OLEH HASANUL RIZQA

Kini, tepat 104 tahun berlalu sejak Deklarasi Balfour, dokumen dukungan Inggris terhadap berdirinya "tanah air Yahudi" di Palestina. Dalam arti yang sesungguhnya, itulah awal penjajahan Israel atas Bumi al-Quds hingga sekarang.

Latar Sejarah Dokumen 67 Kata

“Kepada yang terhormat, Tuan Rothschild. Saya dengan senang hati menyampaikan kepada Anda, atas nama Pemerintah Yang Mulia (Ratu Britania Raya), deklarasi yang didasarkan pada simpati terhadap aspirasi Zionis Yahudi telah diajukan dan disetujui oleh Kabinet.

‘Pemerintah Yang Mulia (Ratu Britania Raya) mendukung pendirian tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, dan akan berupaya sebaik-baiknya untuk memudahkan tercapainya tujuan itu. Dapatlah dipahami bahwa tidak boleh ada hal-hal yang dapat merugikan hak-hak sipil dan keagamaan dari komunitas non-Yahudi di Palestina, atau hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara lain.’

Saya berterima kasih jika Anda dapat menyampaikan deklarasi ini agar diketahui oleh Federasi Zionis. Hormat saya, Arthur James Balfour.”

Demikian isi surat tertanggal 2 November 1917 itu, yang disiarkan media massa kira-kira sepekan kemudian. Dokumen yang ditulis dari kantor Kementerian Luar Negeri Inggris Raya itu kini genap berusia 104 tahun.

Rakyat Palestina akan selalu mengingatnya dengan murka. Sebab, teks yang dinamakan Deklarasi Balfour itu menjadi justifikasi entitas Israel untuk menjajah negeri mereka.

Inggris bisa saja berdalih, pernyataan itu bermaksud mendukung berdirinya tanah air Yahudi di Palestina tanpa harus “merugikan hak-hak sipil dan keagamaan dari komunitas non-Yahudi” setempat. Namun, ujaran tersebut sukar dipercaya karena memang tidak pernah terwujud. Sejak publikasi Deklarasi Balfour, gelombang hijrah orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia, utamanya Eropa, terus berlangsung ke Palestina.

Pada akhir Perang Dunia I (1914-1918), orang-orang Yahudi merupakan minoritas di Palestina. Pada 1920-an, eksodus kaum tersebut terus berdatangan ke sana. Perlahan namun pasti, jumlah mereka kian banyak. Dari 11 persen pada 1922 menjadi 33 persen dari total populasi setempat pada akhir Perang Dunia II (1939-1945).

Seandainya tidak ada Deklarasi Balfour, nasib bangsa Palestina akan sangat berbeda saat ini. Begitu pula negara-negara di Timur Tengah. Palestina mungkin saja sudah merdeka di tanah airnya sendiri pasca-PD I. Dan, pastinya tidak perlu ada konflik dengan Israel karena entitas itu tidak eksis.

Sebelumnya, sudah ada wacana pendirian tanah air Yahudi di Afrika Timur dan Argentina, bukan Palestina sebelum pemerintah Britania Raya mengeluarkan Deklarasi Balfour. Bahkan, Inggris bersedia membantu bila Gerakan Zionis Internasional mau membentuk negara Yahudi di wilayah koloninya di Benua Hitam itu.

Kalau kaum Yahudi ingin “hanya” sebuah kawasan yang bisa disebut sebagai tanah air, kedua opsi itu bisa saja diambil dengan mudah. Apalagi, Gerakan Zionis Internasional didukung Inggris, salah satu negara Sekutu pemenang Perang Dunia.

Namun, mereka tetap bersikeras memilih Palestina, negeri yang di dalamnya terdapat Bukit Zion —sebutan Yahudi untuk kawasan tempat Masjid al-Aqsha berada di Kota Baitul Maqdis. Orang-orang ini meyakini, itulah “tanah yang dijanjikan” untuk mereka saja.

Untuk memahami bagaimana Deklarasi Balfour—teks yang terdiri atas 67 kata dalam bahasa Inggris—itu mampu mengubah sejarah Palestina, perlu memahami konteks beberapa dekade sebelumnya. Sekurang-kurangnya, ada dua fenomena penting, yakni melemahnya pengaruh Kekhalifahan Turki Utsmaniyah dan pembentukan Gerakan Zionis Internasional.

