Foto kawasan hutan yang rusak akibat pembukaan lahan di perbukitan Sungai Pisang, Bungus, Padang, Sumatra Barat, Kamis (3/8/2021). Data terakhir Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat, tutupan hutan provinsi itu mengalami deforestasi atau kehilan | ANTARA FOTO

Nasional

20 Nov 2021, 03:45 WIB

Pengusaha Wajib Siapkan Pusat Semai Bibit

Pusat persemaian bibit demi memperbaiki kerusakan lingkungan di lokasi pertambangan dan kebun sawit.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya akan mewajibkan pihak swasta seperti perusahaan kelapa sawit dan juga perusahaan tambang untuk menyiapkan pusat persemaian. Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi lingkungan di lokasi pertambangan dan kebun sawit.

“Saya juga akan memaksa mengharuskan semua perusahaan kelapa sawit, perusahaan pertambangan untuk juga menyiapkan nursery-nursery seperti ini,” kata Jokowi saat meninjau pusat persemaian modern (nursery center) di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/11)..

Dalam peninjauan itu, Jokowi mengundang sejumlah duta besar negara sahabat. Di antaranya yakni Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins, Duta Besar Kanada untuk Indonesia Cameron MacKay, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen.

Menurut Jokowi, ia ingin menunjukan kepada dunia upaya serius yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani dampak perubahan iklim yang terjadi. Pemerintah Indonesia pun menargetkan akan membangun sekitar 30 pusat persemaian dalam tiga tahun ke depan untuk membantu memperbaiki kerusakan lingkungan di berbagai daerah.

“Kita harapkan dengan membangun pusat persemaian seperti ini kita akan kurangi di hulunya, tadi utamanya untuk banjir selain untuk perbaikan lingkungan kita. Kita akan membikin dalam tiga tahun ke depan, kurang lebih 30 seperti ini, dari pemerintah,” ujar Jokowi.

 “Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak dari perubahan iklim. Dan kita tunjukkan ini nursery center ini yang bisa setahun memproduksi kurang lebih 12 juta bibit,” katanya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam keterangan tertulisnya, menyebut sejak 2020 pemerintah telah menyiapkan enam lokasi pusat persemaian dan secara bertahap akan dibangun.

Beberapa pusat persemaian yang akan dibangun yakni Pusat Persemaian Rumpin di Provinsi Jawa Barat seluas 128 hektare, kapasitas 16 juta bibit dan Pusat Persemaian IKN di Kawasan Hutan Produksi, Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi  Kalimantan Timur seluas 120 hektare, kapasitas 15 juta bibit per tahun.

Selain itu dibangun juga Pusat Persemaian Danau Toba di Kawasan Hutan Lindung Blok Sibisa, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi  Sumatera Utara, luas 37,25 hektare, dengan kapasitas 5 juta bibit per tahun dan Pusat Persemaian Labuan Bajo seluas 30 hektare, di Kawasan Hutan Produksi Satar-Kodi, Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, luas 30 hektare, berkapasitas 5 juta bibit per tahun.

Dua pusat terakhir yakni, Pusat Persemaian Mandalika berlokasi di Kawasan Hutan Lindung, Rembitan-Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, luas 35,25 hektare, dengan kapasitas 5 juta bibit per tahun dan Pusat Persemaian Likupang di Kawasan TWA Batu Putih, Batu Putih Bawah, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara seluas 30.33 hektare, kapasitas 5 juta bibit per tahun.

"Nursery Centre Rumpin akan menjadi contoh untuk penyelesaian kelima nursery lainnya. Nursery Centre Rumpin merupakan model pekerjaan public private partnership (KLHK-PUPR-APRIL). Pekerjaan utama persemaian telah selesai konstruksi. Produksi bibit 1 juta sebulan atau 12 juta setahun," ujar Siti.

Sebelumnya,  Greenpeace Indonesia sudah mendesak Pemerintah Indonesia melakukan aksi nyata terkait fenomena perubahan atau krisis iklim. Menurut Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, lima sektor yang menjadi fokus untuk kontribusi upaya penurunan emisi ialah sektor kehutanan.

Bahkan, Iqbal menyebutkan, di tengah komitmen menekan laju deforestasi, deforestasi di Indonesia justru meningkat dari 2,45 juta hektare (2003-2011) menjadi 4,8 juta hektare (2011-2019). Data KLHK juga menyebutkan, terdapat peningkatan laju deforestasi, dari 1,1 juta hektare per tahun (2009-2013) menjadi 1,47 juta hektare per tahun (2013-2017).

"Jadi di 2050 di dalam dokumen low carbon-nya itu Indonesia masih ada 6,5 juta hektare yang akan terdeforestasi atau sudah di dalam perencanaan atau sudah dalam pelepasan/pemberian izin. Kalau dengan kebijakan yang ada saat ini itu sampai 14,2 juta hektare yang akan terdeforestasi," kata Iqbal kepada Republika, belum lama ini.


×