Petugas saat menyapu di lingkungan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (1/12). Kementerian Agama menyiapkan Asrama Haji Pondok Gede sebagai tempat karantina jamaah umrah. | Republika/Putra M. Akbar

Tajuk

Sempurnakan Berbagai Persiapan

Penundaan keberangkatan umrah bisa digunakan Pemerintah dan PPIU untuk membenahi berbagai persiapan teknis.

Rencana ujicoba keberangkatan umrah yang akan diikuti sekitar 402 pemilik Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)  pada 23 Desember 2021 tampaknya akan tertunda.

Kabar penundaan itu disampaikan Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen) RI Jeddah Eko Hartono, Jumat (17/12). Menurut Eko, pemberangkatan umrah ke Tanah Suci akan ditunda sampai Januari 2022.

Keputusan Pemerintah menunda keberangkatan jamaah umrah ke Arab Saudi memang bisa dimaklumi. Pasalnya, saat ini negara-negara di dunia kembali dilanda lonjakan kasus Covid-19, sejak munculnya varian baru omikron. Terlebih, varian baru tersebut telah terdeteksi masuk ke wilayah Indonesia.

Karena itu, semua elemen masyarakat harus kembali waspada. Semua pihak harus kembali mengetatkan penerapan protokol Kesehatan (prokes).  Jangan sampai, negeri ini dilanda gelombang ketiga pandemi Covid-19. Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus belajar dari pengalaman negara-negara di Eropa yang saat ini sedang menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

Guna melindungi rakyat Indonesia dari serangan varian omikron, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menunda segala rencana atau kegiatan bepergian ke luar negeri. Dan, Pemerintah juga telah menutup pintu penerbangan dari sejumlah negara. Kebijakan dan strategi ini sudah sangat tepat.

 
Penundaan keberangkatan umrah bisa digunakan Pemerintah dan PPIU untuk terus membenahi berbagai persiapan teknis. 
 
 

Keputusan menunda pemberangkatan umrah harus dipandang sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk melindungi keselamatan dan kesehatan warganya. Pemerintah harus bekerja keras untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Upaya Pemerintah ini tentu harus didukung semua elemen masyarakat.

Memang,  Pemerintah Arab Saudi belum mengubah kebijakannya terkait izin umrah bagi jamaah asal Indonesia, meski varian omikron telah terdeteksi. Karenanya, Pemerintah Indonesia harus segera menjalin komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait penundaan ini. Sehingga, pihak Saudi bisa memahami keputusan penundaan tersebut.

Komunikasi antara kedua pemerintahan ini perlu dibangun dengan baik.  Jangan sampai, buruknya komunikasi membuat Saudi kembali menutup pintunya bagi jamaah umrah asal Indonesia. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa penundaan keberangkatan jamaah umrah sebagai kesungguhan  Indonesia dalam meredam penularan varian baru omikron.

Penundaan keberangkatan umrah bisa digunakan Pemerintah dan PPIU untuk terus membenahi berbagai persiapan teknis. Saat ini, menurut Konjen RI Jeddah,  persiapan integrasi data jamaah dengan aplikasi milik Kementerian Kesehatan Saudi, sudah cukup baik meskipun belum sempurna.

Waktu yang dimiliki hingga Januari 2022 bisa digunakan untuk menyempurnakan proses integrasi antara aplikasi Tawakkalna dengan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), yang mengambil data dari PeduliLindungi. Kita patut bersyukur berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah dan PPIU telah membuat visa umrah sudah bisa diproses dan sertifikat vaksin sudah bisa dibaca oleh petugas Saudi.

 
Titik kritis penularan Covid-19 adalah masa libur Natal dan tahun baru. Semua pihak harus menahan diri. 
 
 

Menunaikan umrah ke Tanah Suci memang sudah dirindukan puluhan ribu jamaah yang tertunda keberangkatannya sejak 27 Februari 2020. Namun, kondisi yang belum memungkinkan membuat umat Islam di Tanah Air harus terus bersabar. Semua pihak harus berupaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19, mengingat varian omikron telah masuk ke negeri kita.

Saatnya, seluruh masyarakat kembali meningkatkan kesadarannya dalam menerapkan prokes dalam kehidupan sehari-hari. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta mengindari kerumunan harus ditegakkan lagi. Jangan sekali-kali abai dengan prokes. Memang saat ini, kasus Covid-19 sedang melandai, tapi itu tak boleh membuat kita abai.

Titik kritis penularan Covid-19 adalah masa libur Natal dan tahun baru. Semua pihak harus menahan diri. Meski penerapan PPKM Level 3 secara nasional ditiadakan, setiap individu harus tetap memiliki kesadaran agar terhindar dari penularan Covid-19, terutama varian omikron. Pemerintah Pusat dan Daerah harus tegas dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan.

Dengan kedisiplinan semua pihak, kita berharap Indonesia terhindar dari serangan gelombang ketiga. Dengan begitu, pada Januari 2022 nanti, umat Islam di Tanah Air sudah bisa menunaikan umrah dengan aman dan lancar. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat