JAKARTA — Presiden Joko Widodo menyoroti fenomena mengenai banyaknya masyarakat yang tertipu dan terjerat bunga utang pinjaman online (pinjol). Presiden pun meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menjaga dan mengawasi perusahaan teknologi finansial.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara, Senin (11/10). “Saya juga memperoleh informasi, banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan oleh berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya,” kata Jokowi.

Ia mengingatkan, gelombang digitalisasi yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 harus disikapi pemerintah dengan cepat dan tepat.

Salah satu upaya OJK dalam mengawasi penyelenggaraan teknologi finansial adalah dengan membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 12 kementerian/lembaga. Kepala Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan, pemberantasan pinjol ilegal dilakukan dengan dua langkah, yaitu preventif dan represif.

Petugas kepolisian memegang barang bukti simcard saat rilis kasus tindak pidana pinjaman online ilegal di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (17/6/2021). Bareskrim Polri berhasil menangkap lima orang tersangka kasus tindak pidana pinjaman online ilegal yang dilakukan oleh aplikasi RpCepat (PT. Southeast Century Asia). - (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

SHARE    

Dalam langkah preventif, SWI melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal. Satgas meminta masyarakat agar tidak mengakses aplikasi pinjol ilegal apabila ingin meminjam secara daring. Masyarakat diharapkan hanya melakukan pinjaman pada pinjol yang terdaftar di OJK yang dapat dicek di website resmi OJK.

Adapun langkah represif dilakukan dengan menghentikan kegiatan pinjol ilegal, mengumumkan ke masyarakat, memblokir situs dan aplikasinya, serta menyampaikan laporan informasi ke Polri.

"Kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat agar cerdas dalam meminjam," kata Tongam kepada Republika, kemarin.

Ia kemudian memberikan empat tip apabila masyarakat meminjam secara daring. Pertama, pinjam hanya pada pinjaman online yang terdaftar atau berizin di OJK. Kedua, pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali. Jangan melakukan pinjaman gali lubang tutup lubang.

Ketiga, pinjam untuk kepentingan produktif demi mendorong ekonomi keluarga. Keempat, sebelum meminjam, pahami risiko dan kewajibannya, jangan setelah meminjam menyesal.

"Tren pinjol ilegal apabila kita lihat data jumlah pinjol ilegal yang dihentikan kegiatannya sejak 2018, yakni 404, 2019 sebanyak 1.493, 2020 sebanyak 1.026, 2021 sebanyak 442," katanya.

Menurut dia, penurunan ini sebagai dampak dari pemberantasan yang masif dari Satgas Waspada Investasi dan semakin meningkatnya literasi masyarakat. Sesuai dengan arahan Presiden, kata dia, selain literasi keuangan, literasi digital juga perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat menjaga data pribadi dan tidak mengakses aplikasi ilegal.

Presiden di bagian lain pidatonya mengatakan, perusahaan penyelenggara teknologi finansial saat ini terus bermunculan. Fenomena sharing economy juga makin banyak ditemukan, mulai dari ekonomi berbasis peer to peer hingga business to business.

"Perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita,” ujar dia.

Jokowi yakin, jika perkembangan teknologi finansial mendapatkan pengawasan dan pengawalan yang tepat dari pemerintah, Indonesia berpotensi menjadi raksasa digital setelah Cina dan India. Indonesia pun bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar dunia ketujuh pada 2030.

Oleh karena itu, Presiden meminta agar momentum ini dimanfaatkan dengan membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan. Ekosistem keuangan digital, Presiden menegaskan, harus bertanggung jawab dan memiliki mitigasi risiko terhadap timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan sosial untuk mencegah kerugian serta meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengikuti pertemuan virtual mengenai kesepakatan pemberantasan pinjaman online ilegal bersama Gubernur BI Perry Warjiyo, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Jumat (20/8/2021). - (ANTARA FOTO/Humas OJK)

SHARE    

Selain itu, Jokowi meminta agar pembiayaan teknologi finansial didorong untuk kegiatan produktif. Kemudian, ada kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku UMKM agar lebih banyak melakukan transaksi digital, serta membantu UMKM untuk naik kelas.

Ia berpesan agar OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini memastikan inklusi keuangan diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital. Dengan demikian, kemajuan inovasi keuangan digital bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyaraakat lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional,” kata Jokowi.

Tak hanya itu, Presiden jmeminta provider keuangan digital harus berorientasi Indonesiasentris, yang tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi juga membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga pelosok Tanah Air. Presiden berharap seluruh industri jasa keuangan melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital, mulai dari desa dan masyarakat pinggiran.

Menurut Presiden, hal ini penting agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan serta mendapatkan fasilitas kewirausahaan dengan risiko yang rendah. Jokowi berharap ekositem keuangan digital yang tangguh dan berkelanjutan dapat terus dijaga untuk mendorong percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif serta berkontribusi pada upaya pemulihan ekonomi.

Sejumlah anak membaca bersama di dekat dinding bermural di kawasan Tempurejo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/9/2021). Mural tersebut sebagai sarana imbauan kepada masyarakat terhadap bahaya pinjaman daring atau online (pinjol) ilegal yang sekarang lagi marak. - ( ANTARA FOTO/Didik Suhartono/hp.)

SHARE    

Digitalisasi

OJK menyatakan mendukung digitalisasi sektor keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, kebijakan OJK dalam mempercepat pelaksanaan transformasi digital di sektor keuangan terfokus kepada dua hal strategis.

