BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan memindahkan pusat pemerintahan Kota Bogor ke lahan hibah aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seluas enam hektare di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Hal itu dilakukan agar memecah keramaian di pusat kota.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, Pemkot Bogor akan mengikhtiarkan pemindahan kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke pusat pemerintahan baru, yang diperkirakan bisa mulai beroperasi pada 2024. “Itulah salah satu alasan pusat pemerintahan kita betul-betul akan ikhtiarkan dipindahkan digeser, pada 2024 mulai beroperasi di Katulampa. Ini untuk mengurangi mobilitas di pusat kota,” ujar Bima Arya, Kamis (6/1).

Selain itu, Pemkot Bogor juga tengah berikhtiar untuk melakukan reformasi angkutan kota. Salah satunya, dengan mengonversi angkutan kota (angkot) menjadi bus Biskita Transpakuan, melalui program Buy The Service dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Bima Arya menuturkan, jika angkot sudah dipinggirkan, tapi arus lalu lintas masih berada di pusat kota, konversi angkot menjadi bus yang dilakukan Pemkot Bogor dirasa percuma. Pihaknya pun terus mengupayakan pemindahan pusat pemerintahan itu.

“Makanya, kalau angkotnya dipinggirkan, busnya ditambah, tapi kalau arusnya masih tetap ke tengah semua, sama juga. Nanti busnya yang stuck di pusat kota. Dulu kota sejuta angkot, nanti kota sejuta bus yang macet di pusat kota,” ucapnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rudy Mashudi menyebutkan, ada 18 OPD yang diidentifikasi akan dipindahkan ke pusat pemerintahan baru di Katulampa. Belasan OPD tersebut, antara lain, Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bappeda, Diskominfo, DPMPTSP, Diarpus, Disdukcapil, Disparbud, Diskop UMKM, Disperindag, DP3A, Disdalduk KB, Dinsos, Disnaker, DKPP, serta Satpol PP Kota Bogor.

“Waktu itu ada BKAD yang sekarang sudah gabung dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Kantor Inspektorat yang sekarang sudah pindah ke Jalan Pajajaran,” ujar Rudy.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, desain dari pusat pemerintahan terpadu itu direncanakan dibuat tahun ini. Setelah pembuatan desain, akan dilakukan perataan tanah atau cut and fill sesuai dengan anggaran yang ada.

“Jadi, biar Kota Bogor punya pusat pelayanan publik terpadu perlu dua hingga tiga tahun. Dari 30 OPD, paling sekitar 20 OPD yang akan pindah sini,” ujar Dedie ketika ditemui Republika di lahan calon pemerintahan baru Kota Bogor, beberapa waktu lalu.

Meski demikian, Dedie menegaskan, Balai Kota Bogor akan tetap berada di Jalan Ir Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Pemindahan pusat pemerintahan, menurut dia, hanya dilakukan pada kantor-kantor OPD yang saat ini kurang representatif.

Dedie berharap, dengan pembangunan pusat pemerintahan baru ini Kota Bogor memiliki sentra layanan publik yang representatif dengan kantor yang memadai. “Jangan kayak sekarang. Ada yang di gang, di perumahan, bekas hibah rumah dinas. Jadi banyak yang belum representatif, tidak sesuai kebutuhan. Insya Allah ke depan kita perbaiki,” ucapnya.

Ditambah lagi, lokasi calon pusat pemerintahan baru Kota Bogor ini cukup strategis. Bisa melalui Tol Jagorawi atau melalui jalur Regional Ring Road (R3).

Tidak jauh dari lahan pusat pemerintahan baru Kota Bogor, terdapat satu titik lahan hibah aset eks BLBI seluas 2,5 hektare akan dibangun kantor Samsat. Kantor tersebut saat ini masih bergabung dengan Kantor Bakorwil di Jalan Ir Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

“Tahun 2022 pengembang Insya Allah akan membikin frontage road atau jalan samping tol, dari Danau Bogor Raya sampai sini. Jadi, nyambung semua,” ungkapnya.

Diketahui, lahan hibah aset eks BLBI yang diterima Pemkot Bogor seluas total 10,2 hektare. Lahan tersebut terletak di beberapa titik berbeda. Satu titik lahan seluas 6 hektare berada di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur; satu titik lahan seluas 3,2 hektare di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan; dan beberapa titik tersebar di kawasan proyek Regional Ring Road (R3) di Kecamatan Bogor Timur seluas total 1 hektare.  

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat