Pondok Pesantren Modern al-Ikhlas di Ciawigebang, Kuningan, Jawa Barat. | Istimewa
14 Oct 2021, 09:25 WIB

DPR: Perhatikan Ponpes di Daerah 3T

AYPI menyayangkan tak banyak ponpes di daerah perbatasan yang menerima bantuan.

JAKARTA — Pemerintah akan memberikan bantuan pendanaan kepada 33 dari sekitar 520 pondok pesantren (ponpes) di wilayah perbatasan negara. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperhatikan pesantren yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Menurut saya, seharusnya pemerintah dalam memberikan bantuan memprioritaskan (pesantren di daerah) 3T," kata Ace Hasan kepada Republika, Rabu (13/10).

Ace menegaskan, Kemenag wajib mempertimbangkan pesantren yang diberikan bantuan itu berada di daerah-daerah tertinggal. Sebab, hal itu sesuai dengan program Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Daerah-daerah 3T harus diprioritaskan sebagaimana prioritas Presiden Jokowi," ujarnya.

Sementara, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam (AYPI) HE Afrizal Sinaro menyayangkan karena hanya sedikit sekali pesantren di daerah perbatasan yang mendapat bantuan pendanaan dari pemerintah. Yakni, dari 520 pesantren di wilayah perbatasan, hanya 33 yang mendapatkan bantuan.

Terkait

"Artinya, bantuan yang diberikan pemerintah tidak sampai 10 persen. Sungguh jauh dari harapan, di mana sila kelima Pancasila 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'," ujar Afrizal.

Ia berharap, pemerintah lebih serius lagi dalam mengurus pendidikan, apalagi dalam kondisi sulit semenjak wabah Covid-19 melanda Indonesia. Ia menerangkan, sebagian besar pesantren dan sekolah Islam swasta mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan operasionalnya di tengah pandemi ini.

“Hal ini karena banyak orang tua yang terdampak Covid-19 sehingga tidak sanggup lagi untuk membayar iuran SPP anak-anaknya,” kata dia.

Pada saat sulit seperti inilah, menurut Afrizal, pemerintah seharusnya turun tangan dan membantu mengatasi kesulitan yayasan, sekolah, pesantren, terutama di daerah 3T.

"Kalau alasannya keterbatasan dana, kenapa kok untuk pembangunan jalan tol, jalan layang, rel kereta cepat Jakarta-Bandung ada dananya?" ujar Afrizal.

Sementara, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Waryono Abdul Ghofur mengatakan, Kemenag hanya bisa menyalurkan bantuan kepada 33 pesantren tersebut karena keterbatasan anggaran. Karena itu, menurut dia, dalam proses pemberian bantuan itu juga dilakukan proses seleksi.

“Karena, dari sekian ratus pesantren perbatasan, kondisinya juga berbeda-beda,” ujar Waryono kepada Republika, Rabu. 

Kendati demikian, menurut dia, Kemenag tetap berupaya untuk membantu ratusan pesantren di wilayah perbatasan. Bahkan, kata dia, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak kementerian/lembaga lain untuk bisa membantu memberikan fasilitas terhadap pesantren di perbatasan, misalnya, terkait jaringan internet maupun listrik.

“Kami komunikasi juga dengan Kemenkominfo, PLN, agar mereka (ratusan pesantren di perbatasan) terlayani,” ujarnya.

Dia pun berharap, 520 pesantren di wilayah perbatasan tersebut bisa terlayani semua hingga 2024 mendatang. Namun, menurut dia, masalahnya saat ini Kemenag sedang terkena refocusing anggaran.

“Jadi, harapannya mudahan-mudahan tidak ada refocusing. Kedua, mudah-mudahan ada tambahan anggaran di tengah perjalanan sehingga kemudian banyak pesantren yang terfasilitasi sarana dan prasarananya,” katanya.

Kasubdit Pendidikan Pesantren Kemenag Basnang Said juga mengakui bahwa pada tahun ini Kemenag tidak memiliki anggaran yang cukup untuk memberikan bantuan kepada 520 pesantren di perbatasan. 

“Jumlah pesantren di perbatasan itu kurang lebih 520 pesantren, tapi kemampuan keuangan Kemenag lewat Ditjen Pendidikan Islam itu baru bisa menyasar 33 pesantren. Namun, ke depannya kita berharap tentu kuotanya bisa bertambah lagi,” kata Basnang menegaskan.

Sebanyak 33 pesantren yang lolos seleksi tersebut akan menerima bantuan dana sebesar Rp 75 juta. Diperkirakan dana tersebut paling lambat akan cair pada November 2021 mendatang. Sedangkan, pesantren yang belum mendapatkan bantuan tersebut, menurut Basnang, masih bisa mendapat program bantuan lainnya. “Misalnya, BOP atau kemudian ada anggaran rehab asrama,” ujarnya.

Meskipun bantuan tersebut hanya diberikan kepada 33 pesantren, menurut Basnang, pemerintah akan tetap memberikan perhatian penuh kepada pembangunan pesantren di wilayah perbatasan.


×