Jamaah melaksanakan tawaf dalam rangkaian umrah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, beberapa waktu lalu. | EPA-EFE/SEDAT SUNA
27 Oct 2021, 03:55 WIB

Kepastian Umrah Ditagih

KJRI Jeddah menyatakan belum ada kepastian keberangkatan jamaah.

JAKARTA -- Hampir tiga pekan sejak Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengumumkan nota diplomatik Kerajaan Saudi soal umrah, kepastian pemberangkatan belum juga mewujud. Pihak travel menyatakan jamaah mulai gerah dengan ketakpastian tersebut.

Pemilik Travel Umrah Taqwa Tours Rafiq Jauhari menuturkan, jamaah belakangan terus menanyakan kepastian umrah pada pihak travel soal keberangkatan umrah. Terutama, mereka yang sudah membayarkan biaya umrah sebelumnya,

"Saya khawatir jika ada penyelenggara yang tidak mampu berkomunikasi dengan para jamaah kemudian dikesankan seolah perusahaannya bermasalah," katanya. 

Rafiq mengatakan, jamaah menyangka pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tidak mau memberangkatkan jamaah setelah dua tahun tutup. "Dikiranya pemerintah sudah membuka umrah, tapi travel tidak kunjung memberangkatkan," katanya.

Terkait

 

Menurutnya, jika tak kunjung diberangkatkan, jamaah akan menaruh rasa curiga bahwa dana mereka telah terpakai oleh pemilik PPIU. "Seperti yang dituduhkan banyak masyarakat atas tidak terselenggaranya haji dua tahun terakhir, sehingga muncul isu dana haji terpakai untuk proyek infrastruktur," ujar dia.

Ia mendesak pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa umrah ini sesungguhnya masih memerlukan proses panjang untuk sampai kepada keberangkatan awal. "Tampaknya Ibu Menteri terlalu tergesa mengumumkan info yang seharusnya dibicarakan di ranah internal pemerintah, tapi diumumkan ke publik," kata dia. 

Rafiq menjelaskan, sebagaimana dokumen yang dirilis Asosiasi Himpuh (Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji) pada 25 Oktober 2021, pemerintah akan memberangkatkan umrah perdana khusus untuk para pengurus travel PPIU. Kuota yang disediakan adalah 100 orang per asosiasi.

Pendaftaran dibuka 26 Oktober hingga 5 November 2021. Namun, hingga saat ini belum ada pihak berwenang yang dapat memastikan kapan umrah akan dibuka.

Pemilik PPIU Travel Riau Wisata Hati (RWH) Muhammad Dawood menyatakan, hal itu juga akan jadi pertanyaan jamaah. "Jamaah tetap mengira kalau umrah sudah dibuka, padahal umrah perdana ini hanya berlaku untuk petugas PPIU dan ini kami yang akan dihukum jamaah," ujar dia.   

photo
Petugas melintas di lobi baru Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (4/1/2021). Perluasan Terminal 1 Bandara Juanda yang baru tersebut mampu menampung 13,6 juta penumpang per tahun dan difungsikan untuk keberangkatan jamaah umrah dan haji serta penerbangan domestik telah rampung Desember dan rencananya dioperasikan mulai awal 2021. - (Umarul Faruq/ANTARA FOTO)

Ia juga menuturkan, para calon jamaah juga bingung dengan pengumuman pemerintah. “Mereka beranggapan pemerintah sudah sampaikan sudah dibuka, kapan kami berangkat. Padahal, kenyataannya kan belum dibuka," katanya. 

Sejak gelombang kedua melanda, Saudi menutup pintu umrah mancanegara sejak Februari 2021. Umrah bagi warga asing kemudian dibuka kembali pada 10 Agustus 2021. Ratusan jamaah asal Nigeria menjadi yang pertama tiba setelah larangan umrah dicabut. 

Tak lama setelah jamaah Nigeria tiba, ratusan jamaah termasuk dari Amerika Serikat dan Aljazair dan sejumlah negara Teluk tiba. Pada 21 Agustus 2021, sebanyak 100 jamaah perdana dari Erbil di Irak tiba. Kemudian disusul Kenya dan sejumlah negara lainnya termasuk 11 orang dari Malaysia pada Senin (25/10).

Indonesia tak ikut dalam gelombang itu karena termasuk sembilan negara yang tidak boleh mengirimkan jamaah ke Saudi. Larangan itu diindikasikan dicabut melalui nota diplomasi yang diumumkan Menlu Retno Marsudi pada 9 Oktober lalu. 

Pihak Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kemenlu, PPIU, dan sejumlah lainnya telah melaksanakan rapat maraton dua pekan lalu. Namun sejauh ini belum ada aturan teknis yang ditelurkan. 

"Jadi sampai dengan saat ini belum ada kepastian kapan jamaah umrah bisa berangkat karena aspek teknis masih dibahas, yaitu terkait sertifikat vaksin dan booster," kata Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen) RI Jeddah Eko Hartono saat dihubungi Republika, Selasa (26/10). 

Untuk itu, perwakilan pemerintah di Indonesia belum dapat menyampaikan akan seperti teknis umrah ini. "Sejauh ini juga belum ada konfirmasi tentang cetak kartu vaksin," katanya.

Hingga kini, informasi yang baru didapat bahwa jamaah yang bisa umrah yang sudah memenuhi syarat seperti telah divaksin dosis lengkap dengan vaksin yang diakui oleh Pemerintah Arab Saudi, yakni Astrazeneca, Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna. "Bagi yang penuhi syarat, langsung umrah," katanya. 

