Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa bersalaman dengan Ketua KomisiI DPR RI Meutya Hafid bersalaman sebelum menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon panglima TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021) | Republika/Putra M. Akbar

Kabar Utama

08 Nov 2021, 03:50 WIB

Andika Janji TNI Profesional dan Humanis

Menurut Jenderal Andika, institusi TNI tak bisa lagi seenaknya bertindak seolah-olah punya kewenangan.

JAKARTA -- Komisi I DPR akhirnya menyetujui penunjukan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI. Selepas uji kelayakan terkait persetujuan itu, Andika berjanji akan menjadikan TNI sebagai lembaga yang profesional. 

Pernyataan itu disampaikan Jenderal Andika saat ditanya soal target dalam 100 hari ke depan. "Prioritas kita adalah bagaimana membuat kita lebih memegang peraturan perundangan sebagai dasar kita khususnya kami pelaku di bawah yang melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah maupun yang menurut kami perlu dilakukan," kata Andika, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11). 

Andika menuturkan hal tersebut sangat penting. Menurutnya, institusi TNI tidak bisa lagi seenaknya bertindak seolah-olah punya kewenangan. "Kita akan lakukan sesuai dengan perundangan, benar-benar itu. Hukumnya gimana kita harus begitu," ujarnya. 

Selain itu, Andika juga berkomitmen untuk tidak terlalu masuk ke dalam ranah lembaga sipil. "Kalau masing-masing departemen lembaga itu disiplin pada tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya maka akan terjadi teamwork, akan jadi suatu kekuatan, sehingga komitmen saya kita harus disiplin," ucapnya. 

"Kalaupun ada tugas yang sifatnya membantu, kita kedepankan departemen/lembaga yang punya tupoksi itu," ia menambahkan. Andika juga menjanjikan sinergitas TNI-Polri tetap terjaga. 

TNI belakangan memang mendapat sorotan akibat sejumlah kebijakan pemerintah yang melibatkan institusi itu dalam ranah sipil. Di antaranya terkait ketahanan pangan, penanganan pandemi, hingga perbantuan tugas-tugas kepolisian. 

Komisi I DPR menyelesaikan proses fit and proper test pada Sabtu (6/11) dan langsung memberikan persetujuan atas penunjukan Andika oleh Presiden Joko Widodo.Uji kelayakan tersebut dimulai dengan paparan singkat oleh Andika atas visinya  "TNI adalah Kita".

"Memang sangat singkat. Akan tetapi, justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional melihat TNI sebagai bagian dari mereka," kata Andika.

"Saya tidak ingin orang berharap terlalu tinggi," kata Andika menambahkan dalam paparan yang berlangsung 30 menit itu. Paparan singkat itu kemudian diikuti pendalaman secara tertutup. 

“Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, selepas uji kelayakan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian," kata Andika dengan singkat menjawab keputusan tersebut. 

photo
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) melakukan salam komado dengan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid (kanan) sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). Presiden Joko Widodo mengajukan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI kepada DPR sebagai pengganti Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. - ( ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Mata Andika tampak berkaca-kaca usai mendengarkan pembacaan kesimpulan rapat internal Komisi I itu. Usai mendapatkan persetujuan, sontak sejumlah anggota komisi I mengajak Andika Perkasa untuk foto bersama. 

Anggota Komisi I DPR Lodewijk F Paulus mengatakan, dalam paparan tertutup salah isu yang disorot adalah soal isu konflik di Papua. "Prioritas-prioritas tentunya salah satu, masalah Papua. Papua yang beliau angkat bagaimana pendekatan penyelesaian Papua yang dilaksanakan dengan memanfaatkan operasi pembinaan teritorial," kata Lodewijk, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11). 

Andika, kata Lodewijk, tidak ingin menggunakan sistem senjata utama, melainkan sistem senjata sosial. "Artinya komunikasi. Andalannya dia bukan satuan tempur tapi satuan-satuan teritorial yang digelar mulai dari babinsa, danramil, kemudian kodim dan itu yang diperkuat," ujarnya. 

Prinsipnya, kata Lodewijk, Andika ingin TNI ke depan bagaimana memenangkan pertempuran tanpa peperangan. Andika ingin TNI  melakukan pendekatan lunak dalam menghadapi  konflik di Papua. 

"Kita berharap demikian dan Pak Andika sudah mulai dengan menggelar satuan-satuan teritorial di sana, karena diambil dari seluruh prajurit angkatan darat tentunya diseleksi karena berbicara teritorial ada kriteria khusus bagi seorang prajurit untuk bisa melakukan ini," kata dia.

Papua tunggu

Saat ditanya wartawan terkait isu Papua, Andika belum mau berbicara banyak. "Yang Papua tunggu ya," ucapnya. 

