Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sambutan saat Opening Ceremony Presidensi G20 Indonesia 2022 di Jakarta, Rabu (1/12/2021). Presidensi G20 Indonesia dimulai pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 dengan mengusung tema | ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

Ekonomi

G-20 Dapat Tonjolkan Ekonomi Syariah

Inklusivitas juga menjadi inti dalam nilai ekonomi syariah.

JAKARTA -- Ekonomi syariah dinilai dapat menjadi solusi dalam sejumlah pembahasan utama Presidensi G-20 Indonesia. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menyampaikan, kepemimpinan Indonesia dalam G20 dapat dimanfaatkan untuk menawarkan solusi ekonomi syariah dalam sejumlah isu pembangunan global.

"Dua agenda prioritas G-20 yang kita bisa masuk ke sana adalah terkait keuangan berkelanjutan dan sistem pembayaran di era digital," kata Banjaran dalam Webinar Ekonomi Islam dan Presidensi G-20 Indonesia yang digelar Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Senin (20/12).

Banjaran mengatakan, sistem ekonomi dan keuangan syariah sangat relevan untuk diusung sebagai salah satu solusi dan diperkenalkan pada dunia. Tidak hanya dalam mendukung agenda prioritas G-20, ekonomi syariah juga perlu diperkenalkan dalam rangka mendukung perubahan orientasi gaya hidup masyarakat dunia setelah pandemi Covid-19.

Sejak pandemi, masyarakat menjadi lebih berorientasi pada kesehatan, kebersihan, digital, dan menginginkan segala hal yang lebih bersifat sosial serta berkelanjutan. Banjaran menekankan, seluruh isu tersebut ditawarkan langsung oleh ekonomi syariah.

Banjaran menjelaskan, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah adalah multi-purposes solution. Sektor keuangan syariah memiliki berbagai produk pembiayaan untuk kaum dhuafa, UMKM, usaha besar, hingga pembiayaan proyek hijau.

Selain itu, halal menjadi representasi dari segala hal yang baik bagi manusia karena diproduksi secara higienis dan mengandung zat yang baik. Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah juga secara alami bersifat inklusif, etis, dan berorientasi sosial.

"Tujuan akhir kita adalah kemaslahatan umat, meningkatkan produktivitas dan kemandirian mustahik, dan tidak ada yang tertinggal seperti tujuan SDGs," kata Banjaran yang juga perwakilan bidang peningkatan daya saing ekonomi Islam DPP IAEI.

Sehingga, menurut Banjaran, ekonomi syariah memang perlu diperkenalkan lebih jauh kepada masyarakat dunia sebagai sistem alternatif yang menawarkan pencapaian tujuan bersama. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah pada 2022.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra menyampaikan, nilai ekonomi syariah yang merujuk pada maqashid syariah sangat sesuai dengan tujuan pembangunan global. "Dalam konteks maqashid syariah ini sangat sesuai dan agenda-agenda yang kita usung sangat sejalan," kata Wempi.

Wempi pun mengajak agar seluruh pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkan kepemimpinan Indonesia dalam G20 untuk kemajuan ekonomi syariah. Menurutnya, diperlukan rekomendasi kebijakan segar, program, ataupun ide-ide untuk kemaslahatan bersama.

Dalam Presidensi G20, Indonesia menegaskan tiga peran untuk peningkatan produktivitas, daya tahan ekonomi, dan stabilitas ekonomi inklusif. Inklusivitas juga menjadi inti dalam nilai ekonomi syariah.

Selain itu, Presidensi G20 Indonesia mendorong pemanfaatan teknologi terutama ke level ultramikro. Transisi energi berkelanjutan juga menjadi bagian dari maqashid syariah dari sisi menjaga lingkungan.

"Maqashid syariah itu selaras dengan upaya pembangunan berkelanjutan dan kita adalah salah satu negara berkembang yang konsisten dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan diinternalisasi ke kebijakan nasional," katanya.

Berbagai terobosan pengembangan ekonomi syariah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan juga telah diluncurkan. Salah satunya terkait keuangan sosial syariah melalui Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan sukuk global hijau. Ia berharap, ada lebih banyak lagi program yang bisa memberikan kemaslahatan lebih besar.

"Kita juga akan melakukan hal-hal lain, seperti transformasi wakaf, pengembangan pusat data ekonomi syariah, dan menggiatkan pariwisata ramah Muslim," kata Wempi.

Wempi menyebut, literasi masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Sosialisasi dan edukasi perlu terus dioptimalkan sekaligus memberikan akses bagi masyarakat meningkatkan kesejahteraannya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat