RAMALLAH -- Otoritas Israel telah mengeluarkan perintah pembongkaran untuk 10 bangunan Palestina. Bangunan yang dibongkar termasuk sebuah masjid di wilayah pendudukan Israel di Tepi Barat.

Walikota di Nahalin, di sebelah barat Betlehem, Salah Fanoun, mengatakan, pihak berwenang Israel memerintahkan pembongkaran karena bangunan di Area C diklaim tidak memiliki izin. Area C sementara ini berada di bawah kendali administratif dan keamanan Israel,  sampai ada kesepakatan status akhir dicapai dengan Palestina.

“Empat rumah yang dihuni dan sebuah masjid termasuk di antara daftar bangunan yang akan dihancurkan,” kata Fanoun dilansir Anadolu Agency, Selasa (4/1).

Di bawah Kesepakatan Oslo 1995 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dibagi menjadi tiga bagian yaitu Area A, B, dan C. Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), sebanyak 768 bangunan Palestina di Area C dan Yerusalem Timur, dihancurkan Israel antara Januari dan November 2021.

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken pernah membahas pembangunan proyek permukiman Yahudi dalam panggilan telepon. Namun, Israel tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait pembicaraan itu.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Blinken mendesak Israel dan Palestina untuk menahan diri dari langkah sepihak. Blinken menyatakan, pembangunan permukiman dapat melemahkan upaya untuk merundingkan solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Sebagian besar kekuatan dunia menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai ilegal.

Tampik solusi dua negara

Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam perang Timur Tengah pada 1967. Palestina ingin membentuk negara merdeka yang mencakup wilayah Tepi Barat dan Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Tentara ISrael berpatroli selepas serangan para pemukim Yahudi terhadap warga Palestina di desa Burqa, Tepi Barat, Jumat (17/12/2021). - (AP/Majdi Mohammed)

SHARE    

Batas negara itu sesuai dengan konsensus internasional terkait solusi dua negara. Namun,  Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid sudah berancang-ancang saat ia mendapat giliran menjabat sebagai perdana menteri Israel pada 2023. Lapid mengatakan, tak akan membahas soal solusi dua negara.

“Bahkan setelah rotasi koalisi, saya akan tetap dengan orang-orang yang sama dan perbedaan pendapat yang sama. Saya berencana mendukung kesepakatan yang saya buat dengan mitra saya,” kata Lapid dalam sebuah pernyataan pada Senin (3/1) yang mengacu pada kesepakatan dalam koalisinya, dikutip laman Jerusalem Post.

Naftali Bennett dan partainya, Yamina, memang menentang pembentukan Negara Palestina. Partai Menteri Kehakiman Israel Gideon Sa’ar, yakni New Hope Party, juga menolak berdirinya negara Palestina.

Namun, partai-partai lain dalam koalisi pemerintahan Bennett dan Lapid mengambil sikap sebaliknya. Mereka mendukung kemerdekaan Palestina. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat