Pegiat Media Sosial Rachel Vennya. Oknum TNI yang diduga bantu Rachel sudah dinonaktifkan. | ANTARA FOTO
16 Oct 2021, 03:45 WIB

Kasus Rachel Vennya akan Dilimpahkan ke Kepolisian

Oknum TNI yang diduga bantu Rachel sudah dinonaktifkan.

JAKARTA -- Kodam Jaya selaku Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu Covid-19 berencana melimpahkan kasus kaburnya selebgram Rachel Vennya dari karantina ke kepolisian. Rachel diduga melanggar Undang-Undang Karantina Kesehatan dengan ancaman satu tahun pidana.

epala Penerangan Kodam Jaya, Kolonel Arh Herwin BS mengatakan, selaku Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Covid-19 ia akan melimpahkan kasus ini kepada kepolisian. "Karena ranah sipil dari Pangdam Jaya akan dilimpahkan masalahnya ke polisi," kata Herwin kepada wartawan, Jumat (15/10).

Kodam saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap oknum TNI berinisial FS yang diduga membantu Rachel kabur dari karantina kesehatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, jelas dia, FS mengaku tidak menerima imbalan apapun atas tindakannya tersebut. "Dari awal ini sudah dipertanyakan, yang bersangkutan (FS) sedikitnya tidak menerima imbalan," ungkap Herwin.

FS yang bertugas di Satgas Pengamanan di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, diduga mengatur agar Rachel lolos dari karantina setelah kembali dari luar negeri. Terkait motif FS membantu Rachel, ia mengatakan masih didalami.

Terkait

photo
Sejumlah atlet dan ofisial DKI Jakarta tiba untuk menjalani karantina di Hotel Grand Cempaka Business, Jakarta, Kamis (14/10/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan dua fasilitas isolasi terpusat di Hotel Grand Cempaka Business dan DArcici Sunter Hotel untuk atlet dan ofisial kontingen DKI Jakarta yang akan menjalani karantina selama lima hari sepulangnya dari perhelatan PON XX Papua. - (Republika/Putra M. Akbar)

Kodam Jaya saat ini sudah menonaktifkan oknum FS. "Yang bersangkutan (FS) sudah dinonaktifkan untuk dikembalikan ke kesatuan," kata Herwin.

Menurut dia, FS dinonaktifkan sejak Kamis (14/10) untuk memudahkan proses penyelidikan yang kini ditangani Polisi Militer. Kodam Jaya tidak main-main dalam kasus tersebut mengingat instansi militer ini merupakan Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu Covid-19.

Insiden kaburnya Rachel dari RSDC Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, sebelum masa karantinanya berakhir membuat Kodam Jaya melakukan evaluasi seluruh tempat karantina terpusat Covid-19. Kodam akan memastikan prosedur karantina berlaku terhadap setiap warga negara Indonesia (WNI) setelah mereka melakukan perjalanan dari luar negeri.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji akan membuat mekanisme ketat untuk prosedur karantina bagi WNI yang melakukan perjalanan dari luar negeri. "Semuanya akan dievaluasi. Kita akan lihat nanti Pangdam akan membuatkan mekanisme yang lebih ketat," kata Herwin.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban menyampaikan, WNI yang pulang dari luar negeri, apalagi dari negara yang kasus covid-nya tinggi, wajib mengikuti karantina. Mereka bertanggung jawab agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid di Indonesia.

photo
Peserta antre di holding area sebelum menuju hotel karantina saat simulasi penerbangan internasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Sabtu (9/10/2021). Simulasi dilakukan untuk memastikan kesiapan petugas dan sarana prasarana serta menguji standar operasional prosedur dalam pelayanan penumpang penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai yang mulai dibuka pada 14 Oktober 2021. - (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

"Apakah mahasiswa, tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang pulang, apalagi wisatawan asing, perlakuannya sama. Walaupun sudah vaksinasi 2 kali, tetap wajib karantina. Kalau hasil tes (PCR) negatif di hari kelima, bisa keluar," kata dia kepada Republika.

Jika masih positif, lanjut Zubairi, maka karantina diperpanjang selama lima hari sampai hasil tes negatif. Dia mengingatkan, aturan pemerintah itu wajib diikuti dan bila tidak diikuti maka ada sanksinya.

"Jadi karantina ini sifatnya wajib. Ini penting banget dan wajib berlaku untuk semua orang. Kan kita tidak mau kayak kemarin, tahu-tahu meninggal 2.000 orang, rumah sakit penuh semua, IGD-nya pun tidak bisa karena sudah antre panjang. Kita tentu tidak mau itu terjadi," tuturnya. 

Sumber : Antara


×