Kabar Utama
Antisipasi Penularan Covid-19 di Pengungsian
Prokes harus dioptimalkan dalam menghadapi bencana yang mulai banyak terjadi di Tanah Air.
JAKARTA -- Bencana alam yang terjadi belakangan ini dikhawatirkan dapat memicu kenaikan kasus Covid-19, khususnya dari kerumunan masyarakat di lokasi pengungsian. Para pemangku kepentingan dan masyarakat diingatkan untuk memastikan protokol kesehatan (prokes) berjalan dengan baik di lokasi pengungsian.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, prokes harus dioptimalkan dalam menghadapi bencana yang mulai banyak terjadi di Tanah Air, seperti banjir dan tanah longsor. Prokes, kata Wiku, menjadi salah satu langkah antisipasi korban bencana yang berkumpul di tempat pengungsian untuk menekan munculnya klaster Covid-19.
"Kembali kepada prinsip dasar, seoptimal mungkin menjalankan prokes 3M didukung dengan peningkatan higienitas lingkungan agar tidak menimbulkan penyakit menular lainnya, " kata Wiku kepada Republika, Kamis (11/11).
Hal senada disampaikan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Ia menekankan betapa pentingnya prokes saat menghadapi bencana di masa pandemi. "Yang penting prokes ya, kita kan punya pengalaman kemarin bencana gempa di Sulbar (Mamuji) saat covid, " ujar Nadia.
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai, pemerintah perlu membuat mitigasi untuk mengantisipasi korban bencana berkumpul di tempat pengungsian, tapi tanpa memunculkan klaster Covid-19. "Evakuasi dan tempat pengungsian tanpa adanya potensi penularan sungguh sangat menantang dalam situasi pandemi," kata Dicky kepada Republika, Kamis (11/1).
Dicky mengatakan, potensi penyebaran Covid-19 di tempat pengungsian perlu diwaspadai mengingat adanya kepadatan orang-orang di suatu tempat, termasuk orang yang belum divaksinasi Covid-19. Sementara, ujar dia, orang yang belum divaksin memiliki risiko lebih besar untuk tertular maupun menularkan Covid-19.
Oleh karena itu, ia berharap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bisa menyiapkan dengan matang mengenai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 di lokasi pengungsian. Hal lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah rawan bencana adalah menggenjot cakupan vaksinasi, terutama vaksinasi bagi kelompok lanjut usia.
Dicky mengatakan, cakupan vaksinasi lansia yang sudah mendapatkan dua dosis belum melebihi 50 persen. Saat ini, kata dia, baru ada tiga provinsi yang cakupan vaksinasi lansia dengan dosis lengkap yang sudah di atas 50 persen. Ketiga provinsi itu adalah Provinsi Jakarta, DI Yogyakarta, dan Provinsi Bali.
"Ini menjadi pekerjaan rumah untuk memperluas cakupan vaksinasi, terutama daerah rawan bencana, baik itu di Jawa, Sumatra, hingga Sulawesi," katanya.
Dicky juga menyarankan pemerintah daerah memetakan masyarakat yang belum bisa divaksin, memiliki penyakit penyerta, dan lansia. Pemetaan itu dinilai penting guna meminimalkan risiko masyarakat di kelompok tersebut dari penularan Covid-19 jika suatu saat mereka harus mengungsi akibat bencana. "Kemudian, sebaiknya memulai opsi penyiapan tempat yang aman," katanya.
Menurut dia, salah satu hal yang harus disiapkan dan diperhatikan adalah luas tempat pengungsian dengan kapasitas yang lebih longgar serta sirkulasi udara dan ventilasi udara yang baik. Bahkan, tempat mandi cuci kakus (MCK) darurat harus diperhatikan ventilasi udaranya.
"Harus dipastikan juga masyarakat yang masuk shelter sudah skrining dari gejala, suhu, ini penting banget, dan untuk bergejala harus disiapkan tempat isoalsi karantina darurat, " ujar Dicky.
Musibah banjir dan longsor terus melanda berbagai daerah. Di Jember, Jawa Timur, banjir yang terjadi di sejumlah wilayah pada Rabu (10/11) menyebabkan sedikitnya 200 warga mengungsi di Balai Desa Pondok Joyo. Ketinggian banjir dilaporkan berkisar antara 30-70 sentimeter.
"Kondisi tanah yang labil juga menyebabkan longsor yang menyebabkan tertutup akses jalan ke arah wisata Gunung Gambir," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Kamis (11/11).
