Pedagang melayani pembeli di Pasar Botania, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (28/12/2021). Jelang akhir tahun, harga komoditas pangan mulai mengalami kenaikan diantaranya harga cabai rawit merah dari Rp55 ribu menjadi Rp100 ribu per kilogram, telur dari Rp45 | ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/aww.

Ekonomi

Pemerintah Intervensi Harga Pangan

Mekanisme impor pangan akan terintegrasi antarkementerian.

JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengintervensi kenaikan harga pangan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui, terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti minyak goreng, cabai, dan telur. Beberapa strategi intervensi disiapkan mulai dari pemberian subsidi hingga pengaturan impor.

"Untuk minyak goreng kita sudah intervensi 11 juta liter dan akan kita gelontorkan di (harga) Rp 14 ribu supaya tercapai daya beli masyarakat," ungkap Lutfi seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (30/12).

Kemendag juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyalurkan subsidi melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Uji coba mekanisme subsidi tersebut sedang dalam proses kajian antarlembaga terkait.

Sementara itu, Lutfi mengatakan, pergerakan harga telur sejak Januari hingga Desember tahun ini masih di bawah acuan Kemendag, yakni rata-rata Rp 24 ribu per kilogram (kg). Menurut dia, kenaikan harga telur pada akhir tahun ini disebabkan tingginya permintaan dari hotel, restoran, dan katering yang kembali beroperasi.

Selain itu, kenaikan harga telur juga dipengaruhi oleh adanya program bantuan sosial dari pemerintah. Ia meyakini, harga telur akan kembali normal pada Januari mendatang.

"Ini yang penting karena bantu petani juga. Jadi, nanti pada Januari akan turun normal lagi. Sekarang mereka ambil keuntungan," ungkapnya.

Pemerintah juga akan menerapkan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK) pada tahun depan untuk keperluan impor bahan pangan. Lewat neraca komoditas, proses mekanisme impor akan terintegrasi antarkementerian sehingga diharapkan kebijakan impor pangan lebih transparan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan, penerapan SNANK juga sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja untuk mempermudah proses birokrasi. "Pada tahap satu ini, neraca komoditas akan diberlakukan untuk lima kelompok komoditas, yakni beras, gula, garam, hasil perikanan, dan daging," kata Susiwijono.

Ia menjelaskan, izin impor kelima komoditas tersebut dapat langsung diterbitkan untuk jangka waktu satu tahun. Proses impor lima komoditas itu juga tidak lagi membutuhkan rekomendasi teknis dari kementerian terkait yang menangani.

Meski demikian, Susi menegaskan, kementerian terkait yang berwenang atas komoditas tersebut tetap dilibatkan, terutama dalam penyajian data kebutuhan dan pasokan dalam negeri. Dengan demikian, izin impor yang diterbikan nantinya akan tetap transparan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan stok pangan selama periode Natal dan tahun baru kali ini masih aman. Meski demikian, ia mengakui selama momen tertentu terjadi dinamika pada kondisi pangan, seperti kenaikan harga.

"Ketersediaan pangan kita di 11 komoditas, bahkan 12 komoditas cukup tersedia. Ada momen-momen tertentu, seperti Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan tahun baru ada dinamika, tapi ketersediaan sudah cukup," kata Syahrul.

 
Ketersediaan pangan kita di 11 komoditas, bahkan 12 komoditas cukup tersedia.
 
 

Menanggapi kenaikan harga berbagai komoditas pangan saat ini, Syahrul mengatakan, hal tersebut hanya terjadi di beberapa daerah. Dia menegaskan, pemerintah akan melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga sejumlah komoditas pangan. Ia juga mengaku siap membantu Kementerian Perdagangan.

"Tentu, yang ke depan itu kita lakukan operasi pasar. Mendag kami back up. Stok nasional aman, ada dinamika pada kota-kota tertentu saja," ujarnya.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung rencana pemerintah untuk menggunakan dana BPDPKS untuk keperluan subsidi minyak goreng. Para petani berharap pemberian subsidi dapat meringankan beban masyarakat.

"Kalau memang harga CPO (minyak sawit) makin naik yang berakibat pada harga minyak goreng naik, kami setuju subsidi itu," kata Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung.

Gulat menyarankan agar subsidi diberikan untuk kelas masyarakat tertentu agar tepat sasaran. Misalnya, jika diperuntukkan masyarakat kelas bawah, dapat diberikan minyak goreng subsidi untuk kemasan sederhana. Sementara itu, untuk kelas menengah ke atas dapat diberikan minyak goreng subsidi untuk kemasan premium. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat