Petugas melintas di lobby baru Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (4/1/2021).Sejumlah travel keberatan bahwa pemberangkatan umrah melalui satu pintu. | Umarul Faruq/ANTARA FOTO
21 Oct 2021, 03:50 WIB

Umrah Perdana Bangun Kepercayaan

Sejumlah travel keberatan bahwa pemberangkatan umrah melalui satu pintu.

JAKARTA -- Pemerintah bersama asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menyepakati sejumlah poin-poin keberangkatan umrah dengan persyaratan ketat. Hal itu berujuan untuk membangun kepercayaan Kerajaan Saudi terhadap para penyelenggara umrah di Indonesia. 

Keberangkatan umrah awal nantinya akan lebih fokus kepada skrining kesehatan. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama akan berusaha agar jamaah kelompok terbang (kloter) pertama mendapat status nol insiden penularan Covid-19.

"Karena, ini akan dijadikan barometer oleh Pemerintah Arab Saudi untuk keberangkatan berikutnya," kata Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Syatiri Rahman, saat dihubungi Republika, Rabu (20/10).

Dalam rembukan pekan lalu, pemerintah bersama asosiasi haji dan umrah bersepakat, yang akan berangkat pada awal-awal adalah yang sudah tervaksin dengan empat jenis vaksin yang diakui oleh Arab Saudi. Vaksin yang diakui Saudi, di antaranya Moderna, Pfizer, Astrazeneca, serta Johnson and Johnson. 

Terkait

Syatiri mengatakan, sebetulnya vaksin Sinovac diterima oleh Pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, informasi terakhir bahwa yang berangkat menggunakan Sinovac, maka setibanya di Arab Saudi jamaah akan di karantina selama lima hari. "Atau silakan menggunakan Sinovac, tetapi harus ditambah vaksin booster dosis ketiga dari empat merek yang diakui oleh Arab Saudi," ujar dia. 

Jika umrah resmi dibuka, kata Syatiri, asosiasi akan mengirim tim maju dari masing-masing pengurus PPIU untuk berangkat lebih awal. Hal ini sudah disepakati semua pengurus PPIU dan memastikan bahwa vaksin dan sertifikatnya asli, termasuk vaksin meningitis juga bukunya.

"Semua dalam kondisi yang asli. Makanya, kita sepakat pengurus dulu yang berangkat supaya memunculkan trust Pemerintah Arab Saudi bahwa dari Indonesia aman," katanya. 

Selain pengurus PPIU, jamaah juga bisa ikut terbang pada kloter pertama umrah pada masa pandemi ini. Jamaah yang bisa ikut berangkat pada kloter pertama adalah jamaah yang sudah memenuhi syarat.

"Kita sepakat untuk pemberangkatan awal ini sebaiknya para pengurus saja. Kalau misalnya ada beberapa jamaah yang mau ikut silakan, tetapi yang sudah tervaksin oleh empat jenis vaksin yang diakui Arab Saudi," katanya. Jika Kerajaan Arab Saudi telah percaya, keberangkatan jamaah selanjutnya akan berjalan lancar. 

Sebelumnya, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag menggelar focus group discussion (FGD) dengan asosiasi PPIU. “Pertemuan ini menyepakati bahwa gelombang awal ibadah umrah pada masa pandemi akan memberangkatkan para petugas PPIU dengan syarat sudah divaksin dosis lengkap dengan vaksin yang diterima otoritas kesehatan Arab Saudi,” ujar Dirjen Penyelengaraan Haji dan Umrah, Prof Hilman Latif, di Jakarta, Selasa (19/10) malam.

Disepakati juga, PPIU yang berencana memberangkatkan segera menyerahkan data jamaah umrah kepada Ditjen PHU. Sementara, untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah umrah dilakukan satu pintu melalui Asrama Haji Pondok Gede atau Bekasi. 

Asrama Haji menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi juga akan memfasilitasi keberangkatan jamaah. Boarding, pemeriksaan imigrasi, dan pemeriksaan ICV dilaksanakan di Asrama Haji. 

