Ilustrasi penyelenggaraan umrah. | EPA-EFE/SEDAT SUNA

Khazanah

01 Nov 2021, 17:08 WIB

Terkait Umrah, RI Masih Lobi Saudi Soal Vaksin

Negosiasi umrah perlu dilakukan agar Saudi bisa mengakui vaksin Sinovac yang banyak digunakan masyarakat Indonesia.

JAKARTA — Pemerintah masih berupaya untuk melobi Arab Saudi agar jamaah umrah Indonesia yang telah menerima vaksin lengkap Sinovac dan Sinopharm tak perlu mendapatkan vaksin booster tambahan. 

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Nur Arifin mengatakan, banyak jamaah yang bisa diberangkatkan jika Saudi mengakui vaksin asal Cina itu. "Pemerintah juga sedang melakukan negosiasi dengan Arab Saudi," kata Nur Arifin melalui keterangan tertulisnya kepada Republika, Sabtu (30/10).

Nur Arifin menegaskan, negosiasi perlu dilakukan agar Saudi bisa mengakui vaksin Sinovac yang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Jika vaksin Sinovac diakui, jamaah tidak perlu divaksin dosis ketiga atau booster. Di sisi lain, Nur Arifin mengaku terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mematangkan rencana penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) RI, Hilman Latief, membenarkan adanya upaya negosiasi tersebut. "Iya benar (lobi soal booster). Ya kan bagusnya gitu kan (dua dosis vaksin saja). Tapi kita enggak tahu nanti ya," kata Hilman. 

Sementara itu, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan bahwa usulan tersebut ‘salah alamat’. Menurut dia, pihak yang seharusnya mengurusi persoalan terkait vaksin adalah Kementerian Kesehatan, bukan Kementerian Agama. “Kayak-nya salah alamat. Kemenag bukan domain masalah vaksin, itu domainnya Kemenkes,” kata Endang, kemarin.

Dia mengatakan, hingga saat ini belum ada pengumuman dari Arab Saudi terkait penggunaan Sinovac atau Sinopharm di wilayah Kerajaan. “Secara legitimate, WHO sudah mengakui (Sinovac dan Sinopharm). Namun, Saudi tidak menggunakan, itu saja masalahnya,” ujar dia.

Meski demikian, Endang menolak untuk memprediksi peluang diterima atau tidaknya usulan Kemenag untuk membebaskan jamaah yang telah menerima vaksin Sinovac atau Sinopharm dari suntikan booster. Hingga saat ini, hanya empat vaksin Covid-19 yang diakui dan digunakan di Kerajaan, yaitu Pfizer, Astrazeneca, Johnson & Johnson, dan Moderna. Sedangkan mereka yang telah menerima vaksin selain empat vaksin tersebut harus menerima vaksin tambahan (booster) dari empat vaksin yang diakui Saudi. 

"Boleh saja dua kali Sinovac, tapi harus booster satu di antara empat vaksin itu. Bagi yang sudah dua kali (vaksin) dari empat (merk vaksin itu) tidak harus booster," kata Konjen RI di Jeddah, Eko Hartono, beberapa waktu lalu.

Eko mengatakan, saat ini aspek teknis paling utama yang harus dibahas antara Indonesia dengan Arab Saudi adalah bagaimana sertifikat vaksin Indonesia dapat diakui oleh Saudi. Dia juga menyarankan agar aplikasi PeduliLindungi dapat diintegrasikan dengan aplikasi serupa buatan Saudi, Tawakkalna.

"Selama ini PeduliLindungi belum bisa dibaca di Saudi. Tanpa link itu sulit bagi jamaah untuk bisa umrah," kata Eko.


×