Namun dalam paparan visi misi secara terbuka, di fit and proper test, Andika menjelaskan penguatan intelijen perlu dilakukan. "Gangguan keamanan, baik konflik horizontal, maupun vertikal, itu juga satu hal yang menurut kami perlu mendapatkan prioritas atau fokus pada era ke depan," ucapnya. 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga meminta Panglima TNI berkomitmen menghindari pelanggaran HAM. "Saya sebagai Pimpinan Komisi HAM ingin menyampaikan agar kepada calon Panglima TNI yang baru agar ada komitmen untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua tanpa menimbulkan permasalahan pelanggaran HAM," kata Wakil Ketua Komnas HAM, Amiruddin, Ahad (7/11). 

Hal itu mengingat saat ini situasi di Papua yang memanas karena sering terjadinya kontak tembak terbuka aparat keamanan dengan kelompok bersenjata. Selain itu, ada tenggat waktu dari calon panglima agar konflik tidak berlarut di Papua.

Amirudin berpesan agar Panglima TNI yang baru perlu menunjukkan dukungan untuk upaya penyelidikan dan penyidikan peristiwa yang diduga melanggar HAM berat. 

Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam menyebut tiga aspek terkait HAM akan menjadi tantangan Panglima TNI baru. Di antaranya penegakan HAM, posisi dalam hubungan sipil-militer, dan reformasi peradilan militer. "Pelanggaran HAM masa lalu jangan kembali terulang dan harus jadi pelajaran bagi Panglima TNI yang baru," ucapnya. 

photo
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa bersiap menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon panglima TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). - (Republika/Putra M. Akbar)

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga berharap Panglima TNI mempunyai pendekatan lebih baik untuk menyelesaikan masalah Papua. "Tentu, lebih humanis tapi tidak kehilangan semangat untuk perlindungan, humanis tapi perlindungan dan penegakan HAM harus tetap dijaga," ujar Wapres di sela kunjungan kerja ke Papua, Sabtu (6/11).

Wapres menilai, pendekatan yang dilakukan panglima TNI terdahulu, Marsekal Hadi Tjahjanto untuk keamanan Papua sudah baik. Namun, ia berharap ada pendekatan strategis lanjutan untuk keamanan Papua. 

“Berdasarkan apa yang sudah dilakukan saya harap ada langkah-langkah strategis yang lebih baik lagi nanti dalam menangani keamanan di Papua, itu harapan kami," kata Kiai Ma'ruf.

Dengan pendekatan strategis yang lebih baik, ia mengharapkan harapkan intensitas gangguan keamanan di Papua itu semakin menurun.

DPR Sambangi Rumah Andika

Sementara, DPR yang diwakili setiap fraksi datang melakukan verifikasi faktual di kediaman Panglima TNI terpilih Jenderal Andika Perkasa, Ahad (7/11). Usai pertemuan, Andika mengatakan bahwa TNI ke depan harus menjaga kekompakannya.

 Ya harus (kompak) kita, seperti saya hanya bisa mengatakan di AD kan, kita juga harus kompak. Pasti hal yang sama juga akan saya lakukan (di matra TNI lain)," singkat Andika di kediamannya kawasan Senayan, Jakarta, Ahad (7/11). 

Menantu dari mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono itu tak berbicara banyak usai pertemuan. Ia mengapresiasi kedatangan Komisi I DPR yang melakukan verifikasi faktual.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, perwakilan dari fraksi yang telah hadir. Saya juga apa adanya saja," ujar Andika. 

Rencananya, rapat paripurna penetapan Andika akan digelar Senin (8/11) pukul 10.00 WIB. "Besok Insya Allah jam 10 paripurna dan Pak Jenderal Andika juga diundang ke hadapan paripurna untuk disampaikan bahwa pengambilan keputusan DPR," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari. 

Adapun kegiatan Komisi I kemarin adalah melakukan verifikasi faktual terhadap kediaman Andika. Agar pihaknya dapat mengkonfirmasi secara langsung kebenaran alamat dan lokasi kediaman Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu. 

"Tujuannya untuk bersilaturahmi ke rumah beliau. Kita ingin memastikan bahwa memang beliau tinggal di sini, berkeluarga. Ketemu juga dengan putranya tadi, kalau bahasa kerennya verifikasi faktual," ujar Abdul.

Jenderal Andika juga berjanji akan segera menunjuk KSAD usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo. "Mungkin setelah resmi (menjabat Panglima TNI), saya janji setelah resmi ya," ujar Andika. 

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa ada enam nama yang berpotensi mengisi posisi KSAD. Keenam nama itu saat ini berpangkat letnan jenderal.

Pertama adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Bakti Agus Fadjari, kemudian Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Dudung Abdurachman. Lalu, Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto.

"Kemudian ada Letjen Teguh Arief Indratmoko, beliau itu sekarang menjadi Komandan Pusat Teritorial. Kemudian ada Letjen Arip Rahman beliau sekarang adalah Danpusnif," ujar Hasanuddin. 

Terakhir adalah Kasum TNI Letjen Eko Margiyono. Ia menjelaskan, ada sosok lain yang memang berpangkat Letnan Jenderal, tetapi struktur jabatan mereka berbeda dengan enam nama tersebut.

"Ada Letjen yang lain, tapi beliau korpsnya dari Banmin dan struktur jabatan yang diembannya saya kira berbeda dengan ke enam orang ini," ujar Hasanuddin.


×