"OJK mendukung pemanfaatan teknologi digital di sektor jasa keuangan dalam rangka memberikan layanan dan produk kepada masyarakat dengan cepat, murah, dan kompetitif," katanya.

Selain itu, kata Wimboh, OJK memberikan kemudahan dan memperluas akses masyarakat yang unbankable dan para pelaku UMKM untuk dapat menikmati produk dan layanan keuangan digital. Beberapa kebijakan dalam mendorong digitalisasi di sektor keuangan telah diterbitkan, salah satunya adalah peraturan OJK terkait bank digital, yang memberikan ruang bagi bank untuk masuk ke dalam ekosistem digital serta mengembangkan produk dan layanan bank berbasis digital.

Menurut Wimboh, OJK juga memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi pengembangan UMKM. Ia mengatakan, OJK terus membangun ekosistem UMKM berbasis digital secara terintegrasi, mulai dari hulu sampai hilir. Hal itu dilakukan dengan melibatkan sektor keuangan dan fintech lending serta securities crowdfunding untuk memudahkan para pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan alternatif dengan syarat yang mudah.

Dari sisi pemasaran, OJK melakukan pembinaan kepada UMKM dengan kolaborasi bersama start-up dan perguruan tinggi. Ia mengeklaim, sejumlah langkah tersebut memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat inklusi keuangan yang meningkat pada 2019 tercatat sebesar 76,19 persen dibandingkan 2016 yang sebesar 67,8 persen. 

Pengusaha sepatu kulit Nabella Zya Arofah memotret produknya untuk diunggah di pasar digital di rumah produksi Gloeshoes Leather, Malang, Jawa Timur, Senin (16/8/2021). - (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

SHARE    

Tekfin Berkembang Pesat

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai, industri teknologi finansial (tekfin) di Tanah Air telah berkembang sangat pesat. Menurut dia, perkembangan pesat tersebut menunjukkan bahwa akselerasi perkembangan dan transformasi digital di Indonesia sudah berjalan baik.

Suahasil mengatakan, perkembangan itu tak hanya dalam hal jumlah perusahaan tekfin, tapi juga dalam hal jumlah transaksi. Ia meyakini, perkembangan tekfin memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, seperti mendorong inklusi keuangan serta memfasilitasi penyaluran kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dia mengatakan, keberadaan tekfin di Indonesia turut mendorong investasi dan perdagangan, sekaligus meningkatkan pendalaman keuangan. “Kami memahami bahwa bersama dengan potensinya maka juga sangat penting untuk menangani semua risiko, yang terkait dengan tekfin dan kami harus mengatasinya,” kata Suahasil dalam acara OJK Innovation Virtual Day 2021, Senin (11/10). 

Suahasil juga mengatakan, digitalisasi harus diimbangi dengan literasi keuangan dan literasi digital, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat dengan akses terbatas ke layanan keuangan. Literasi tersebut juga harus sampai kepada kelompok yang baru mengenal layanan keuangan, terutama yang baru mengenal teknologi digital di sektor keuangan.

“Sangat penting bagi kita untuk menjadikan literasi keuangan dan digital sebagai kewajiban dalam melakukan transaksi digital,” katanya.

Literasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, serta sikap terhadap penggunaan teknologi untuk melakukan transaksi digital. “Sangat penting bagi kami untuk terus meningkatkan standar dan literasi digital ke depan,” katanya.

Suahasil percaya, peningkatan literasi digital akan memengaruhi tingkat inklusi keuangan yang pada akhirnya, membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga berkontribusi dalam pemulihan. “Saya yakin OJK bersama dengan penyelenggara sistem pembayaran, akan mampu meningkatkan keamanan kita semua juga pengetahuan masyarakat,” katanya. 

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, OJK telah menjalin kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) untuk menyusun buku fintech (tekfin) dan membuat modul program literasi keuangan digital dengan topik “peer to peer lending”. "Upaya ini juga didukung oleh World Bank dan buku ini akan segera diluncurkan," kata Wimboh. 

Ia mengatakan, program literasi keuangan digital dan buku tersebut merupakan inisiatif OJK untuk memberikan edukasi, terkait layanan keuangan digital yang dikemas secara interaktif dan mudah dipahami dalam bentuk media dan video animasi. Target utama program Digital Financial Literacy (DFL) ini adalah generasi milenial, yang memiliki potensi terbesar sebagai pengguna layanan keuangan digital.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai, Indonesia telah cukup berhasil mengakselerasi transformasi digital ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk terhadap sektor keuangan di tengah pandemi Covid-19.  Airlangga mengatakan, pandemi memang merupakan momentum yang pas untuk mengadopsi berbagai perkembangan digital guna mendorong pemulihan.

Menurut dia, keberhasilan Indonesia dalam mengadopsi teknologi digital, salah satunya dapat terlihat melalui pertumbuhan yang positif pada sektor informasi dan komunikasi. Pertumbuhan positif di sektor informasi dan komunikasi ini dipicu pergeseran perilaku masyarakat, yang cenderung memiliki tingkat pemanfaatan teknologi tinggi selama pandemi.

Airlangga menilai, pergeseran perilaku masyarakat ke arah digital tersebut telah berdampak pada aspek penunjang ekonomi di kehidupan sehari-hari. "Sehingga pertumbuhan pada kuartal II 2021, mampu mencapai 7,07 persen," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat