JAKARTA -- Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa mayoritas responden atau 82 persen setuju dengan pernyataan ‘Pancasila adalah rumusan terbaik’. Karena itu, Pancasila tidak boleh diubah atas alasan apapun bagi Indonesia yang lebih baik.

“Kami sodorkan empat pilihan pernyataan itu kepada warga dan kita melihat bahwa ada 82 persen yang memilih atau setuju dengan pandangan yang terakhir,” ujar Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad dalam acara rilis hasil survei secara daring, Jumat (1/10).

Dia menuturkan, SMRC memberikan empat pernyataan kepada responden untuk dipilih. Ketiga pernyataan lainnya hanya mengantongi 1-10 persen responden yang setuju, sedangkan terdapat 5 persen responden yang tidak menjawab atau tidak tahu.

Ketiga pernyataan tersebut, yakni ‘Pancasila sebagian besar harus diubah untuk membuat Indonesia lebih baik’ (2 persen), ‘beberapa sila dari Pancasila perlu diubah atau dihapuskan untuk membuat Indonesia lebih baik’ (1 persen), dan ‘walaupun Pancasila buatan manusia dan karena itu mungkin ada kekurangan, sejauh ini paling pas bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik’ (10 persen).

Selain itu, mayoritas responden atau 77 persen berpandangan, negara dan pemerintahan tidak boleh dijalankan hanya menurut satu ajaran agama, yakni Islam, melainkan menurut kesamaan di antara berbagai agama sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Hanya 16 persen responden yang memiliki pendapat, negara dan pemerintahan harus dijalankan hanya menurut satu ajaran agama, yaitu Islam. Sedangkan, tujuh persen responden tidak menjawab atau tidak tahu.

Saidiman mengatakan, tren pernyataan di atas pada 2014-2021 menunjukkan komitmen warga pada negara dan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan ajaran agama Islam cukup tinggi dan stabil dalam tiga tahun terakhir. Bahkan, komitmen itu menguat dalam tujuh tahun terakhir.

Survei SMRC juga menunjukkan bahwa mayoritas responden atau 75 persen tidak setuju dengan pendapat yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau setidaknya terkait dengan PKI. Namun, masih ada 8 persen responden yang setuju dengan isu Jokowi orang PKI.

Sementara itu, mayoritas warga atau 84 persen tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI di Tanah Air. Sedangkan, terdapat 14 persen responden yang setuju adanya kebangkitan PKI saat ini.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, ada pihak yang memainkan isu tersebut dengan membawa dua faktor yakni agama (faith) dan ketakutan (fear). Dia menuturkan, agama dan ketakutan itu membangkitkan emosi sekaligus membentuk persepsi publik mengenai kebangkitan PKI. 

Narasi yang kerap dibangun ialah PKI bertentangan dengan agama ditambah ancaman kebangkitannya saat ini. Menurut Beka, isu kebangkitan PKI menjadi isu politik yang didaur ulang setiap tahun sehingga berdampak pada penebalan stigma, trauma, diskriminasi, dan juga segregasi sosial.

Survei SMRC menggunakan metode multistage random sampling terhadap 1.220 responden pada 15-21 September 2021. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat