Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak (kiri) bersama Dir Tipikor Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djoko Poerwanto (kanan) berbincang saat memberikan keterangan pers usai menggelar gelar perkara penanganan kasus dugaan korupsi pada PT Asabr | ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Nasional

20 Jan 2022, 02:58 WIB

Kejaksaan Agung Geledah Perusahaan Pengadaan Sewa Satelit

Kejaksaan Agung terus menghimpun keterangan dan bukti dugaan korupsi satelit kemenhan.

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejakgung) menyita puluhan dokumen dan barang-barang bukti elektronik dari tiga lokasi terpisah terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dan sewa satelit di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Supardi mengatakan, timnya melakukan penggeledahan dan melakukan sita di PT Dini Nusa Kusama (DNK) dan apartemen tempat tinggal bos perusahaan telekomunikasi tersebut.

“Penggeledahan itu dilakukan di dua kantor DNK dan tempat tinggal direktur utamanya,” ujar Supardi kepada Republika di Gedung Pidana Khusus (Pidsus), Kejakgung, Jakarta, Selasa (18/1).

Penggeledahan di kantor DNK dilakukan di dua lokasi. Yaitu, kantor DNK yang berlokasi di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan (Jaksel), dan di kantor lainnya di Panin Tower lantai 18 A, kawasan Senayan City, Jakarta Pusat (Jakpus).

Adapun penggeledahan lainnya, dilakukan di unit apartemen milik SW, direktur utama (dirut) PT DNK. “Ada sekitar tiga kontainer dokumen yang disita. Dan ada beberapa, sekitar puluhan BBE (barang bukti elektronik) yang kita bawa (sita) ke sini (pidsus),” terang Supardi.

Ia menambahkan, penyidikan dugaan korupsi satelit di Kemenhan akan terus dilanjutkan dengan memanggil saksi-saksi untuk mengungkap terang kasus tersebut. “Penggeledahan itu bagian dari penyidikan. Dan ini terus berlanjut karena pemeriksaan saksi-saksi sudah mulai dilakukan sejak kemarin,” ujar Supardi.

Kasus dugaan korupsi pengadaan dan sewa satelit di Kemenhan terjadi pada periode 2015-2016. Kasus tersebut terkait dengan pengadaan dan sewa satelit pada slot orbit 123 derajat bujur timur (BT). Dalam kasus tersebut, sementara ini, penyidikan di Jampidsus mengacu pada nilai kerugian negara sekitar Rp 500 miliar dan 20 juta dolar Amerika Serikat (AS). Proses penyidikan kasus tersebut sudah dimulai sejak pekan lalu.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Mahfud MD (mohmahfudmd)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui, pada 2015 Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk menyelamatkan slot orbit 123 BT tanpa melanggar aturan. Mahfud mengatakan, saat itu Kemenhan membuat kontrak Avanti Communication Limited, Navayi, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat meskipun tidak memiliki anggaran untuk memenuhi keperluan tersebut.

"Dalam kasus Satelit Slot Orbit 123 BT di Kemhan, benar Presiden memberi arahan agar slot orbit tersebut diselamatkan, tentu tanpa melanggar aturan. Arahan itu disampaikan tanggal 4/12/15, tapi kontrak dengan perusahaan sudah dilakukan lebih dulu, tanggal 1/12/15," kata Mahfud seperti dikutip dari akun resmi media sosialnya, Rabu (19/1).

Kemudian, sambung dia, pada 13 Oktober 2017, ada lagi surat tentang arahan Jokowi agar Menko Polhukam menyelesaikan masalah yang saat itu muncul. "Intinya, tetap diupayakan penyelamatan agar Indonesia tak kehilangan slot orbit," ujarnya.

Dia pun membantah jika dirinya lepas tangan dalam penyelesaian masalah itu. Sebab, Mahfud menjelaskan, saat ini yang dilakukannya sebagai Menko Polhukam justru adalah bagian dari upaya agar menyelamatkan slot orbit yang tersandera oleh kontrak bermasalah tersebut.

"Sungguh aneh jika dikatakan saya sebagai Menko lepas tangan, apalagi cuci tangan. Ketika ditanya wartawan, saya hanya bilang tak tahu apa yang terjadi sebelum jadi Menko. Justru saya tidak lepas tangan, melainkan turun tangan dan terus berkoordinasi dengan Kemhan, Kemkominfo, Kemkeu, dan Panglima TNI," ungkap dia. ';

×