Selanjutnya, jamaah umrah melakukan skrining kesehatan 1x24 jam sebelum berangkat meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan vaksinasi Covid-19, meningitis, dan pemeriksaan swab PCR. Terkait kepulangan, jamaah melakukan pemeriksaan PCR di Arab Saudi maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan kepulangan. Saat kedatangan di Indonesia, jamaah juga menjalani PCR. 

Pelaksanaan karantina saat kepulangan kemudian dilaksanakan di Asrama Haji selama 5x24 jam. Jika setelah itu dites negatif, baru jamaah dipulangkan. 

Disepakati juga pencegahan jamaah umrah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, tapi diberangkatkan karena memakai dokumen palsu. "Jangan sampai lagi ada dokumen yang dipalsukan atau memang kesengajaan jamaah sakit dikirim ke Arab Saudi," kata Ketua Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi saat dihubungi Republika, kemarin. 

photo
Pelaksana Tugas Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (Plt PHU) H Khoirizi (kanan) bersama jajaran Kementerian Agama lainnya meninjau ruang karantina jamaah peserta haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (3/6/2021). Peninjauan tersebut guna melihat kesiapan Asrama Haji Pondok Gede jika sewaktu-waktu pemerintah Arab Saudi mengizinkan jamaah Indonesia melaksanakan ibadah haji. - (Republika/Thoudy Badai)

Syam mengatakan, pemerintah dan asosiasi sepakat untuk keberangkatan pertama umrah pada masa pandemi jamaah dikarantina satu hari. "Semua dokumen bisa diperiksa. Dan, juga mengantisipasi jangan sampai ada orang sakit terpapar atau positif ternyata diberangkatkan," ujarnya. 

Syam menuturkan, pemerintah dan asosiasi sepakat jika umrah kembali dibuka, jamaah taat aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi. Keberangkatan pertama umrah pada masa pandemi ini akan menjadi satu contoh agar jamaah umrah Indonesia bisa berjalan dan dipercaya oleh Kerajaan Arab Saudi. 

Terlepas dari kesepakatan itu, sejumlah PPIU keberatan dengan beberapa poin. “Kami menolak beberapa poin penting dalam hasil pertemuan kemarin," kata pemilik PPIU Travel Riau Wisata Hati (RWH ) Muhammad Dawood, Rabu (20/10). 

Dawood menyampaikan, poin penting yang disoroti PPIU di daerah terkait keberangkatan pertama hanya untuk petugas PPIU yang divaksin lengkap. "Jamaah tetap mengira kalau umrah sudah dibuka, padahal umrah perdana ini hanya berlaku untuk petugas PPIU dan ini kami yang akan dihukumi jamaah," ujar dia. 

Selain itu, yang dinilai tidak berpihak kepada jamaah adalah soal karantina kepada jamaah yang divaksin dengan produk Sinovac. Ia berharap pemerintah tidak melakukan karantina jika jamaah sudah divaksin dan PCR negatif. "Mohon dimengerti juga bagaimana psikis para jamaah jika harus dikarantina," katanya. 

Inisiator Perkumpulan Travel Umrah Haji Indonesia (Patuhin) itu juga keberatan bahwa pemberangkatan melalui satu pintu. "Mengapa? Harus buka satu pintu, padahal daerah banyak petugas. Artinya, nggak percaya dengan petugas di daerah. Di daerah kan ada Kemenag, Kemenkes, dan Satgasnya," ujar Dawood. 

Hal senada disampaikan pemilik Travel Niat Suci Kebaitullah (NSK) Irma Romi Anto. Ia menyatakan, perusahaan sudah dicecar jamaah untuk membuka pendaftaran seturut pengumuman pemerintah. 

"Dengan ekspose dari Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri yang mengatakan umrah sudah dibuka, kami travel capek karena diteror jamaah. Jamaah tidak paham. Mereka beranggapan pemerintah sudah sampaikan sudah dibuka, kapan kami berangkat. Padahal, kenyataannya kan belum dibuka," katanya. 


×