Pihaknya mencatat kerugian material atas dampak kejadian ini meliputi 116 unit rumah, satu unit mushala, 1 unit jembatan, dan satu gedung sekolah menengah pertama. Adapun lokasi terdampak adalah Desa Manggisan di Kecamatan Tanggul, Desa Pondok Joyo, Desa Pondok Dalem di Kecamatan Semboro, Desa Kramat Sukoharjo di Kecamatan Tanggul, dan Desa Gelang di Kecamatan Sumberbaru.
BNPB mengingatkan potensi fenomena La Nina yang telah dirilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) masih dapat terjadi hingga Februari 2022. "Hal ini dapat berdampak pada sejumlah perubahan intensitas hujan di sejumlah wilayah Indonesia. BNPB mengimbau untuk seluruh perangkat daerah setempat dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan," ujarnya.
Sementara itu, BPBD Kabupaten Garut menyatakan sampai saat ini belum ada posko pengungsian, meskipun sejumlah wilayah telah dilanda bencana hidrometeorologi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Garut, Daris Hilman mengatakan, ada sejumlah warga yang mengungsi akibat beberapa bencana yang terjadi, seperti di Kecamatan Talegong dan Sukaresmi. Namun, warga terdampak becana di wilayah itu memilih mengungsi ke rumah saudaranya, alih-alih tinggal di posko pengungsian.
"Jadi kita tak dirikan posko pengungsian. Di Talegong juga belasan warga yang terdampak longsor mengungsi di rumah saudaranya," kata dia kepada Republika, Kamis (11/11).
Kendati demikian, Daris menegaskan pihaknya tetap melakukan persiapan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan posko pengungsian untuk menampung warga terdampak bencana. Pihaknya sudah meminta para camat dan kepala desa menginventarisasi fasilitas umum berupa gedung yang dapat digunakan untuk posko pengungsian.
Pembatasan kapasitas tempat pengungsian juga akan diberlakukan. "Nanti kalaupun harus digunakan, kapasitasnya hanya 50 persen. Ini untuk mengantisipasi kerumunan di posko pengungsian," ujar dia.
Daris menambahkan, BPBD Kabupaten Garut juga selalu menyediakan stok masker untuk dibagikan kepada warga di posko pengungsian. Sebab, ketika kejadian bencana, warga umumnya panik dan lupa menerapkan protokol kesehatan (prokes).
"Insya Allah selama pandemi kita akan tetap memperhatikan prokes dalam penanganan bencana. Warga juga kan pasti ada yang lupa karena panik, tapi petugas selalu mengingatkan," kata dia.
Bupati Garut Rudy Gunawan sebelumnya mengatakan, Kabupaten Garut berada di nomor dua sebagai daerah rawan bencana se-Indonesia. Ia menyebutkan, di Kabupaten Garut terdapat 16 kecamatan di wilayah selatan yang masuk ke dalam daerah rawan bencana banjir bandang, longsor, dan pergerakan tanah.
Selain itu, terdapat tujuh kecamatan lainnya masuk rawan bencana tsunami. Terakhir, terdapat enam kecamatan masuk rawan bencana gunung api. “Jadi kalau peta rawan kebencanaan di Garut ada 16 kecamatan yang mempunyai tingkat kerawanan banjir bandang, longsor serta pergerakan tanah itu kebanyak ada di Garut selatan,” kata dia.
Ia mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut telah menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan longsor. Pemkab Garut juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana di Kecamatan Sukaresmi, lantaran pada akhir pekan lalu diterjang banjir bandang. "Tanggap darurat itu satu kecamatan. Yang lainnya karena tidak besar kita tanggulangi secara parsial," kata dia.
Banjir Bandang Berpotensi Terulang
Musibah banjir bandang dinilai berpotensi kembali terjadi di wilayah Kota Batu, Jawa Timur. Ada berbagai hal yang dianggap bisa menjadi pemicu banjir bandang, salah satunya mengenai alih lahan.
Banjir bandang sempat melanda 10 wilayah di Kota Batu pada Kamis (4/11). Akibat bencana tersebut, 124 kepala keluarga terdampak dan sebanyak tujuh orang meninggal dunia. Adapun jumlah rumah yang terdampak mencapai 51 unit.
Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) I, Raymond Variant Ruritan mengungkapkan, peristiwa banjir bandang di Kota Batu dilatarbelakangi berbagai faktor. Berdasarkan penelurusan kondisi hulu sungai melalui foto udara, menurut Raymond, sebagian besar kawasan tersebut sudah dibudidayakan untuk kegiatan masyarakat.
Hal tersebut menandakan adanya perubahan tata ruang di lokasi tersebut. Kondisi itulah yang dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir bandang.
Raymond berharap ada upaya bersama untuk mengantisipasi bencana serupa. Apalagi, pihaknya menemukan pematus alami lainnya yang bisa menimbulkan banjir bandang. Potensi ini akan semakin besar apabila ada penumpukan sedimen di lokasi dan ditambah dengan adanya perubahan tata ruang di hulu sungai.
"Kalau ini dikombinasikan dengan hujan yang cukup deras, kemudian aliran permukaan membawa serasah, kayu, dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan bencana banjir bandang semula dapat terulang, tapi pada alur pematus lain," katanya.
Menurut Raymond, pematus alami lain yang bisa menjadi pemicu banjir bandang terletak di bawah blok Glagah Wangi. Lokasi ini berada di sebelah barat dari pematus alami di Pusung Lading. Pusung Lading sendiri merupakan tempat yang menjadi sumber aliran banjir bandang beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, PJT I sempat mengamati luas tutupan lahan di bagian hulu Brantas pada musim kemarau, sekitar tiga sampai empat tahun lalu. Berdasarkan hasil citra satelit, luas tutupan lahan yang berisi tanaman tegakan berkisar 19 hingga 25 persen. Temuan ini sangat berbeda jauh dengan persentase ideal sekitar 30 persen.
Melihat situasi tersebut, Raymond menilai kewaspadaan perlu semakin ditingkatkan. Hal yang tak kalah penting adalah mengurangi perubahan tata guna lahan secara bertahap. "Artinya, ini memerlukan upaya yang tidak bisa dilakukan hanya dalam satu hari," kata dia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono pada Kamis (11/11), meninjau penanganan banjir bandang di Kota Batu. Dalam kesempatan itu, Basuki menyatakan, warga yang berada di sekitar bantaran sungai akan segera direlokasi.
Menurut Basuki, relokasi rumah bukan hanya ditujukan bagi rumah milik penyintas banjir bandang, melainkan untuk seluruh rumah warga yang berada di sekitar bantaran sungai. Rumah yang direlokasi adalah rumah yang berada sekitar 4 kilometer dari lokasi kejadian sampai muara Sungai Brantas.
"Tanahnya nanti akan disiapkan Bu Wali Kota (Dewanti Rumpoko) dan kepala desa," kata Basuki kepada wartawan, Kamis (11/11).
Basuki menegaskan, pemindahan rumah warga di sekitar bantaran sungai penting dilakukan. Jika warga dibiarkan menetap di lokasi tersebut, akan membahayakan keselamatan mereka. Sebab itu, pemerintah pusat termasuk pemerintah kota harus menindaklanjuti masalah tersebut.
Selain merelokasi rumah warga, Kementerian PUPR akan melebarkan sungai agar aliran air bisa berjalan dengan baik. Kementerian PUPR juga akan memperbaiki pipa-pipa air yang rusak akibat banjir bandang.
Basuki menambahkan, perbaikan sejumlah jembatan turut dilakukan. "Saya kira tidak ada konektivitas yang terputus, tapi ada beberapa jembatan yang harus kita upgrade, kita perbaiki," ucapnya.
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko mengungkapkan, rumah warga yang hanyut dan hancur akibat banjir sebenarnya hanya delapan unit. Namun, berdasarkan permintaan menteri PUPR, semua warga yang berada di bantaran sungai harus direlokasi. "Nanti akan didata lagi jumlah pastinya," kata dia.
Lahan relokasi yang disiapkan berada di salah satu desa di Kecamatan Bumiaju, Kota Batu. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai program relokasi kepada warga.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Kabar Utama | Berlangganan
Netizen Iran Ledek Tiga Drone Kecil Israel
Kabar Utama | Berlangganan
Biden Kembali Siapkan Bantuan Senjata untuk Israel
TERPOPULER
Kabar Utama | Berlangganan
Israel Dapat Perlawanan Sengit di Nur Shams
Kabar Utama | Berlangganan
Biden Kembali Siapkan Bantuan Senjata untuk Israel
Kabar Utama | Berlangganan
Israel Kembali Bersiap Serang Rafah?
Kabar Utama | Berlangganan
Armada Kebebasan akan Dobrak Blokade Laut Israel
Login Gmail
Login Facebook