Surat yang mengandung teks Deklarasi Balfour. Dalam bahasa aslinya, deklarasi itu hanya memuat 67 kata, tetapi dampaknya sangat besar bagi rakyat Palestina. - (DOK WIKIPEDIA)

Kekalahan Turki

Sejak awal abad ke-16, wilayah Syam—yang termasuk di dalamnya Palestina—berada di bawah kendali Turki Utsmaniyah. Sultan Selim I berhasil merebutnya dari Dinasti Mamluk pada 1517 M. Selama empat abad, nyaris tidak ada yang mengganggu kesultanan tersebut dalam mengendalikan Bumi al-Aqsha.

Para sultan Turki menyadari, daerah yang disebut Yerusalem itu tidak hanya penting bagi umat Islam, tetapi juga Kristen dan Yahudi. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di sana pun cenderung menghargai kemajemukan. Misalnya, ketika Inkuisisi Spanyol terjadi pada abad ke-15. Utsmaniyah menolong kaum Yahudi yang terusir dari tempat tinggalnya di Andalusia. Yahudi Sephardi—demikian mereka disebut—bahkan diperbolehkan tinggal di Yerusalem.

Di bawah kepemimpinan Sultan Selim I, Turki Utsmaniyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga Suriah, Mesir dan Hijaz - (DOK WIKIPEDIA)

Perubahan yang drastis terjadi pada kira-kira awal abad ke-20. Pada 1908, sultan Turki saat itu, Abdulhamid II, digulingkan dari kekuasaannya. Kendali pemerintahan kemudian dipegang militer.

Pemimpinnya adalah Enver Pasha dan Talat Pasha. Keduanya membuka aliansi dengan Jerman, beberapa saat sebelum pecah Perang Dunia I. Turki Utsmaniyah dan Jerman, bersama dengan Austria-Hongaria, tergabung dalam Blok Sentral. Musuh mereka adalah kubu Sekutu, yang terdiri atas banyak negara, termasuk Britania Raya, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat.

Inggris rupanya ingin menguasai sebagian besar Timur Tengah—yakni mulai dari Syam, Jazirah Arab, hingga Irak. Kawasan tersebut saat itu secara prinsip masih dikuasai Utsmaniyah. Walaupun begitu, rakyat masing-masing negeri setempat tidak selalu berpihak pada Istanbul.

Untuk melemahkan pengaruh kekhalifahan di sana, Inggris merangkul beberapa suku bangsa Arab. Mereka dihasut agar mau memberontak terhadap Istanbul. Di Hijaz, pemimpin Makkah kala itu, Syarif Hussein bin Ali, telah berkorespondensi dengan Sir Henry MacMahon. Keduanya sepakat untuk bekerja sama membendung Utsmaniyah dari Timur Tengah.

Komisaris Tinggi Inggris yang berkedudukan di Mesir itu berjanji, apabila Turki kalah dalam PD I, pihaknya akan mendukung Arab untuk menguasai Semenanjung Arab, Suriah, dan Irak. Janji itu termaktub dalam surat-menyurat yang di kemudian hari dikenal sebagai “The MacMahon–Hussein Correspondence.”

Sesudah tahun 1916, tanda-tanda kemenangan Sekutu kian jelas. Sebaliknya, Blok Sentral terus didera kekalahan di berbagai front pertempuran. Syarif Hussein merasa Inggris sebentar lagi akan menepati janjinya. Padahal, Negeri Albion toh sedang bermain mata dengan kekuatan Yahudi yang bergerak di bawah bendera Zionis Internasional. Bangsa Arab seperti ditikam dari belakang.

Menteri luar negeri Britania Raya periode 1848-1930, Arthur James Balfour. Dalam sejarah Palestina, ia lebih dikenal sebagai penandatangan Deklarasi Balfour. - (DOK WIKIPEDIA)

Siasat Zionis

Gerakan Zionis Internasional dirintis pada 1897 oleh aktivis Yahudi Austro-Hongaria, Theodor Herzl (1860-1904). Dia dan para pendukungnya menerjemahkan secara politis keyakinan nubuat kaum Yahudi bahwa mereka akan kembali ke “tanah yang dijanjikan Tuhan”, yakni Bukit Zion alias Baitul Maqdis.

Sebelumnya, visi “kembali ke Bukit Zion” memang ada dari generasi ke generasi orang Yahudi, tetapi itu tidak pernah digelorakan sebagai sebuah gerakan politik.

Herzl semasa muda aktif sebagai wartawan. Ia pernah mengikuti perkembangan kasus Kapten Alfred Dreyfus (1894-1906), seorang tokoh militer Prancis yang berdarah Yahudi. Dreyfus dihukum penjara seumur hidup atas dakwaan telah membocorkan rahasia negara kepada Jerman.

