Personel Polsek Kemaraya membantu warga saat menerima suntikan vaksinasi Covid-19 di Polsek Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (2/12/2021). | ANTARA FOTO/Jojon/hp.

Nasional

04 Dec 2021, 03:45 WIB

Pemda Diminta Percepat Vaksinasi

Hoaks ikut berperan memperlambat vaksinasi di beberapa daerah.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan masyarakat mewaspadai ancaman Covid-19 varian omikron. Meskipun tingkat penularan dan keganasannya masih diteliti lebih lanjut, presiden menekankan agar program vaksinasi dapat terus ditingkatkan capaiannya dan dipercepat.

“Saya minta ini sekali lagi, Pak Kapolri dan seluruh jajaran, Panglima TNI beserta semua jajaran, vaksinasi ini segera kita selesaikan secepat-cepatnya. Artinya terus digencarkan,” kata Jokowi dalam acara pengarahan Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021 di Kabupaten Badung, Bali, melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12).

Dari kasus yang terjadi di Afrika Selatan, sebanyak 87 persen pasien yang dirawat akibat tertular varian omikron belum divaksin dan 70 persen merupakan anak-anak di bawah empat tahun. Sebagian besar yang meninggal berusia di atas 60 tahun. Sementara mereka yang mengalami reinfeksi dan yang telah divaksinasi, menunjukkan gejala ringan.

Hingga hari ini, pemerintah telah menyuntikkan hampir 240 juta dosis vaksin Covid-19. Dosis pertama yang telah disuntikkan sebanyak 141 juta dosis. Sedangkan dosis kedua yang telah diberikan 98 juta dosis. Presiden menyebut, capaian ini masih jauh dari target 70 persen masyarakat divaksin dosis lengkap di akhir tahun ini. “Ini masih butuh kerja keras,” ujar Jokowi.

Presiden mengatakan, percepatan vaksinasi ini terutama harus dilakukan di 15 provinsi yang cakupan vaksinasinya di bawah 60 persen. Yakni Sumatra Selatan, Sumatra Barat, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Papua.

Satgas Penanganan Covid-19 mencatat terjadinya penurunan pada indikator jumlah suntikan harian Covid-19. Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, jumlah suntikan harian Covid-19 ini tercatat mengalami penurunan selama empat pekan terakhir.

Saat ini, capaian suntikan dosis satu vaksin Covid-19 sudah hampir 70 persen. Namun capaian dosis kedua baru mencapai 25 persen. Wiku mengingatkan, belajar dari pengalaman di sejumlah negara lain menunjukan peningkatan jumlah kasus tetap berpotensi terjadi bahkan di negara-negara dengan cakupan dosis kedua yang tinggi.

“Maka dari itu, target kita adalah meningkatkan terus cakupan dosis dua agar dapat memproteksi masyarakat dengan maksimal,” lanjut dia.

photo
Petugas medis Polres Kendari memasukan cairan vaksin kedalam spoit suntik saat vaksinasi Covid-19 di Polsek Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (2/12/2021). Polda Sulawesi Tenggara menargetkan penyuntikan vaksinasi COVID-19 sebanyak 200 orang per hari di masing-masing kantor Kepolisian Sektor (Polsek) dengan sasaran warga sekitar dan pelajar. - (ANTARA FOTO/Jojon/hp.)

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Indonesia sejak awal gencar menyuarakan kesetaraan akses vaksin. Hal ini sangat penting demi melindungi dunia dari ancaman Covid-19 yang terus bermutasi.

Diperkirakan, ada hampir 80 negara yang tidak akan dapat mencapai 40 persen penduduk yang divaksinasi pada akhir 2021. Indonesia, ungkap Nadia, terus menggencarkan program vaksinasi nasional, hingga ke pelosok-pelosok desa.

Selain jaminan ketersediaan stok vaksin, upaya percepatan juga dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait berita-berita tidak benar alias hoaks yang banyak beredar. Nadia menyebut, di beberapa daerah, hoaks ikut berperan memperlambat vaksinasi. Masyarakat dibuat takut dan khawatir terhadap efek vaksinasi yang dilebih-lebihkan dan dibesar-besarkan.

“Sekali lagi pemerintah menegaskan bahwa seluruh vaksin Covid-19 yang digunakan ini aman dan berkhasiat, sudah mendapatkan izin BPOM,” ujar dia.


×