Joe Biden saat mengunjungi Ramallah sebagai wakil presiden AS dan menemui Presiden Palestina Mahmoud Abbas, 2010 lalu. | REUTERS/Debbie Hill/Pool
15 Oct 2021, 03:45 WIB

AS Tetap Rintis Buka Konsulat untuk Palestina

Israel kembali menyuarakan penolakan atas rencana AS membuka kembali konsulatnya untuk Palestina di Yerusalem.

WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan, negaranya akan melanjutkan rencana membuka kembali konsulat AS untuk Palestina di Yerusalem. Namun, Blinken belum memberikan keterangan perihal kapan rencana itu bakal direalisasikan.

"Kami akan terus melangkah dengan proses pembukaan konsulat sebagai bagian dari pendalaman hubungan dengan Palestina," kata Blinken di Departemen Luar Negeri AS menjawab pertanyaan wartawan pada Rabu (13/10).

Pengumuman Blinken tentang pembukaan kembali konsulat AS untuk Palestina muncul setelah dia melakukan pertemuan trilateral dengan Menlu Israel Yair Lapid dan Menlu Uni Emirat Arab (UEA) Abdullah bin Zayed al-Nahyan di Washington, AS.

Pada Desember 2017, AS, di bawah pemerintahan mantan presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AS menjadi negara pertama di dunia yang memberi pengakuan semacam itu.

Terkait

Pada Mei 2018, Washington memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem. Ini langkah yang amat berbeda dari kebijakan AS selama beberapa dekade. Pada tahun yang sama, pemerintahan Trump juga menutup konsulat AS untuk Palestina di Yerusalem Timur.

Penolakan

Baru-baru ini, Israel kembali menyuarakan penolakan atas rencana AS membuka kembali konsulatnya untuk Palestina di Yerusalem. “Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu membutuhkan persetujuan Israel,” kata Menteri Kehakiman Israel Gideon Saar saat ditanya Jerusalem Post tentang rencana pembukaan konsulat AS untuk Palestina, Selasa (12/10).

Saar menegaskan, hal itu tidak dapat dinegosiasikan. “Kami tidak akan berkompromi dalam masalah ini,” ujarnya. Sebelumnya, Yair Lapid telah menyuarakan hal serupa tentang rencana AS ini.  "Kami pikir itu ide yang buruk dan kami telah memberitahu Amerika bahwa menurut kami, itu ide yang buruk," kata Lapid.

Lapid berpendapat, langkah AS membuka kembali konsulatnya untuk Palestina di Yerusalem Timur akan menunjukkan kesan keliru. "Tidak hanya ke kawasan, tidak hanya ke Palestina, tapi juga ke negara lain. Kami tidak ingin ini terjadi," ujarnya.

Dia memperingatkan, kabinet Israel saat ini memiliki struktur yang sensitif. Jika AS mengambil langkah semacam itu untuk Palestina, hal tersebut berpotensi memecah pemerintahan Israel. Pemerintahan Israel saat ini terbentuk atas koalisi dari partai-partai ekstrem kanan, moderat, kiri, dan Arab.

Sumber : Reuters


×