Sejumlah murid SMP Nassa School mengikuti pembelajaran secara hibrid atau kombinasi antara tatap muka terbatas dengan secara daring di Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/1/2022). Dinas Pendidikan Jawa Barat menunda Pelaksanaan Tatap Muka (PTM) 1 | ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/wsj.

Jakarta

DKI Jakarta Tetap PTM 100 Persen

PTM 100 persen didasarkan pada tidak ada aduan penyebaran Covid-19 di lingkup sekolah DKI Jakarta.

JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap melanjutkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di tengah peningkatan kasus Covid-19 varian omikron. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, jika ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, baru akan diambil tindakan. 

"PTM sementara masih berlangsung nanti akan diambil kebijakan. Kami menunggu kebijakan dari Kemendikbud, kemudian dari Dinas Pendidikan, tunggu saja dulu," kata Riza, Senin (10/1).

Riza meminta warga Jakarta tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan membatasi kegiatan atau mobilitas, meskipun sudah divaksinasi. "Kami minta warga untuk berada di rumah, lebih hati-hati, waspada, jangan kendor, jangan euforia sekalipun sudah divaksinasi. Karena kita tahu, omikron penularannya lebih cepat dibandingkan varian lainnya," kata dia.

Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah, juga mengatakan, hingga kini pihaknya masih memberlakukan PTM 100 persen. Hal itu, disebabkan tidak ada aduan penyebaran Covid-19 di lingkup sekolah.

“Kita tetap melakukan PTM 100 persen, sambil menunggu keputusan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level berikutnya dari pemerintah pusat,” kata Taga.

Dia menambahkan, selama PTM 100 persen berjalan pada pekan kedua ini, evaluasi tetap dilakukan secara berkala berdasarkan hasil monitoring dari petugas di lapangan. Menurut dia, sejauh ini hal yang dievaluasi dari pihaknya adalah bagaimana meningkatkan optimalisasi pengawasan dalam menerapkan protokol kesehatan di kelas dan sekolah.

Taga tak menampik, kasus penyebaran omikron sudah lebih dari 400 kasus. Namun, pihaknya masih akan mengacu pada regulasi SKB empat menteri soal PTM. Namun, jika PPKM di DKI naik ke level 3, akan ada kebijakan baru yang membatasi volume kelas menjadi hanya 50 persen.

 

Anggota Komisi B dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, juga berpandangan serupa. Menurut dia, kondisi pada saat ini memang tidak aman 100 persen untuk melaksanakan PTM. “Tetapi, PTM masih bisa berjalan dengan kondisi demikian,” kata Gilbert.

Ditanya kasus omikron dan Covid-19 DKI secara umum yang meningkat, Gilbert tak menampiknya. Namun, jumlah yang bertambah saat ini dinilai tidak semasif tahun lalu, meskipun penularan tetap harus menjadi perhatian.

“Walau demikian, kita tetap harus waspada, dan target vaksinasi harus berjalan terus. Anak-anak yang belum vaksinasi, harus segera divaksinasi,” ujar dia.

Diawasi ketat 

Sementara, pelaksanaan PTM 100 persen di Kota Depok sudah dimulai sejak Senin (10/1). Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, tidak ada penundaan PTM 100 persen dan pihaknya akan mengawasi ketat protokol kesehatannya.

Menurut Idris, PTM 100 persen dilaksanakan dengan sejumlah pengetatan, terutama dalam penerapan prokes. "Selain itu juga diatur hal-hal yang terkait dengan stakeholder di masyarakat. Misalnya masalah penertiban jajanan anak-anak di luar sekolah," kata Idris.

Berdasarkan pantauan Republika pada Senin, tampak para siswa SD, SMP dan SMA/SMK antusias masuk sekolah. Pengawasan penerapan prokes di setiap sekolah cukup ketat dengan tersedianya fasilitas seperti tempat cuci tangan dan hand sanitizer.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat