IKHWANUL KIRAM MASHURI | Daan Yahya | Republika
22 Nov 2021, 03:45 WIB

Peraih Nobel Perdamaian Kini Berperang

Abiy Ahmed, peraih Nobel Perdamaian, kini justru menyiapkan perang besar.

OLEH IKHWANUL KIRAM MASHURI 

Inilah Etiopia, yang dulu kita kenal sebagai negeri Habasyah — meliputi Etiopia, Eritrea, dan Somalia. Pada 615, Nabi Muhammad SAW memerintahkan sejumlah sahabat hijrah ke negeri di tanduk Afrika itu demi menghindari penganiayaan kafir Quraisy di Makkah.

Raja Habasyah saat itu seorang Nasrani, Asmah bin Abjar, dikenal sangat adil. Ia memberi perlindungan kepada sahabat Rasulullah itu. Dalam sejarah Islam disebutkan, muazin pertama Rasulullah, Bilal bin Rabah, juga seorang Habasyah. Bahkan, kelompok etnis terbesar sahabat Nabi Muhammad, setelah Arab, juga suku Habasyah.

Dalam sejarah modern, Etiopia merupakan negara Afrika pertama yang memperoleh kemerdekaan. Ia hanya pernah dijajah selama lima tahun (1936-1941) oleh Italia. Penjajahan ini menggulingkan kekuasaan Kaisar Haile Selassie.

Terkait

Pada 1962, Kaisar Haile Selassie, yang kembali berkuasa, mencaplok Eritrea dan menggabungkannya dengan Etiopia. Namun, pada 1974, ia dikudeta militer dan Etiopia menjadi negara komunis pro Uni Soviet. Sejak itu, sejarah Etiopia terus diwarnai kekerasan.

 
Abiy Ahmed (45) melakukan perubahan mendasar bagi negara berpenduduk sekitar 117 juta jiwa itu.
 
 

Belum lagi konflik bersenjata dengan negara tetangga — Djibouti dan Somalia di timur, Eriteria di utara, Sudan di barat laut, Sudan Selatan di barat, dan Kenya di barat daya.

Akibatnya, rakyat menderita berkepanjangan. Penderitaan paling mengerikan terjadi antara 1977-1980, ketika ribuan rakyat tewas mengenaskan dibabat rezim komunis (Derg) pimpinan Kolonel Mengistu Haile Mariam. Sekitar satu juta orang tewas dan delapan juta kelaparan akut, korban dari keganasan rezim penguasa plus kekeringan.

Penderitaan rakyat Etiopia berlanjut meski rezim komunis pimpinan Kolonel Mengistu digulingkan Front Demokratik Revolusioner Rakyat pada 1991. Perebutan kekuasaan dan aksi unjuk rasa terus berlangsung.

Termasuk demonstrasi besar-besaran selama tiga tahun yang dipimpin Abiy Ahmed, melawan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Hailemariam Desalegn Boshe, yang berkuasa selama enam tahun. Aksi ini mengantarkan Abiy Ahmed menjadi PM pada 2018.

Abiy Ahmed (45) melakukan perubahan mendasar bagi negara berpenduduk sekitar 117 juta jiwa itu. Keadaan darurat ia hapus dan tahanan politik ia bebaskan. Ia berdialog dengan oposisi dan masyarakat sipil, memastikan keadilan dan supremasi hukum.

Untuk menciptakan perdamaian dengan negara tetangga, Abiy menginisiasi pembicaraan dengan Presiden Eritrea, Isaias Afewerki, guna mengakhiri konflik selama dua dekade. Perdamaian tercapai pada September 2018.

 
Pendek kata, Etiopia di tangan PM Abiy menjadi ‘harimau Afrika’, yang pertumbuhan ekonominya menjanjikan.
 
 

Abiy Ahmed berhasil memediasi perundingan Dewan Transisi Militer dengan Koalisi Kebebasan dan Perubahan, yang memungkinkan transisi Sudan menjadi negara demokrasi, pasca tergulingya Presiden Omar Bashir yang berkuasa lebih dari 30 tahun.

Ini membuat kerja sama lebih erat Etiopia dan Sudan. Pada Okober 2019, Komite Nobel Norwegia menganugerahi Nobel Perdamaian kepada Abiy. "Abiy Ahmed berhasil mempromosikan rekonsiliasi, solidaritas, dan keadilan sosial," ujar Berit Reiss-Andersen, ketua Komite Nobel Norwegia, ketika itu.

Pendek kata, Etiopia di tangan PM Abiy menjadi ‘harimau Afrika’, yang pertumbuhan ekonominya menjanjikan. Begitu juga, dengan stabilitas dan keamanan. Namun, sejak beberapa waktu terakhir, Etiopia menghadapi kehancuran.

Abiy Ahmed, peraih Nobel Perdamaian, kini justru menyiapkan perang besar setelah tentara Front Pembebasan Tigray (FPT) mengubah perimbangan kekuatan militer, dan bersiap menyerang Ibu kota Addis Ababa untuk menggulingkannya.

FPT membentuk aliansi oposisi dengan sembilan kelompok bersenjata. Abiy Ahmed menuduh lawan politiknya ingin menjadikan Etiopia sebagai Yugoslavia baru di Benua Afrika. Ia memobilisasi rakyat untuk bersiap, bersama militer menghadapi mereka.  

Akar konflik merujuk 2018 ketika Abiy Ahmed mengumumkan reformasi politik, termasuk memecat pemimpin militer dan intelijen dari wilayah Tigray dan menggantikannya dari etnis Amhara dan Oromo. Abiy dari suku Oromo, mayoritas dengan jumlah 34,4 persen.

 
Akar konflik merujuk 2018 ketika Abiy Ahmed mengumumkan reformasi politik, termasuk memecat pemimpin militer dan intelijen dari wilayah Tigray dan menggantikannya dari etnis Amhara dan Oromo.
 
 

Etnis Tigray minoritas, tetapi selama bertahun-tahun merupakan elite penguasa, termasuk para PM sebelum Abiy Ahmad. Krisis kian dalam setelah pemilu yang dijadwalkan pada Agustus 2020 ditunda karena Covid-19. Ini lalu menyeret negara ke dalam sengketa konstitusional.

Oposisi, terutama Front Pembebasan Tigray, menuduh Abiy Ahmed mengeksploitasi pandemi guna memperpanjang jabatannya. Mereka menyelenggarakan pemilu sepihak pada 9 September 2020, tetapi hasilnya tak diakui pemerintahan Abiy Ahmed.

Perselisihan dengan Front Pembebasan Tigray menjadi konflik bersenjata sejak November 2020, menyusul intervensi militer ke Tigray. Saat itu pemerintahan Abiy Ahmed baru menyelenggarakan pemilu untuk membentuk pemerintahan lokal baru.

Pada Juni lalu, Front Pembebasan Tigray merebut kembali ibu kota Tigray, Mekelele. Sejak itu, Etiopia membara. Akankah Etiopia kembali terjerumus ke dalam perebutan kekuasaan? Kalau dulu oleh kudeta militer, kini oleh konflik etnis dan golongan?

Tidak adakah pemimpin adil seperti zaman Habasyah dulu? 


×