli Papua.

Dia berharap rangkaian peristiwa penyerangan terhadap petugas keamanan hingga menewaskan Sertu Anumerta Miskael Rumbiak putra asli Papua pada 20 Januari lalu merupakan tindakan tidak manusiawi. Penyerangan tersebut melukai seluruh warga Biak di tanah Papua.

"Khusus kepada warga Biak di wilayah Papua Barat agar tetap tenang, tidak mudah terhasut, kita bersama mendukung penuh langkah penegakan hukum oleh aparat TNI-POLRI untuk menangkap para pelaku," ujar Mananwir Hengky Korwa, Senin (24/1).

Sementara, wakil masyarakat adat Maybrat di lembaga kultur Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Samuel Kambuaya, juga mendorong adanya dialog damai sebagai solusi menyelesaikan konflik bersenjata di daerah asalnya itu. Ia menyatakan, pembunuhan keji yang terjadi di wilayah Kabupaten Maybrat dengan menyasar pos-pos milik aparat keamanan, bukan budaya orang pribumi Maybrat.

"Bagian ini perlu saya luruskan, bahwa orang asli Maybrat cinta damai dan hidup penuh kasih sebagaimana didikan sejak nenek moyang kami," kata Kambuaya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat adat Kabupaten Maybrat agar tetap tenang, serta menyerahkan sepenuhnya peristiwa Kisor 2 September 2021 dan Aifat Timur 20 Januari 2022 kepada aparat penegak hukum. "Sudah dua kali peristiwa penyerangan dan penembakan di daerah adat kami yang memakan korban jiwa, kami minta ini harus dihentikan dan biarkan daerah kami aman dan damai seperti sedia kala," kata Samuel Kambuaya menegaskan.

Pendekatan baru

Di tempat terpisah, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menjelaskan perubahan strategi dalam penanganan persoalan di Papua dan Papua Barat untuk jangka panjang.

"Ada beberapa yang kami lakukan untuk menghadapi dinamika permasalahan di sana secara jangka panjang dengan kembalikan tugas atau operasi di Papua dan Papua Barat menjadi bagian sebagai tugas satuan organik, seperti tugas di provinsi dan pulau lain," kata Andika dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan, persoalan di Papua dan Papua Barat merupakan sesuatu yang berhubungan dengan pemikiran yang dinamis sehingga harus dihadapi dengan strategi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain itu, menurut dia, TNI mendapatkan mandat untuk membantu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat setelah keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Andika menjelaskan, secara umum ada delapan titik tambahan penempatan prajurit TNI di wilayah Papua dan Papua Barat yang dilihat berdasarkan kebutuhan. Delapan titik itu, antara lain, Satgas Kodim Paniai, Satgas Kodim Intan Jaya; Satgas Kodim Puncak; Satgas Kodim Lani Jaya; Satgas Kodim Yalimo; Satgas Kodim Kepulauan Bintang; Satgas Kodim Nduga.

"Untuk unsur Angkatan Laut ada 235 dimasukkan ke Lantamal dan Lamal. Satgas Lanud dimasukkan ke beberapa Lanud di Papua dengan sekitar 411 personel," ujarnya.

Sumber : Antara


×