Pengunjuk rasa warga Palestina membentangkan bendera dalam bentrokan dengan pasukan Israel di lokasi masuk pemukiman Yahudi di Beit El, Ramallah Tepi Barat, Juni 2021 lalu. | AP/Nasser Nasser

Internasional

29 Oct 2021, 03:45 WIB

Israel Rencanakan 3.144 Unit Permukiman Baru

Pakar PBB Michael Lynk menyimpulkan bahwa, permukiman Israel merupakan kejahatan perang.

YERUSALEM – Israel berencana untuk membangun 3.144 rumah bagi pemukim Yahudi di wilayah pendudukan di Tepi Barat. Dilansir Middle East Monitor, Kamis (28/10), sebanyak 1.344, di antaranya telah menerima persetujuan akhir. Sementara itu, 1.800 unit akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Menurut Haaretz, 292 unit disetujui di Kfar Etzion, 286 unit di Har Bracha, dan 224 unit di Talmon. Sementara 105 unit di Alon Shvut, 83 unit di Karnei Shomron, dan 58 unit di Beit El.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan masyarakat internasional telah berulang kali mengutuk perluasan pemukiman Israel. Mereka mengatakan, hal itu dapat menghambat kemajuan perdamaian dengan Palestina.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengirimkan protes tertulis ke kantor Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, rencana-rencana pembangunan permukiman baru di wilayah pendudukan.

“Ini adalah kekhawatiran yang telah kami diskusikan di tingkat yang sangat senior, di tingkat paling senior, dengan mitra kami, Israel. Mitra kami, Israel, tahu sikap kami dan kami akan terus terlibat dengan mereka dalam diplomasi," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, Selasa (26/10).

Sejak menjabat pada Januari, Presiden Biden dan para pembantu utamanya enggan mengkritik Israel di depan umum. Mereka hanya mengeluarkan peringatan terhadap langkah-langkah yang merugikan solusi dua negara.

Dalam sebuah laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Juli, pakar PBB Michael Lynk menyimpulkan bahwa, permukiman Israel merupakan kejahatan perang. Pada 2016, Dewan Keamanan PBB mengutuk pembangunan permukiman tersebut dalam sebuah resolusi yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki validitas hukum.

Sementara itu, Kanselir Jerman Angela Merkel kembali meminta Israel dan Palestina untuk tidak meninggalkan tujuan dalam mencapai solusi dua negara, Rabu (27/10). Desakan ini muncul di tengah percepatan rencana perluasan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

“Kami tidak ingin melepaskan gagasan solusi dua negara, melainkan mempertahankannya. Kami percaya keamanan Israel paling baik dijamin ketika ada juga negara untuk Palestina di mana mereka dapat hidup,” kata Merkel dalam pernyataan pers bersama dengan Raja Yordania Abdullah II di Berlin, Jerman, yang dikutip Anadolu Agency

Tel Aviv juga menentang Washington yang tidak memberikan persetujuan untuk proyek-proyek semacam itu hingga saat ini. Seorang pejabat pertahanan Israel mengatakan forum perencanaan kantor penghubung Israel dengan Palestina memberikan persetujuan awal untuk rencana membangun 1.344 unit rumah dan keputusan final untuk proyek membangun 1.800 rumah.

Kini keputusan ada di tangan Menteri Pertahanan Benny Gantz yang merupakan seorang sentris dalam pemerintahan Israel untuk menyetujui izin konstruksi yang akan dikeluarkan.

photo
Pengunjuk rasa warga Palestina membentangkan bendera dalam bentrokan dengan pasukan Israel di lokasi masuk permukiman Yahudi di Beit El, Ramallah Tepi Barat, Juni 2021 lalu. - (AP/Nasser Nasser)

"Pemerintah ini berusaha menyeimbangkan antara hubungan baiknya dengan pemerintahan Biden dan berbagai kendala politik," kata seorang pejabat senior Israel merujuk pada Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Pemerintah Biden sebelumnya mengatakan sangat prihatin tentang rencana Israel untuk memajukan ribuan unit pemukiman di Tepi Barat. Biden menyebut langkah-langkah seperti itu merusak prospek solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina dan sangat menentang perluasan pemukiman.

Seorang senior AS Pejabat departemen luar negeri mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah membahas masalah ini dengan Gantz pada Selasa (26/10). Panggilan telepon mereka pertama kali dilaporkan oleh situs berita Axios yang mengutip pejabat Israel yang mengatakan kepala diplomat AS telah menyuarakan menentang rencana pemukiman.

Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina Bassam Al-Salhe mengatakan, keputusan itu menunjukkan bahwa pemerintahan baru Israel yang dipimpin oleh politisi sayap kanan Naftali Bennett tidak kalah ekstri dengan pemerintahan pemimpin sebelumnya, Benjamin Netanyahu.

"Perilaku pemerintah Israel di bawah Bennett tidak kalah ekstrem dari apa yang terjadi di bawah Netanyahu," ujar Al-Salhe.

"Pemerintah AS memiliki kata-kata, dan tidak ada tindakan, untuk mengubah kebijakan yang telah diberlakukan oleh Trump," kata Salhe merujuk pada pemerintahan AS sebelumnya yang dipimpin Donald Trump.

Berjalan di atas tali ketegangan politik dan diplomatik, Bennett telah menghadapi panggilan dari para pemimpin pemukim untuk meningkatkan konstruksi. Proyek-proyek semacam itu kemungkinan akan disambut oleh konstituen ultranasionalisnya yang sama-sama menentang kenegaraan Palestina.

Tapi seiring dengan prospek ketegangan hubungan dengan Washington, Bennett juga dapat mengasingkan partai-partai sayap kiri dan Arab dalam koalisi pemerintahan. Sebagian besar negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap permukiman yang dibangun Israel di Tepi Barat adalah ilegal.

Israel membantah hal ini dan telah menempatkan sekitar 440.000 warga Israel di Tepi Barat, dengan alasan hubungan alkitabiah, sejarah dan politik dengan daerah tempat tiga juta orang Palestina tinggal. Perundingan damai Israel-Palestina gagal pada 2014.


×