Suasana gedung bertingkat perkantoran di Jakarta, Kamis (5/8/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021 sebesar 7,07 persen. | ANTARA FOTO/Galih Pradipta
26 Oct 2021, 10:13 WIB

Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Membaik

Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2021 berkisar 4-5 persen

JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, tren pemulihan ekonomi terus berjalan pada kuartal III 2021. Menurut Sri, kinerja ekonomi pada periode tersebut mampu tumbuh pada kisaran 4,5 persen. Hal itu ditopang oleh konsumsi masyarakat yang masih kuat, meningkatnya investasi, penguatan kinerja ekspor, dan pemulihan yang merata di berbagai wilayah.

"Kinerja ekonomi kita dengan perbaikan ini memberikan suatu optimisme untuk merevisi kuartal ketiga kita. Outlook pertumbuhan dari kuartal ketiga kita membaik menjadi 4,5 persen," ungkap Sri dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (25/10).

Sebelumnya, Sri sempat menyampaikan, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2021 berkisar 4-5 persen (yoy). Menkeu mengatakan, untuk keseluruhan tahun pertumbuhan ekonomi 2021 dapat mencapai 4 persen. Pemerintah menyebut, kinerja manufaktur global mengalami kenaikan seiring penanganan Covid-19 yang terus membaik. Manufaktur Indonesia pun kembali berekspansi setelah dua bulan berada pada level kontraksi.

Sri mengatakan, Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia bahkan merupakan yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN-5. "Di Indonesia, kita melihat terjadinya ekspansi kegiatan manufaktur yang ditunjukkan dengan PMI Indonesia sebesar 52,2 dan PMI manufaktur di berbagai negara ASEAN juga mulai menunjukkan pemulihan," ujarnya.

Terkait

PMI global pada September 2021 juga tercatat dalam mode ekspansi pada level 54,1 akibat semakin terkendalinya Covid-19. Dia meyakini, Indonesia akan ikut menghadapi dampak dari kenaikan harga komoditas unggulan seperti batu bara.

 

Surplus neraca perdagangan pada September 2021 juga tercatat mencapai 4,37 miliar dolar AS. Hal itu ditopang oleh kinerja ekspor yang tumbuh 47,6 persen (yoy), sementara impor tumbuh 40,3 persen (yoy). Posisi cadangan devisa tercatat 146,9 miliar dolar AS, jauh di atas standar batas kecukupan internasional.

Sri menekankan, APBN terus berupaya menopang pemulihan ekonomi nasional. Dia melaporkan, defisit APBN terjaga sebesar Rp 452 triliun dengan rasio 2,74 persen terhadap PDB hingga September 2021. Realisasi penerimaan negara mencapai Rp 1.354,8 triliun atau 77,7 persen dari target. Angka itu mampu tumbuh 16,8 persen (yoy).

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.806,8 triliun atau 65,7 persen dari pagu belanja. Angka itu turun 1,9 persen (yoy). Realisasi belanja masih belum optimal khususnya untuk komponen belanja non-kementerian/lembaga dan dana transfer daerah dan dana desa (TKDD).

Lonjakan harga

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, pergerakan harga minyak dan gas dunia yang tengah meningkat akan berdampak pada beban APBN. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan, saat ini harga minyak mentah Indonesia (ICP) sudah berada di angka 38,07 dolar AS per barel.

Sementara itu, harga gas CP Aramco berada di angka 800 dolar AS per metrik ton. Kondisi ini dapat menjadi beban APBN karena negara masih harus menanggung subsidi LPG, BBM jenis Solar, dan juga memberikan kompensasi penjualan BBM Premium kepada Pertamina.

"Harga minyak dunia naik tentu saja ini berkaitan dengan beban APBN untuk subsidi BBM dan LPG," ujar Soerjaningsih dalam konferensi pers, Senin (25/10).

Soerjaningsih menyampaikan, Pertamina juga masih harus menanggung selisih harga keekonomian penjualan Pertalite. Menurutnya, saat ini harga keekonomian Pertalite berada di angka Rp 11 ribu per liter. Sementara itu, harga Pertalite yang dibanderol ke masyarakat sebesar Rp 7.650 per liter.

"Ini kembali lagi agar tidak terjadi keresahan di masyarakat karena kenaikan harga. Pertamina diharapkan tetap mendukung kelancaran distribusi Pertalite yang terjangkau," ujar Soerjaningsih.

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah masih harus menjaga harga jual BBM untuk menjaga momentum pemulihan akibat pandemi. Hal itu, ujarnya, menjadi penyebab pemerintah dan Pertamina belum membahas lebih lanjut soal perubahan harga jual BBM.

"Jadi, kemungkinan pemerintah yang kira-kira mengalah sama rakyat supaya tidak ada inflasi dan tetap tenang," ujar Soerjaningsih.


×