Perkara ini menimbulkan sentimen anti-Yahudi di tengah rakyat Prancis. Bahkan, peningkatan sikap anti-semitism juga melanda banyak negeri Eropa. Herzl merasa, orang-orang Yahudi yang hingga saat itu hidup terpencar di berbagai kawasan dunia perlu sebuah negara sendiri. Ia menuangkan gagasannya itu ke dalam karyanya, Der Judenstaat (Negeri Kaum Yahudi), terbit pertama kali di Austria, pada 1896.

 

Perkara ini menimbulkan sentimen anti-Yahudi di tengah rakyat Prancis. Bahkan, peningkatan sikap anti-semitism juga melanda banyak negeri Eropa.

 

 

SHARE    

Setahun sesudah itu, kongres pertama Gerakan Zionis Internasional digelar di Basel, Swiss. Sekira 200 orang Yahudi mengikuti forum yang digagas Herzl itu. Mereka sepakat, negara Yahudi yang diimpikan akan bernama Israel. Dan, lokasinya pun ditetapkan, yakni Palestina, yang kala itu masih menjadi bagian dari Utsmaniyah.

Sebelum PD I berakhir, Herzl dan simpatisannya berupaya mendapatkan Bumi al-Quds dari tangan khalifah. Caranya dengan berdiplomasi. Misalnya, pada 1902 delegasi Zionis Internasional mendatangi Sultan Abdulhamid II.

Mereka menyodorkan sejumlah tawaran. Herzl berjanji, pihaknya akan memberikan 150 juta poundsterling untuk sultan pribadi. Selain itu, semua utang pemerintah Utsmaniyah, yang mencapai 33 juta poundsterling, akan dilunasinya. Namun, bujuk rayuan itu ditolak mentah-mentah oleh sang pemimpin Muslim.

Jatuhnya kekuasaan Abdulhamid II pada 1908 kian memuluskan jalan bagi Gerakan Zionis Internasional untuk menarget Palestina. Apalagi, dalam paruh pertama periode PD I, Turki kian merana. Inilah saatnya melakukan pendekatan-pendekatan dengan kubu Sekutu, termasuk di dalamnya Britania Raya.

Sultan Abdul Hamid II yang memerintah di masa Kesultanan Turki Utsmaniyah - (DOK Wikipedia)

SHARE    

Pada saat yang sama, pemerintah Inggris menunjukkan keinginan yang kuat untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan komunitas Yahudi. Eve Spangler dalam Understanding Israel/Palestine (2015) menjelaskan, London ingin kaum tersebut percaya diri dalam mengupayakan pemberontakan terhadap Kekaisaran Jerman, motor utama Blok Sentral.

Inggris meyakini kebijakannya itu akan direspons positif oleh AS. Apalagi, presiden AS Woodrow Wilson memiliki dua penasihat dari kalangan Yahudi, Louis Brandeis dan Felix Frankfurter. Pendukung Bolshevik Rusia pun tidak sedikit berasal dari kaum Yahudi.

Sejak pra-PD I, Inggris juga mengetahui keinginan Zionis Internasional, yakni bahwa kaum Yahudi memiliki negara sendiri. London kemudian hendak memberikan sebuah wilayah koloninya di Afrika Timur kepada Zionis untuk mereka mendirikan “negara Yahudi.” Ke sanalah orang-orang Yahudi dari pelbagai penjuru dipersilakan hijrah, memulai hidup baru yang bebas sentimen anti-semit.

Dalam Kongres Zionis Internasional VI, proposal itu dikenal sebagai “Skema Uganda”, walaupun kawasan koloni Inggris yang dimaksud adalah bagian dari negara Kenya kini—bukan Uganda. Herzl sempat menyambut baik usulan dari Inggris itu. Menurutnya, kaum Yahudi bisa tinggal di sana, sembari menunggu terpenuhinya nubuat langit tentang “tanah yang dijanjikan” (baca: Palestina).

Namun, dalam Kongres Zionis Internasional VII proposal itu ditolak. Bukan karena kondisi geografis Afrika Timur, yang sudah ditinjau langsung oleh tim bentukan Herzl. Mayoritas peserta kongres merasa, pemilihan negeri manapun selain Palestina akan bertolak belakang dengan tujuan awal Zionisme, yakni “kembali ke Bukit Zion,” bukan yang lain.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat