Pemimpin Redaksi Republika Irfan Junaidi (tengah) menyerahkan bantuan Direktur Aman Palestin Indonesia Miftahuddin Kamil (kanan) di kantor Republika, Jakarta, Jumat (27/8). Republika menyalurkan bantuan dari pembaca Republika kepada sejumlah lembaga kema | Republika/Thoudy Badai
06 Oct 2021, 07:34 WIB

Palestina Berhak Jadi Negara Berdaulat

Jangan sampai dunia melupakan masalah Palestina.

JAKARTA – Sejumlah tokoh lintas agama dari dalam dan luar negeri berdialog dan bertukar pikiran mengenai masa depan Palestina. Ada kesamaan pandangan bahwa penjajahan atas Palestina harus diakhiri dan Palestina berhak menjadi negara berdaulat.

Bertajuk “Peran Pemuka Agama dalam Mengakhiri Penjajahan atas Palestina dan Memelihara Tempat Suci di Yerusalem”, dialog lintas agama internasional tersebut digelar oleh Aqsa Working Group (AWG) secara virtual, Senin (4/10) malam.  

Ketua Presidium AWG, M Anshorullah, mengatakan, AWG Forum merupakan program rutin yang digelar sebagai sarana informasi dan edukasi umat agar sadar dan peduli terhadap perjuangan pembebasan Masjid al-Aqsha dan penghentian penjajahan di Palestina.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yakni Imam Yakhsyallah Mansur (pembina AWG), Dr Mahmoud al-Habbash (hakim agung dan penasihat Presiden Palestina untuk hubungan antaragama), Uskup Athallah Hanna (uskup agung Yerusalem), Romo Prof Franz Magnis Suseno (rohaniwan Katholik dan budayawan nasional), dan Dr Menachem Ali (filolog dan ahli perbandingan agama Universitas Airlangga).

Terkait

“Sejarah mencatat agresi Israel ke wilayah Palestina dan tempat-tempat disucikan tidak pernah berhenti sejak negara Zionis itu menduduki wilayah tersebut. Setiap pergolakan di wilayah ini melahirkan dampak yang menyita perhatian dunia,” kata Anshorullah.

Dalam aspek teologis, dia menuturkan, kedudukan Yerusalem dalam pandangan agama-agama semitik menjadi potret kehidupan yang memiliki peradaban penting. ‘’Kota Yerusalem bagi agama-agama semitik sangatlah penting,” ujar dia.

Bagi Islam, Kota Yerusalem adalah kiblat pertama yaitu tempat peristiwa Isra Mi'raj dari Masjid al-Aqsha menuju Sidratul Muntaha, turunnya syariat shalat, lahirnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Bagi Katholik dan Kristen, Kota Yerusalem merupakan tanah kelahiran dan wafatnya Yesus Kristus.

“Aqsa Working Group menilai pentingnya menghadirkan kembali bagaimana aspek teologis dalam memuliakan Tanah Palestina sebagai upaya menghalau upaya Zionisme Israel yang makin hari makin menjajah tanah suci dan memerangi agama,” kata dia.

AWG yang didirikan pada 2008 merupakan lembaga yang dibentuk untuk mewadahi dan mengelola upaya kaum Muslimin untuk membebaskan Masjid al-Aqsha dan Palestina.

Pada forum yang sama, rohaniwan Katholik sekaligus budayawan, Prof Franz Magnis-Suseno, memaparkan pandangannya soal Palestina dan geopolitik di Timur Tengah. Menurut Romo Magnis, masalah Palestina dan Yerusalem memang erat berkaitan tetapi tidak sama. Masalah ini sudah terjadi lebih dari setengah abad, tepatnya sejak perang enam hari pada 1967.

Karena persoalan tersebut sudah begitu lama, kini ada kecenderungan dunia internasional menganggap masalah Palestina sebagai gangguan, bukan hanya di Eropa dan Amerika melainkan juga di Timur Tengah. Sebab, menurut Romo Magnis, di Timur Tengah ada tabrakan kepentingan yang tidak berkaitan dengan masalah Palestina.

Romo Magnis mengatakan, sebetulnya di Timur Tengah sudah lama ada koalisi tidak resmi antara tiga pihak yang berkepentingan sama, yaitu Amerika Serikat (AS), Arab Saudi, dan Israel. Bagi Saudi, Palestina adalah gangguan. Sedangkan yang ditakuti Saudi di satu sisi adalah Iran, dan di sisi lain adalah radikalisme seperti Hamas, Hizbullah, atau Ikhwanul Muslim di Mesir.

"Maka bagi Saudi, Israel adalah sekutu tidak resmi yang penting dalam melawan Iran dan pasukannya. Saudi tidak memiliki masalah dengan Israel, meskipun Saudi belum berani kehilangan nama baik di dunia Islam," katanya.

Meski belum membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Romo Magnis menuturkan, Saudi dan Israel bekerja sama erat. Apalagi, saat ini semakin banyak negara-negara di Timur Tengah yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Bagi mereka, masalah Palestina itu semakin menjadi gangguan dan mereka tidak peduli,” ujar dia.

Karena itu, Romo Magnis berpendapat, masalah Palestina ini lambat-laun memang ingin dilupakan oleh dunia internasional dan ini pulalah yang sebetulnya diharapkan oleh Israel. Dia pun menekankan agar jangan sampai masalah Palestina ini dilupakan.

Romo Magnis juga menyebut, pengakuan PBB terhadap eksistensi negara Israel pada 1949 adalah sejarah umat manusia yang merupakan sejarah ketidakadilan. Kemudian, pendudukan Israel terhadap Palestina di Tepi Barat yang terjadi sejak 1967 pun sama sekali tidak memiliki dasar baik dalam hukum antarbangsa maupun dari sudut etika politik.

"Bangsa Palestina mengalami pendudukan dan penindasan terus-menerus. Palestina, termasuk Gaza, berhak menjadi negara merdeka berdaulat,” ujar Romo Magnis.


×