Petugas melakukan pengecekan suhu tubuh, pemakaian masker, dan mencuci tangan sebagai bagian pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 sebelum melaksanakan ibadah di gereja Hati Kudus, Banda Aceh, Aceh, Ahad (25/7/2021). | ANTARA FOTO/IRWANSYAH PUTRA

Nasional

07 Dec 2021, 03:45 WIB

Berkumpul Maksimal 50 Orang Saat Libur Nataru

Keuskupan Agung akan menunggu keputusan pemerintah soal Nataru.

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta agar berbagai kegiatan berkumpul saat Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru) dibatasi jumlah orangnya. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Senin (6/12).

"Seluruh kegiatan pada saat Nataru nanti dibatasi maksimal 50 orang," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto saat konferensi pers perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali, Senin.

PPKM diperpanjang mulai 7 Desember hingga 23 Desember mendatang. Airlangga mengatakan, pembatasan jumlah kegiatan berkumpul pada saat Nataru ini nantinya akan diikuti aturan khusus melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Airlangga mengatakan, Inmendagri akan mengatur secara rinci pembatasan kegiatan di area publik seperti mal dan restoran.

Selain itu, kegiatan saat Natal dan tahun baru itu juga akan mengikuti level yang disesuaikan dengan imbauan Badan Kesehatan Dunia (WHO). "Kegiatannya akan dirinci jadi kegiatan maksimal di mal. Kemudian untuk restoran maksimal 75 persen, dan di berbagai kegiatan 70 persen, tapi ada pembatasan jumlahnya yang dimaksimalkan menjadi 50 orang," kata dia.

Airlangga menyebut, masyarakat yang boleh melakukan travelling hanya mereka yang sudah divaksin. "Artinya yang tidak divaksin atau belum divaksin tidak (boleh) melakukan traveling," katanya.

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan (KS) Moeldoko menemui Uskup Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) Kardinal Ignatius Suharyo di Katedral Jakarta, Senin (6/12). Moeldoko menyampaikan kebijakan pemerintah terkait Nataru.

Moeldoko menegaskan, kebijakan soal Nataru terutama terkait pelaksanaan peribadatan dan perayaan Natal umat Kristiani sudah melalui berbagai pertimbangan. Di antaranya kondisi terkini kasus Covid-19 dan adanya ancaman varian omikron.

"Kami berharap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan sesuai dengan harapan semua pihak, terutama bagi umat Kristiani," kata Moeldoko dalam siaran pers.

Uskup KAJ Kardinal Ignatius Suharyo mengatakan, gereja Katolik khususnya di KAJ akan menunggu keputusan pemerintah. Ia meyakini kebijakan yang ditetapkan pemerintah sudah melalui berbagai pertimbangan dan masukan berbagai pihak. “Kami jemaat gereja Kkatolik pasti akan menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” kata dia.

Terkait persiapan menghadapi pelaksanaan peribadatan Natal, pihak gereja juga akan memperketat penerapan protokol kesehatan, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, penyediaan tempat cuci tangan, hingga pemberlakukan jarak untuk jemaat di dalam gereja.

"Kuota jemaat kami batasi hanya 40 persen. Jadi umat yang hadir pada misa Natal nanti harus daftar di website yang sudah terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi," kata SJ Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta, Romo A Hani Rudi Hartoko, saat menemani Moeldoko melihat kesiapan prokes di Gereja Katedral.

Vaksinasi anak

Soal ancaman omikron, Presiden Jokowi dalam ratas kemarin juga meminta agar vaksinasi anak usia 6-11 tahun segera dimulai. Sebelumnya, Kemenkes menyebut pihaknya masih fokus pada target vaksinasi yang sudah ada hingga Desember 2021.

Menko Airlangga tidak menjelaskan spesifik kapan vaksin anak akan dimulai. Pemerintah akan menggenjot vaksinasi untuk anak menyusul perkembangan varian omikron di berbagai negara.

Saat ini, ada 45 negara yang sudah mendeteksi kasus omicron di negaranya. "Dalam hal ini karena yang banyak juga berdampak adalah anak-anak, maka vaksinasi anak-anak perlu untuk terus didorong," kata dia. 


×