Sejumlah pengendara motor listrik melintas di area percobaan pengasopalan lintasan Formula E non permanen di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Ahad (23/2). Uji coba pengaspalan tersebut dilakukan guna mengevaluasi metode pengaspalan dengan cara shendseet | Republika/Thoudy Badai

Jakarta

27 Nov 2021, 04:43 WIB

KPK Selidiki Biaya Penyelenggaraan Formula E

Ketua DPRD DKI Jakarta meminta jangan membawa nama Presiden dalam Formula E.

 

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tengah menyelidiki alasan tingginya biaya penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Biaya yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diketahui lebih tinggi dibanding kota penyelenggara lainnya.

"Ini kan masih dalam proses penyelidikan, kami juga masih belum mendapatkan perkembangan sejauh mana proses penyelidikan itu dilakukan oleh teman-teman lidik," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Kamis (25/11).

Tim penyelidik KPK akan mendalami semua informasi berkenaan dengan penyelenggaraan Formula E. Kendati, Alex menduga kalau tingginya biaya penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu dikarenakan kurang dikenalnya Jakarta dibanding kota-kota penyelenggara lainnya.

Dia mencontohkan, Roma di Italia yang mana kotanya telah dikenal dunia dan populer secara internasional. Sedangkan Jakarta, sambung dia, baru akan meningkatkan popularitas kota ke dunia internasional melalui ajang balap tersebut.

"Kenapa harus membayar lebih, kota-kota yang lain mungkin dianggap sudah populer, sudah bisa menarik wisatawan untuk menyaksikan formula E dan seterusnya," katanya.

Meski demikian, Alex melanjutkan bahwa keberadaan informasi tersebut tentu juga akan didalami oleh penyelidik KPK. Dia mengatakan, KPK juga telah mengungang beberapa pihak untuk memberikan keterangan dan klarifikasi berbagi isu dan rumor yang diterima KPK

"Itu yang tentu nanti didalami oleh penyelidik, kenapa harus membayar sampai sedemikian mahal. Alasan-alasan kenapa pemprov DKI membayar sekian-sekian dan transfernya ke mana, apakah ke pihak-pihak yang betul-betul punya kewenangan ya misalnya pemilik hak atas Formula E dan seterusnya," katanya.

IMI usul Jokowi tentukan sirkuit Formula E

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengkritik perhelatan Formula E di Jakarta pada 4 Juni 2022 yang mendompleng nama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyoroti, langkah itu tidak bisa dibenarkan sama sekali. Terlebih, kata dia, Formula E saat ini memiliki beberapa masalah, di antaranya dugaan korupsi yang sedang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama Presiden," ujar Prasetio di Jakarta, Kamis (25/11).

Politikus PDIP itu memperkirakan, KPK sudah mengantongi bukti kasus pembayaran commitment fee yang dibayarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dianggap lebih mahal dibandingkan negara lain. Oleh sebab itu, pihaknya dalam posisi terus mendukung KPK untuk menyelesaikan penyelidikan laporan tersebut.

“Karena sudah ratusan miliar uang rakyat yang sudah disetorkan ini. BPK pun menyatakan itu menjadi temuan. Jadi, saya kira harus objektiflah dalam persoalan ini," ujar Prasetyo.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo, menerangkan, terdapat lima lokasi alternatif untuk dipilih sebagai sirkuit jalanan balapan Formula E di Jakarta. Saat ini, tim Formula E Operations (FEO) selaku pemegang lisensi dan penyelenggara balapan mobil listrik tersebut sudah mengunjungi semua lokasi balapan.

Meskipun begitu, Bambang menyarankan agar FEO tidak memilih kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Gelora Bung Karno (GBK) sebagai lintasan balap karena berada di ring utama. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut malah ingin jika lokasi balapan di Ibu Kota ditentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami hanya bisa menyampaikan lima opsi lintasan, selanjutnya untuk menentukan lokasi kami serahkan kepada Bapak Presiden,” kata Bambang saat jumpa pers terkait Formula E di kantor Blackstone, Jakarta Pusat, Rabu (24/11) malam WIB.

Bambang pun membeberkan lima lokasi calon sirkuit ajang Formula E di Jakarta, di antaranya Jalan Sudirman-Thamrin, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta International Stadium (JIS), JIEXPO Kemayoran, dan Ancol. Dia pun meyakini, tidak ada masalah hukum dengan perhelatan Formula E, lantaran dirancang sesuai aturan yang berlaku.

Bambang optimistis, ajang balapan tersebut dapat terselenggara sesuai jadwal pada tahun depan. Dia juga menyinggung, KPK ikut melakukan pendampingan agar pelaksanaan Formula E berjalan lancar. Jika memang ada temuan pelanggaran, ia mempersilakan KPK bekerja. “Silakan hukum berjalan, tapi acara ini karena sudah masuk ke tender event internasional, ini tetap harus berjalan,” kata politikus Partai Golkar tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi wacana Presiden Jokowi yang akan menentukan lokasi balapan Formula E. Riza menerangkan, sesuai aturan, sebenarnya yang menentukan sirkuit di Jakarta adalah FEO sebagai penyelenggara balapan yang diadakan sejak 2011 itu.

“Jadi, untuk diketahui aturan dan ketentuannya sesungguhnya ada di pihak Formula E induk di pusat, bukan yang ada di Jakarta,” kata Riza di Balai Kota DKI, Kamis.

Dia menuturkan, Pemprov DKI memang bisa merekomendasikan pilihan terbaik yang sesuai dalam penentukan sirkuti. Meskipun demikian, menurut Riza, jika memang ada keinginan dari Presiden Jokowi untuk memilih satu lokasi favorit maka hal itu merupakan langkah baik. “Tentu kami sangat bersyukur kalau ini menjadi perhatian baik bagi Pak Presiden,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Riza menyebut, keinginan pemerintah pusat untuk terlibat aktif dalam perhelatan Formula E sangat diharapkan oleh Pemprov DKI. Alasannya, ajang itu tidak hanya menyangkut nama baik Jakarta, melainkan juga membawa bendera Indonesia di kancah dunia.

“Jika ada keinginan demikian, tentu kami sangat senang dan bersyukur, itu artinya pemerintah pusat memberi perhatian yang lebih kepada penyelenggaraan ini,” kata Riza.

Transparan

Co-Founder Formula E, Alberto Longo, mengatakan, kompetisi mobil listrik yang diadakan di Jakarta dilakukan melalui mekanisme transparan, baik secara internal maupun eksternal. Hal itu, menyusul penyelidikan yang dilakukan KPK terkait biaya penyelenggaraan balapan yang dicanangkan Pemprov DKI tersebut.

"Kami secara transparan bertanya juga dengan orang-orang di Jakarta karena tidak ada sesuatu yang disembunyikan di sini," kata Longo.

Dia malah mendukung panitia penyelenggara berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk lembaga berwenang untuk menghindari adanya kesalahpahaman terkait Formula E. Meskipun demikian, Longo menjamin, tidak ada penyelewengan terkait pengajuan Jakarta sebagai tuan rumah Formula E. "Tetapi, saya bisa yakinkan bahwa tidak ada sesuatu yang berjalan dengan salah," katanya. 


×