Pencari suaka asal Afghanistan melakukan aksi di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Dalam aksinya mereka menuntut keadilan dalam Hak Asasi Manusia serta mendesak UNHCR atas kejelasan status penempatan pencari suaka di negara tujuan. Rep | Republika/Thoudy Badai

Internasional

20 Jan 2022, 03:14 WIB

ILO: Setengah Juta Rakyat Afghanistan Kehilangan Pekerjaan

ILO menyebut krisis melumpuhkan ekonomi dan menghantam pasar tenaga kerja Afghanistan.

 

JENEWA – Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengungkapkan, lebih dari setengah juta warga Afghanistan kehilangan pekerjaan sejak Taliban berkuasa pada pertengahan Agustus lalu. ILO menyebut krisis melumpuhkan ekonomi dan menghantam pasar tenaga kerja.

Dalam laporan yang dirilis pada Rabu (19/1), ILO mengatakan, krisis di Afghanistan sangat menghancurkan bagi kaum perempuan dan orang-orang yang bekerja di bidang pertanian, pemerintahan, layanan sosial, serta konstruksi. Banyak dari mereka kehilangan pekerjaan atau tidak menerima upah.

ILO mengungkapkan, banyak perusahaan yang kesulitan untuk tetap bertahan di Afghanistan. Hal itu turut dipengaruhi ribuan warga yang meninggalkan negara tersebut setiap harinya. ILO memperkirakan, antara 700 ribu-900 ribu pekerjaan berpotensi hilang pada Juni mendatang.

Koordinator senior ILO untuk Afghanistan, Ramin Behzad, mengungkapkan, situasi di Afghanistan saat ini kritis. Dukungan untuk stabilisasi dan pemulihan diperlukan.

photo
Pencari suaka asal Afghanistan melakukan aksi di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Dalam aksinya mereka menuntut keadilan dalam Hak Asasi Manusia serta mendesak UNHCR atas kejelasan status penempatan pencari suaka di negara tujuan. Republika/Thoudy Badai - (Republika/Thoudy Badai)

“Sementara prioritasnya adalah untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, pemulihan yang langgeng dan inklusif akan bergantung pada orang-orang dan komunitas yang memiliki akses ke pekerjaan, mata pencaharian, dan layanan dasar yang layak,” ucapnya.

ILO memprediksi, pekerjaan perempuan turun 16 persen pada Juli-September. Ini dibandingkan jika tidak ada pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban. Perempuan memegang sekitar satu dari lima pekerjaan di Afghanistan pada 2020. Namun, kini sejumlah daerah melarang mereka bekerja.

Pendidikan untuk anak perempuan pun terbatas. Hal itu tak merefleksikan janji yang dilayangkan Taliban saat mereka merebut kekuasaan dari pemerintahan Afghanistan sebelumnya pada Agustus tahun lalu. Salah satu janjinya adalah memenuhi hak-hak dasar perempuan, termasuk dalam bidang pendidikan.

Laporan ILO merupakan seruan terbaru agar komunitas internasional memberikan lebih banyak dukungan bagi rakyat Afghanistan. PBB sudah memperingatkan bahwa 8,7 juta warga di sana berada di ambang kelaparan.

photo
Perempuan Afghanistan bekerja di sebuah pabrik roti di Kandahar, Afghanistan, Kamis (13/1/2022). Perusahaan keluarga mempekerjakan 55 perempuan Afghanistan untuk memproduksi 5.000 roti per hari.. - ( EPA-EFE/STRINGER)

Serukan pengakuan

Penjabat Perdana Menteri Taliban Mullah Hassan Akhund, Rabu (19/1), menyeru dunia internasional agar mengakui secara resmi pemerintahan Taliban di Afghanistan. Dia mengeklaim, persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh pengakuan telah terpenuhi.

“Saya meminta semua pemerintah, terutama negara-negara Islam, agar mereka harus memulai pengakuan,” kata Akhund dalam penampilan perdananya sejak dia menjabat perdana menteri pada September lalu.

Akhund mendesak komunitas internasional untuk melonggarkan pembatasan dana ke Afghanistan. Akhund berpendapat, krisis ekonomi yang kian memburuk di Afghanistan tak terlepas akibat pembekuan dana serta aset milik negara tersebut.

“Bantuan jangka pendek bukanlah solusi, kita harus berusaha mencari cara untuk menyelesaikan masalah secara mendasar,” ujarnya dalam pertemuan yang dihadiri pejabat PBB untuk Afghanistan.

Sumber : Reuters/AP


×