ILUSTRASI Foto satelit. Kejaksaan mulai penyidikan dugaan korupsi satelit Kemenhan. | Pixabay

Nasional

15 Jan 2022, 03:10 WIB

Pengadaan Satelit Diduga Rugikan Negara Rp 500 Miliar

Kejakgung menaikkan status hukum perkara dugaan korupsi satelit ke penyidikan.

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejakgung) memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 2015. Kejakgung menaikkan status hukum perkara itu ke penyidikan Jumat (14/1) kemarin. 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, ia telah menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) untuk mengusut tuntas kasus yang ditaksir merugikan negara lebih dari Rp 500 miliar, dan 20 juta dolar AS itu.

“Ini sudah menjadi perkara, yaitu tindak pidana korupsi,” ujar Febrie di Jakarta, Jumat.

Febrie menjanjikan, kasus dugaan korupsi Slot Orbit 123 BT tersebut adalah perkara prioritas yang akan diselesaikan dalam tahun ini. Dia menambahkan, kejaksaan sudah melakukan penyelidikan selama satu pekan terkait kasus tersebut.

photo
ILUSTRASI Foto satelit. - (Pixabay)

Selama proses penyelidikan, tim di Jampidsus sudah memeriksa sebanyak 11 orang. “Dari saksi-saksi tersebut, ada yang dari pihak swasta murni, dan ada juga yang (diperiksa) dari rekan-rekan TNI (Tentara Nasional Indonesia), yang bertugas di lingkungan Kemenhan,” ujar Febrie. 

Berdasarkan gelar perkara prapenyidikan, ia mengatakan, kasus terjadi pada tahun anggaran 2015-2021. Pada 2015, Kemenhan melakukan pengadaan satelit Slot Orbit derajat 123 BT.

Proyek tersebut bagian dari program Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) di Kemenhan. Untuk pengadaan satelit, Kemenhan menggandeng konsorsium asal Eropa dan Amerika Serikat, Airbus dan Navajo.

Dalam proses pengadaan tersebut, Kejakgung menemukan perbuatan melawan hukum berupa adanya pengeluaran ratusan miliar rupiah padahal proyek tak pernah masuk ke anggaran di Kemenhan pada 2015-2016. Selain itu, Kemenhan juga melakukan kontrak sewa satelit dari perusahaan asal Inggris, Avanti Communication Limited Ltd (ACL), pada 2016. 

photo
Petugas memantau monitor citra satelit cuaca di kantor Balai Besar Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Sumatera Utara, Sabtu (18/12/2021). BBMKG wilayah I Medan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap dampak Typhoon Rai di wilayah Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir bandang, longsor, angin kencang dan gelombang tinggi. - (ANTARA FOTO/Fransisco Carolio)

Namun, ia mengatakan, satelit yang disewa tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak berfungsi. Padahal, Kemenhan sudah mengeluarkan Rp 500 miliar untuk sewa satelit tersebut. 

Dalam prosesnya, negara juga membayar arbitrase yang diajukan pihak Navayo senilai Rp 4,7 miliar lantaran menolak pembayaran sewa satelit tersebut. “Kerugian negara dari hasil audit investigasi dengan tujuan tertentu dari BPKP, kami perkirakan sebesar Rp 500 miliar lebih,” ujar Febrie. 

Dari hasil penyelidikan selama ini, Febrie mengungkapkan, ada potensi kerugian negara sebesar 20 juta dolar AS akibat kasus yang menyeret pihak Indonesia ke pengadilan arbitrase di Singapura, dan Inggris. Berdasarkan konstruksi tersebut, Febrie mengatakan, tim akan melengkapi penyidikan untuk menemukan tersangka.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil) Laksamana Madya Anwar Saadi mengatakan, dugaan korupsi pengadaan satelit Slot Orbit 123 BT tersebut berpotensi menyeret sejumlah anggota TNI aktif ke ruang pemeriksaan sebagai saksi. Bahkan, tak menutup peluang, ada personel militer aktif yang diperiksa tersebut menjadi tersangka.

“Bapak Panglima, kan sudah menyatakan, bahwa ada dugaan (keterlibatan anggota militer). Dugaan ini sampai sejauh mana, nanti kita lihat fakta hukumnya,” kata Anwar kepada Republika.  ';

×