JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah (pemda) segera memperbaiki data penerima bansos di daerah masing-masing usai ditemukannya puluhan ribu PNS ikut menerima bansos. Sebelum melakukan koreksi data, Risma meminta pemda melakukan pengecekan ulang di lapangan.

Risma menjelaskan, temuan adanya 28.965 PNS aktif ikut menerima bansos itu merupakan hasil pengecekan yang dilakukan Kementerian Sosial dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Temuan itu baru sebatas di atas kertas, bukanlah data riil di lapangan. "Mereka (pemda) harus cek lagi ke lapangan supaya datanya benar-benar tepat (bahwa yang bersangkutan memang PNS)," kata Risma di Jakarta, Senin (22/11).

Jika pengecekan ulang telah dilakukan, Risma meminta pemda segera memperbaiki data penerima bansos di wilayah masing-masing. Sebab, kewenangan menetapkan penerima bansos ada di pemda, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. "Nanti pemda memang harus memperbaiki (data penerima bansosnya)," ujar Risma. Selanjutnya, data itu diserahkan ke Kemensos, sehingga penyaluran bansos bisa dihentikan kepada para PNS aktif tersebut.

Terkait detail data PNS aktif yang menerima bansos dan di daerah mana yang paling banyak, Risma enggan membeberkannya. Ia menyerahkan hal itu kepada pemda selaku pihak yang berwenang dalam penetapan data penerima bansos. "Jadi daerah lah yang akan membuka (data) atau apa pun itu," kata eks wali kota Surabaya itu.

Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Lampung membenarkan adanya ASN di daerah itu yang terindikasi terdaftar menerima bantuan sosial (bansos). "Benar ada 25 ASN yang dipanggil oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akibat terindikasi menerima bantuan sosial," ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, di Bandarlampung, Senin.

Ia mengatakan, 25 orang ASN tersebut ada yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ada yang tidak terdaftar karena masuk dalam data miskin baru. "Untuk beberapa orang ini mendapatkan bantuan sosial yang jenis Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp 300 ribu, dan berdasarkan catatan yang ada rata-rata dari Kota Bandarlampung," katanya. Menurutnya, untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terulang kembali, pihaknya akan terus melakukan verifikasi dan validasi secara berulang.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyayangkan temuan Kemensos yang menyebut 31.624 ASN terindikasi menerima bansos. Ia mendesak Kemensos dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berkoordinasi untuk memberikan sanksi kepada mereka.

"ASN yang menerima bansos bisa kena sanksi atau dibuat surat edaran bagaimana risikonya jika tetap menerima bansos," ujar Yandri saat dihubungi, Senin (22/11).

Komisi VIII, kata Yandri, sudah sering menyoroti pendataan dan distribusi bansos yang dilakukan oleh Kemensos. Bahkan, pihaknya kerap menemukan anggota kepolisian, TNI, hingga DPRD ikut menerima bantuan tersebut. "Dua tahun lalu kita suarakan supaya data penerima itu terus dirapikan, sehingga yang berhak menerima betul-betul menerima," ujar Yandri.

Kemensos dapat memaksimalkan seluruh petugas dinas sosial untuk melakukan pendataan. "Bisa dimaksimalkan petugas-petugas di bawah mendata kembali secepat mungkin, langsung update data terbaru. Bulan depan sudah bisa ditiadakan (bansos untuk ASN)," ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat