Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Pemerintah resmi membatalkan kebijakan penerapan PPKM level 3 yang rencananya diterapkan di masa Natal dan Tahun Baru . | ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Nasional

09 Dec 2021, 03:45 WIB

Pembatalan PPKM Level 3 Diharap tak Blunder

Pemerintah diminta komitmen tidak lagi mengubah kebijakan soal nataru.

JAKARTA -- Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) bisa mendongkrak perekonomian. Namun, ia meminta dunia usaha dan masyarakat waspada agar pembatalan ini tidak menjadi blunder.

Bhima memandang, pembatalan PPKM Level 3 menjadi berita yang cukup positif bagi pelaku usaha. Lalu masyarakat bisa berbelanja dengan leluasa seperti saat nataru sebelumnya. "Sektor yang berkaitan dengan retail, perdagangan grosir, transportasi dan pendukung pariwisata diperkirakan bisa membukukan omset lebih baik dari tahun 2020 lalu," kata Bhima kepada Republika, Rabu (8/12)..

Namun, varian omikorn perlu diantisipasi serius sehingga kelonggaran yang diberikan pemerintah tidak membuat pengusaha dan masyarakat mengabaikan protokol kesehatan. Sebab, pembatalan PPKM Level 3 bisa memperparah kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat di awal 2022 jika tidak dikelola dengan baik. "Kalau lengah, maka risiko lonjakan kasus paska libur Nataru bisa blunder ke pemulihan ekonomi," kata Bhima.

Ketua Satuan Tugas Covid-19 PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Zubairi Djoerban tak mempermasalahkan keputusan pemerintah mencabut PPKM Level 3 karena pandemi dalam kondisi baik. Namun, ia berpesan agar pemerintah menjaga kasus Covid-19 tetap rendah seperti saat ini.

"Kalau kasus naik, ya terapkan lagi PPKM level tinggi. Tak masalah. Pandemi kan dinamis," kata Zubairi di akun Twitter yang telah dikonfirmasi Republika, Rabu (8/12).

photo
Sejumlah calon penumpang berjalan melintas di area halte Transjakarta di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Pemerintah resmi membatalkan kebijakan penerapan PPKM level 3 yang rencananya diterapkan di masa Natal dan Tahun Baru dan akan mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku dengan tambahan pengetatan. - (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan alasan pembatalan PPKM Level 3 menjelang perayaan Nataru. Tito menyebut, masing-masing daerah berbeda tingkat kerawanannya terhadap Covid-19.

"Tolong hindari bahasa (PPKM) Level 3. Kenapa? Karena tidak semua daerah itu sama tingkat kerawanan pandemi Covid-nya," ujar Tito dikutip dari siaran pers Kemendagri, Rabu (8/12).

PPKM Level 3 secara nasional dirancang dan diumumkan oleh pemerintah sendiri sejak akhir November lalu. Bahkan, Instruksi Mendagri (Inmendagri) terkait PPKM tersebut telah keluar pekan lalu. Namun, pada Senin (6/12), pemerintah memutuskan PPKM itu batal dilaksanakan. Kemendagri pun diminta mengeluarkan Inmendagri versi revisi dalam waktu dekat.

Soal itu, Tito mengatakan, pembatasan spesifik akan dilakukan dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Sebagiannya tetap mengadopsi substansi PPKM Level 3. Alasan lain pembatalan adalah karena situasi Covid-19 yang sangat dinamis. “Kita tidak bisa konsisten membuat pengaturan pandemi Covid ini karena yang kita hadapi situasi dinamis,” kata dia.

photo
Sejumlah anak mewarnai gambar di wahana bermain, Alun-alun Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (7/12/2021). Pemerintah membatalkan penerapan aturan PPKM level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia di masa natal dan tahun baru. - (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

Harus komitmen

Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, tetap menyayangkan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Ia menilai perubahan kebijakan nataru dapat merugikan sebagian masyarakat. "Publik sudah bersiap dengan pembatasan ini karena sudah paham jauh-jauh hari. Bahkan, sudah turun kebijakan larangan libur sekolah dan perkantoran pada masa nataru," ujar Mufida dalam keterangan pers, kemarin.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Resto Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono juga berharap pemerintah berkomitmen untuk tidak lagi mengubah kebijakan tersebut secara mendadak.

"Kita bersyukur dan apresiasi (pembatan), tapi kita masih wait and see. Konsisten tidak pemerintah dengan aturan yang sudah dikeluarkan, nanti jangan beralih lagi seperti tahun lalu," kata Deddy, Rabu (8/12).

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Alexander Ginting mengingatjan, meski pandemi terkendali, perkembangan Covid-19 yang masih terhitung dinamis, menjadi hal yang harus diwaspadai.

Pada libur akhir tahun Natal dan Tahun Baru 2021, pemerintah melakukan pengetatan dan pengawasan terhadap mobilitas warga, seiring dengan penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai dengan asesmen yang berlaku di tiap daerah.

Alex menjelaskan, meski persiapan kebijakan guna mengatur mobilitas selama Nataru telah dimulai sejak sebelumnya, namun pemerintah menerapkan kebijakan sesuai situasi terakhir. Berdasarkan evaluasi pada awal Desember menunjukkan situasi pandemi terkendali didukung capaian vaksinasi yang cukup tinggi di wilayah Jawa dan Bali.

Kebijakan gas dan rem, ujarnya, diterapkan juga pada Nataru, agar pemulihan berbagai sektor berjalan bersama. “Pemerintah lakukan penyesuaian (kebijakan) agar pemulihan kesehatan, ekonomi, sosial budaya bisa tetap berimbang, sehingga tata kelola pengendalian pandemi dapat berjalan baik,” tutur Alex dalam Dialog Media Center Forum Merdeka Barat (FMB9) - KPCPEN, Rabu (8/12).

Alex memastikan, pengamatan situasi akan terus berlangsung. Ia pun menekankan, kondisi pandemi dinamis tergantung bagaimana mengelolanya, karena itu, dokumen terkait pengendalian Covid-19 juga selalu berubah dan dinamis, sesuai perkembangan di dalam maupun luar negeri.

Alex mengatakan, pada Nataru kali ini, pemerintah melakukan pengendalian dan pengawasan, bukan penyekatan. Diharapkan, masyarakat dapat membangun kewaspadaan dan mengukur prioritas dalam rangka melindungi diri sendiri dan mencegah penularan.

Diharapkan, masyarakat juga harus memahami strategi penanganan pandemi yang disiapkan pemerintah, yakni deteksi, pencegahan, dan respon. Upaya tersebut telah disiapkan pemerintah dari hulu ke hilir, sedangkan masyarakat diminta berperan aktif untuk mendukung pelaksanaannya agar pandemi semakin terkendali.

“Kalau kita masih menularkan, terinfeksi, maka mutasi juga masih berjalan terus,” ucap Alex.

Ia menegaskan bahwa pada Nataru pemerintah tidak melarang mudik dan liburan, asalkan terkendali. Di semua ruang publik termasuk tempat wisata akan ada Satgas untuk memperkuat pengawasan. Selain itu, diharapkan penggunaan PeduliLindungi juga dapat direspon dengan baik.

Seperti, persiapan isolasi bagi yang berstatus hitam, vaksinasi bagi yang merah atau kuning, dan diperbolehkan masuk hanya bagi yang hijau.


×