Jika ada jamaah yang belum divaksin lengkap, maka harus bersedia dikarantina demi memutus mata rantai Covid-19. Meski demikian, sampai saat ini belum ada kepastian kapan umrah dimulai untuk jamaah Indonesia. "Jamaah yang karantina itu yang tidak penuhi syarat seperti vaksin belum lengkap atau belum booster," katanya.

Biaya Umrah

Kementerian Agama menyatakan masih terus menyiapkan langkah-langkah teknis keberangkatan umrah. Saat ini, sedang dibahas poin-poin terkait biaya umrah pada masa pandemi dan revisi KMA 777 Tahun 2020.

"Kemenag diminta melakukan persiapan teknis. Sertifikat vaksin sedang disiapkan bekerja sama dengan Kemenkes, sembari integrasi data dari PeduliLindungi ke Tawakkalna. Kami siapkan juga asrama haji," ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin, kepada Republika, Selasa (26/10).

Jika persiapan teknis ini sudah selesai, Kemenag akan merevisi KMA 777 Tahun 2020 tentang Biaya Referensi Umrah pada Era Pandemi. Ia menyebut kemungkinan ada perubahan, berhubungan dengan perlunya tes PCR yang dilakukan beberapa kali.

Selain memperhitungkan biaya PCR, kenaikan biaya umrah juga disebabkan ketentuan karantina yang harus dilakukan jamaah saat kembali ke Tanah Air. Untuk menekan biaya karantina, Kemenag berupaya menyiapkan asrama haji.

"Biaya umrah normal Rp 20 juta, sementara berdasarkan KMA 777 kemarin Rp 26 juta. Saat ini sedang kita evaluasi apakah masih segitu atau ada kenaikan atau penurunan," katanya. 

Arifin menyebut pihaknya sedang mengupayakan agar perubahan biaya ini tidak terlalu besar. Kerja sama dengan asrama haji dilakukan agar memberikan paket layanan yang terbaik dan termurah.

Selain dari sisi Kemenag, ia menyebut Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan juga terus berupaya melakukan diplomasi kepada Kerajaan Saudi. Salah satu lobi yang dilakukan terkait dengan suntikan ketiga vaksin Covid-19 atau booster.

Kemenkes disebut mengupayakan agar jamaah Indonesia tidak perlu disuntik booster untuk umrah. Salah satu alasannya, Saudi sudah mengakui vaksin Sinovac dan Sinopharm, pun WHO.

"Pak Menkes menginginkan jangan booster. Alasannya, mayoritas masyarakat Indonesia belum vaksin. Rasanya tidak adil sementara ada yang menerima vaksin ketiga," ujar dia.

photo
Jamaah calon haji diperiksa kesehatannya sebelum menjalankan vaksinasi Covid-19 massal di Halaman Dinas Kesehatan Bantul, Yogyakarta, Selasa (6/4/2021). - (Wihdan Hidayat / Republika)

Terakhir, ia meminta semua pihak menghargai tugas fungsi yang dilakukan masing-masing kementerian. Di sisi lain, Kemenag mendorong agar diplomasi yang dilakukan segera difinalisasi agar masyarakat tidak bingung dan menunggu lama untuk umrah.  

Ia juga menekankan, pihak-phak terkait termasuk Kemenag sangat berhati-hati agar saat keberangkatan pertama nanti jamaahnya betul-betul sehat dan bebas Covid-19. Hal ini ditekankan betul, berkaca pada pengalaman umrah pada masa pandemi yang dilakukan 1 November 2020 hingga 3 Februari 2021 lalu. Kala itu, ratusan jamaah dari Indonesia tertular Covid-19.

Ketua Umum Sarikat Penyelenggaraan Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi minta semua pihak bersabar terkait keberangkatan umrah untuk jamaah Indonesia. "Untuk apa juga memberangkatkan buru-buru? Toh Malaysia sudah berangkat juga segelintir orang saja tidak banyak yang berangkat," kata Syam Resfiadi saat dihubungi Republika, Selasa (25/10).

Syam menegaskan, lebih baik menyelamatkan satu bangsa daripada menyelamatkan hanya orang-orang yang ingin umrah, tapi justru membuat kasus Covid-19 menjadi masalah lagi bagi Indonesia. Ia mengingatkan, semua tidak ingin keberangkatan umrah ini menjadi pemicu gelombang Covid-19 yang ketiga. "Bersabarlah sebentar sehingga pandemi selesai," katanya.

Apalagi, menurut Syam, saat ini Indonesia di ambang masa liburan akhir tahun yang diperkirakan bisa menambah atau mengulangi gelombang Covid-19. Untuk itu, perlu dukungan semua pihak agar umrah pada masa pandemi ini dapat berjalan lancar tanpa ada yang terpapar Covid-19. "Jangan samakan kita dengan jamaah Malaysia yang sudah berangkat. Ya bedalah Indonesia dengan Malaysia. Mereka kan sedikit orangnya," ujarnya.

Syam Resfiadi menegastakan, wajar Arab Saudi menerima lebih dulu jamaah Malaysia untuk umrah karena dibandingkan Malaysia, Indonesia lebih banyak jamaahnya. "Mereka (jamaah Malaysia) tidak mengkhawatirkan bagi Arab Saudi. Kalau Indonesia banyak jumlahnya, bahkan yang keberangkatan umrah ke Arab Saudi nomor dua di dunia terbanyak," katanya.

Untuk itu, semua pihak perlu memahami bahwa umrah pada masa pandemi ini berbeda dengan umrah di luar pandemi. Perlu ada aturan khusus yang disepakati kedua negara teknis umrah pada masa pandemi. "Ingat sehingga tidak mudah untuk bisa mengatur jamaah dari Indonesia tanpa peraturan dan protokol yang menyaringnya. Sehingga masa pandemi ini masih bisa dikontrol kasus Covid-19-nya," katanya.


×